JAKARTA, KOMPAS.com - Pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat sejak kerusuhan yang terjadi pada pekan lalu masih berlangsung hingga hari ini, Senin (26/8/2019).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta maaf karena belum bisa memastikan kapan blokir internet di Papua dan Papua Barat akan dicabut.
“Saya bersimpati kepada saudara-saudara kita di Papua. Saya mohon maaf kalau memang (pemblokiran akses layanan data) ini turut memberi dampak,” kata Rudiantara ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Rudi mengatakan, alasan belum dicabutnya blokir internet di Papua dan Papua Barat karena propaganda di dunia maya di dua provinsi tersebut belum berhenti meski suasana sudah kondusif.
Baca juga: Komnas HAM: Pemblokiran Internet di Papua Melanggar HAM
Langkah tersebut dilakukan pemerintah untuk mencegah meluasnya hoaks dan propaganda yang dapat memperkeruh suasana.
Berdampak negatif
Menanggapi blokir internet di Papua dan Papua Barat yang masih berlangsung hingga saat ini, analis media sosial yang juga pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengatakan, kebijakan pemblokiran ini akan berdampak negatif bagi pemerintah.
Dalam melakukan analisanya, Ismail menggunakan media sosial (Twitter) untuk mengamati narasi-narasi yang berkembang setelah terjadinya kerusuhan di Papua.
"Saya ingin melihat propaganda apa yg terjadi terkait Papua setelah kejadian kemarin. Narasi mereka apa, bagaimana respons pemerintah kita, atau respons netizen kita," kata Ismail ketika dihubungi Kompas.com, Senin (26/8/2019).
Baca juga: Kemenkominfo Blokir Layanan Data Telekomunikasi di Papua dan Papua Barat
Hasilnya, Ismail menemukan penggunaan kata "West Papua" dalam perbincangan warganet yang semakin menguat setelah terjadi kerusuhan.
Isu yang paling banyak menggunakan kata "West Papua" adalah isu tentang akses internet.
"Pemblokiran dampaknya kan besar. Kalau saya lihat data saja, dari diplomasi internasional ini sudah kelihatan. Diplomasi internasional itu dimanfaatkan untuk menjadi satu item represifnya Pemerintah Indonesia," ujar Ismail.
"Selama ini, sudah digambarkan represif, dengan pemblokiran internet diperlihatkan semakin represif," lanjut dia.
Ismail menyayangkan tidak adanya kontra narasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga informasi terkait Papua di mata internasional cenderung negatif.
Menurut dia, pemblokiran internet yang dilakukan oleh pemerintah kurang memerhatikan aspek diplomasi internasional.
"Kalau dulu isunya kan genoside-genoside. Kalau sekarang isunya adalah blokir internet," kata Ismail.
Selain itu, Ismail juga mengungkapkan bahwa pemblokiran internet justru akan menimbulkan kekesalan di kalangan masyarakat lokal.
Hal itu karena dampaknya pada pelayanan umum yang terganggu.
Ismail menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan konter narasi, baik internasional maupun nasional.
"Kalau ada kesalahan informasi segera disampaikan klarifikasinya. Media sosial bisa dimanfaatkan," kata dia.
Hingga saat ini pemerintah belum bisa memastikan kapan pemblokiran internet itu akan berakhir.
Kementerian Kominfo masih menunggu masukan dari penegak hukum tentang kondisi dan situasi di Papua setelah kerusuhan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.