KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru yakni di sebagian wilayah di dua kabupaten di Kalimantan Timur.
Dari dua kabupaten yang dimaksud Presiden, salah satunya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara atau kerap disingkat Kukar.
Kabupaten beribu kota Tenggarong itu memiliki luas 27.263,10 kilometer persegi dan terbagi menjadi 18 kecamatan. Lalu bagaimana kondisi infrastruktur dan fasilitas publik di sana?
Baca juga: Begini Infrastruktur di Penajam Paser Utara, Lokasi Ibu Kota Baru
Ditilik dari segi infrastruktur, Kabupaten berpenduduk 752.091 jiwa ini, pada tahun 2017 memiliki akses jalan sepanjang 2.775,91 kilometer, terdiri dari jalan Kabupaten, jalan Provinsi, dan jalan Nasional.
Kondisi jalan ada yang sudah berupa aspal, kerikil, beton, ada juga yang masih berupa tanah. Namun, sebagian besar jalan ada dalam kondisi baik.
Kabupaten yang berbatasan dengan ini memiliki sejumlah wahana wisata, baik yang bersifat alam maupun sejarah. Salah satu yang paling terkenal adalah Museum Mulawarman.
Mendukung potensi wisata yang ada, Kukar juga memiliki sejumlah kurang lebih 84 penginapan dan restoran dari berbagai kelas untuk memfasilitasi para tamu saat melakukan kunjungan.
Baca juga: Profil Kutai Kartanegara, Salah Satu Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Untuk fasilitas publik di bidang pendidikan, Kukar memiliki 588 unit sekolah negeri dan swasta untuk tingkat Taman Kanak-Kanak, 499 sekolah tingkat dasar, 188 sekolah di tingkat SMP, dan 65 unit sekolah tingkat SMA.
Beralih ke aspek fasilitas kesehatan, Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 3 rumah sakit yakni 1 di Kecamatan Samboja, 1 di Kota Bangun, dan 1 lainnya di Tenggarong Seberang, dan 1 rumah bersalin di Muara Jawa.
Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya berupa puskesmas, klinik, posyandu, dan polindes ada sejumlah 904 tersebar di hampir semua kecamatan/kota.
Adapun untuk fasilitas olahraga, Kutai Kartanegara memiliki 2 gelanggang olahraga salah satunya Stadion Aji Imbut di Tenggarong.
Berdasarkan penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, proses pembangunan fisik ibu kota baru akan dimulai pada akhir tahun 2020.
Sementara proses pemindahan direncakan paling lambat telah dilakukan pada tahun 2024,
"2020 akhir kita sudah mulai konstruksi, kita harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan," kata Bambang.
Semua proses pembangunan ibu kota baru ini, disebutkan Presiden Jokowi akan menelan biaya kurang lebih sebesar Rp 466 triliun.
Baca juga: Jokowi Umumkan Penajam Paser Utara Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Bupati Kaget
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.