JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta pada Senin (26/8/2019), di Istana Negara, Jakarta.
Jokowi menyebutkan, lokasi ibu kota baru adalah Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Pemerintah sudah melakukan kajian mendalam dan mengintensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir. Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur," kata Jokowi, Senin siang.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan sejumlah alasan mengapa ibu kota harus pindah ke Kalimantan Timur.
Baca juga: Infrastruktur Dasar Ibu Kota Baru akan Dibangun seperti GBK
"Dan juga bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia," kata Jokowi.
Selain itu, beban Pulau Jawa yang dinilai semakin berat dengan penduduk 150 juta.
Angka ini sama dengan 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Menurut Jokowi, Jakarta dan Pulau Jawa tak bisa dibiarkan terus menanggung beban yang semakin berat.
Apalagi, dengan kondisi kemacetan lalu lintas yang semakin parah dan polusi udara serta polusi air yang harus ditangani.
Mengapa Kalimantan Timur?
Jokowi juga mengungkapkan alasan dipilihnya Kalimantan Timur.
Dengan kajian mendalam, menurut Jokowi, ada sejumlah alasan dipilihnya provinsi ini sebagai lokasi ibu kota baru.
Beberapa alasan di antaranya, Kalimantan Timur dipandang memiliki risiko bencana minimal.
Bencana itu seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tsunami, dan tanah longsor.
Meski dianggap minim bencana, catatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika patut menjadi perhatian.
Baca juga: Mengungkap Potensi Bencana di Ibu Kota Baru, Sesar Gempa Aktif hingga Banjir
Arsip pemberitaan Kompas.com, 24 Agustus 2019 menyebutkan, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebutkan, Kaltim tidak sepenuhnya bebas dari gempa.
Ada 3 sesar yang berada di wilayah Kalimantan Timur.
Secara geologi dan tektonik, di Provinsi Kalimantan Timur sendiri terdapat 3 struktur sesar sumber gempa, yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes. .
Sesar Maratua dan Sesar Mangkalihat masih menunjukkan tanda keaktifan.
Kedua sesar ini berada di Kabupaten Berau dan Kabupatan Kutai Timur.
Alasan lain yang diungkap Jokowi, lokasi dan posisi Kalimantan Timur dianggap strategis, berada di tengah Indonesia.
Selain itu, lokasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda.
Infrastruktur yang sudah lengkap di Kalimantan Timur, serta ada lahan pemerintah seluas 180.000 hektar juga menjadi alasan lain ibu kota dipindah ke provinsi ini.
Hal ini membuat pembiayaan untuk persiapan pembangunan akan bisa lebih ditekan.
Luas ibu kota baru 3 kali DKI Jakarta
Berdasarkan keterangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, kawasan induk ibu kota baru membutuhkan wilayah hingga 40.000 hektar.
Dari luas wilayah ini, akan dikembangkan menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah.
Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI mencapai 662,33 kilometer persegi.
Adapun 1 kilometer persegi lahan setara dengan 100 hektar.
Artinya, luas total wilayah ibu kota saat ini 66.233 hektar.
Baca juga: Peneliti: Jokowi Perlu Bentuk Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota
Jika dibandingkan, luas kawasan induk ibu kota baru sekitar dua pertiga luas DKI Jakarta.
Adapun, luas ibu kota baru secara keseluruhan akan setara hampir dengan 3 kali luas DKI Jakarta.
Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, 16 Agustus 2019, aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berkantor di Jakarta, akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru dengan dua skenario.
Pertama, jika seluruh ASN dari eksekutif, legislatif, yudikatif dengan jumlah 1,5 juta orang dipindahkan, maka lahan yang dibutuhkan adalah 40.000 hektar.
Kedua, jika memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing, maka dengan jumlah ASN sekitar 870.000 orang, diperkirakan membutuhkan lahan seluas 30.000 hektar.
Sementara itu, kedua kabupaten yang rencananya akan menjadi lokasi ibu kota baru total memiliki luas 3.059.616 hektar, dengan rincian, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 kilometer persegi atau 333.306 hektar dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 27.263,10 kilometer persegi atau 2.726.310 hektar.
Pembiayaan
Saat memberikan keterangan pers, Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai pembiayaan pembangunan untuk persiapan ibu kota baru.
Jokowi menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun.
Baca juga: Ibu Kota Pindah, Anies Sebut Urban Regeneration di Jakarta Jalan Terus
Namun, ia menekankan, pemerintah akan mengupayakan penggunaan APBN seminim mungkin untuk itu.
Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 26 Agustus 2019, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hanya 19,2 persen sumber pendanaan menggunakan APBN.
Adapun, porsi terbesar bersumber dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sebesar 54,6 persen dari keseluruhan dana yang dibutuhkan.
Sementara, 26,2 persen lainnya akan bersumber dari investasi swasta.
(Sumber: Kompas.com/Ihsanuddin, Luthfia Ayu Azanella, Rosiana Haryanti, Mutia Fauzia)