JAKARTA, KOMPAS.com - Pemindahan lokasi ibu kota baru ke Kalimntan Timur masih menjadi buah bibir. Menurut Presiden, alasan pemindahan karena di sebagian wilayah Kalimantan Timur adalah karena minim risiko bencana, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor.
Selain itu, lokasi baru yang ditetapkan dinilai strategis. Jokowi menuturkan, jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," ujar Jokowi.
Namun demikian, lokasi ibu kota di Kalimantan Timur ini nantinya baru tidak akan menjadi daerah otonom baru.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, wilayah ibu kota beru itu tetap akan menjadi bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Baca juga: Menelisik Jejak Sejarah Samboja dan Sepaku, 2 Kecamatan yang Ditunjuk Jadi Ibu Kota Baru
"Ini seperti Putrajaya di Kuala Lumpur. Kalau di wilayah kita ya ada BSD," kata Tjahjo, Selasa (27/8/2019).
Adapun ibu kota baru ini hanya akan menjadi pusat pemerintahan, sementara pusat bisnis dan perdagangan tetap berada di Jakarta. Dengan demikian, adanya pusat pemerintahan baru membuat sejumlah instansi pusat di Jakarta akan dipindahkan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di acara Youth Talks pada 20 Agustus 2019 menyebutkan, instansi tersebut antara lain: Istana dan lembaga eksekutif (kementerian); lembaga legislatif, meliputi DPR, MPR, dan DPD. Lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Selain itu, lembaga keamanan dan pertahanan seperti Mabes Polri dan angkatan bersenjata, Mabes TNI serta meliputi lapisan pertahanan statis dan dinamis.
Adapula bank sentral dan perbankan utama kemudian perwakilan negara atau kedutaan besar. Kemudian perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, Information and Communication Technology (ICT), serta kantor dan perumahan.
Pemindahan pusat pemerintahan ini tak ayal membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat harus siap dipindahkan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan, ASN tidak boleh menolak apabila dipindahtugaskan.
BKN sendiri memprediksi ada sekitar 600.000 ASN di Kementerian/Lembaga yang akan dipindahtugaskan ke Ibu Kota baru.
"Perkiraan dari total 900.000 PNS kementerian/lembaga yang ada saat ini, 600.000 yang akan dipindahkan," ujar Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan.
Meski begitu, Ridwan mengatakan pihaknya tidak belum bisa memastikan jumlah ASN yang akan pindah karena sampai saat ini pemerintah juga belum menentukan instansi mana yang akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru.
Baca juga: Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Terbuka bagi Investor Asing
Ibu kota baru nantinya akan dibangun dengan mengusung empat visi sebagai simbol bangsa yakni smart, green, beautiful, dan sustainable. Hal ini diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Selain itu, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep modern serta berstandar internasional, dan memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif.
Bambang menuturkan, dari segi infrastruktur, di pusat pemerintahan baru nantinya akan dibangun transportasi publik, waste water treatment system/sewarage, solid waste system, drainage system.
Ada pula power supply and renewable energy, information and communication technology, airport dan seaport, hingga drinking water and water treatment system.
Kemudian dari aspek smart dan intelligent city, konsep ini akan diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur yang memudahkan pergerakan manusia dan pengolahan limbah.
Lalu dalam konsep green city, ibu kota baru akan dibangun dengan ruang terbuka hijau yang mencakup 50 persen dari total luas wilayahnya. Lebih lanjut, pemanfaatan energi terbarukan dan rendah karbon akan dimaksimalisasi.
"Kenapa kita harus ngomong green melulu dari tadi? Singapura itu sama dengan Jakarta, panas. Tapi mereka tidak berdiam diri. Pohon diintensifkan, sehingga sistem penghijauan di Singapura itu bisa turun sampai 2 derajat," ujar Bambang Kamis (22/8/2019).
Akan tetapi, Manager Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung mempertanyakan konsep desain yang diusung pemerintah.
Menurutnya, saat ini, pemerintah belum membuka desain ibu kota secara rinci. Dengan demikian, masyarakat belum bisa menunjukkan keberpihakan pada lingkungan atau sistem hijau yang diinginkan.
"Tapi kalau dari desain aja, kalau saya melihatnya desainnya itu masih desain enggak green. Desainnya masih desain klasik banget, segitiga-segitiga segala macem itu, klasik itu," ucap dia.
Baca juga: Bukit Soeharto Masuk Wilayah Ibu Kota Baru untuk Direhabilitasi
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno angkat bicara. Ia berpendapat, transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta.
Untuk itu, di lokasi ibu kota baru, dapat dibangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang (urban planning) dengan perencanaan transportasi (transport planning).
Menurutnya, pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia. Dengan demikian, pilihan prioritas dari segi transportasi harus diberikan kepada pejalan kaki, pesepeda, serta angkutan umum.
Djoko berpendapat, jalur sepeda tidak disatukan dengan jalur kendaraan bermotor, terkecuali diberikan pembatas fisik, tidak hanya berupa lajur sepeda (bike lane) saja.
Untuk tahap awal, lanjut Djoko, sebaiknya sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan dengan bus.
Baru berikutnya bisa dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel, dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT) secara bertahap.
"Tidak perlu lajur khusus, seperti busway, cukup bus lane (lajur bus)," ucap dia.
Selain angkutan darat, keberadaan angkutan sungai dan laut dapat dimaksimalisasi. Menurutnya, diperlukan modernisasi teknologi kapal dan bantuan subsidi operasional untuk keberlangsungan.
Baca juga: Ibu Kota Pindah, Bagaimana Nasib Jakarta?
Angkutan sungai tidak hanya untuk angkut penumpang juga ada logistik kebutuhan masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai.
"Kesimpulannya, ibu kota negara baru harus disertai dukungan pengembangan layanan transportasi modern yang ramah lingkungan," ujar Djoko.
(Sumber: Kompas.com/Ardito Ramadhan, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ihsanuddin, Luthfia Ayu Azanella, Dani Prabowo, Hilda B Alexander)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.