SERATUS dua puluh anggota DPRD Jawa Tengah dilantik, Kamis kemarin. Di kursi pimpinan sidang paripurna istimewa itu, sembari menunggu proses pelantikan dan sumpah janji dimulai, saya pandang wajah-wajah cerah para wakil rakyat baru. Jadi ingat ketika pertama dilantik di DPR dulu. Kami semua tersenyum, kami bersemangat.
Sayangnya, ketika sejenak membuka HP, saya tak menemukan senyum dan kesemringahan yang sama. Di berita-berita online, di timeline Twitter, di situs Lapor Gub, yang ada malah sengkarut persoalan.
Laporan kekeringan di beberapa daerah, harga bawang merah anjlok di Brebes, dan petani tembakau harap-harap cemas menanti kepastian harga pabrikan.
Ada pula siswa SMP di Demak berat masuk sekolah karena mahalnya biaya seragam. Belum lagi masalah ideologi dan ancaman disintegrasi.
Saya tidak mengatakan bahwa ini sedang banyak persoalan kok malah senyum-senyum. Justru saya mengajak. Karena, pelantikan ini bukan hanya pemberian status--anggota dewan--tetapi juga secara otomatis terpikulnya tanggung jawab. Mari bersemangat menyelesaikan persoalan rakyat.
Berat? Jelas. Tetapi, bisa selesai tidak? Bisa jika bersama. Maka, pengambilan keputusan politik harus dimulai dari kerja sama DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik yang representatif.
Itu dimulai dari partisipasi awal dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dari perwakilan masyarakat, kelompok anak, perempuan hingga penyandang disabilitas.
Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya kembali mengingatkan soal prioritas dan proporsionalitas pembangunan. Ini yang seringkali dilupakan karena berbagai alasan.
Misalnya, ketika mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Maka harus diwujudkan pada proporsionalitas untuk daerah miskin. Karena, adil tidak selalu berarti sama. Yang lebih membutuhkan layak mendapatkan lebih.
Dengan demikian deal politik dalam penyusunan anggaran ini harus membuang jauh-jauh kepentingan pribadi dan kelompok. Penyusunan anggaran harus berdasar perencanaan yang baik.
Jateng kemarin dinobatkan menjadi perencana pembangunan daerah terbaik nasional. Salah satu faktornya, kami punya Government Resources Management System (GRMS) yang terus diperbaiki setiap tahun. Ini adalah bagian dari cara mengontrol pelaksanaan APBD.
Namun demikian, sistem hanyalah perangkat. Sebaik apa pun sistem, jika sudah ada niat korupsi, pasti bisa diakali. Contohnya, kita bisa lihat operasi tangkap tangan (OTT) KPK di beberapa tempat, termasuk di Jateng.
Pemprov Jateng terus belajar memperbaiki sistem. Satu pelajaran baik yang kita dapatkan adalah masalah Bantuan Provinsi 2018 yang terindikasi disalahgunakan dan sekarang sedang dalam pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Jateng.
Berbagai spekulasi muncul, adakah yang salah dalam perencanaan? Rasanya arahnya sudah tepat karena terkait bantuan pendidikan agar SDM kita lebih baik.
Apakah pelaksanaan pengadaan keliru? Pengadaan dilakukan melalui e-katalog LKPP, rasanya sudah benar dan transparan.
Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) selama ini juga dilibatkan dalam pelaksaan program, pasti rambu-rambu dan pengawasan juga sudah dilakukan.
Pertanyaan terakhir, adakah pejabat yang menerima hadiah atau gratifikasi yang tidak terpantau sistem yang cukup ketat ini? Atau, pihak luar yang nitip proyek?
Patut diingat, nitip proyek, mark-up proyek, maupun mark-down proyek adalah modus-modus korupsi yang sering terjadi di lingkungan legislatif dan eksekutif. Setidaknya, itu yang terlihat dari kasus-kasus yang ditangani KPK.
Kita ingat ada pimpinan DPRD Jateng yang dipenjara empat tahun karena korupsi dana hibah olahraga.
Tentu kita belum lupa pada dua anggota DPRD Kota Semarang yang tertangkap tangan KPK dalam kasus suap APBD hingga menyeret wali kotanya juga.
Demikian juga beberapa bupati di Jateng, seperti Tegal, Klaten, Kudus, Purbalingga, kena OTT KPK, juga Kebumen.
Di provinsi tetangga, seorang anggota DPRD Jatim menerima suap dari kepala dinas Rp 225 Juta. Dia ditangkap KPK divonis 6,5 tahun penjara.
Di Malang, kita juga dibuat geger oleh kongkalikong kepala daerah dan 18 anggota DPRD-nya. Semuanya dicokok KPK dan divonis 4 hingga 6 tahun penjara.
Ini problem mental, Saudara-saudara. Ketika pelatihan antikorupsi sudah banyak, pakta integritas ada setiap tahun, sistem juga diperketat. Nyatanya, masih ada juga yang ndableg (bandel, red).
Meski begitu, sembari terus ikhtiar, tak ada salahnya kita juga berdoa. Semoga 120 anggota DPRD Jateng serta seluruh wakil rakyat di Indonesia yang baru saja dilantik, senantiasa diberikan kelurusan hati dan kekuatan menahan godaan.
Semoga senyum yang terpancar ketika pelantikan tetap terkembang hingga lima tahun mendatang. Tentunya senyum bahagia karena bisa melayani dan bermanfaat untuk masyarakat. Bukan senyum terkulum karena kongkalikong!
Semarang-Jakarta, 04/09/19
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.