KOMPAS.com - Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus bergeliat di tangan lembaga yang berwenang yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam perjalanannya sejak didirikan pada tahun 2002, KPK sudah berhasil menangkap banyak koruptor dari kalangan anggota DPR/DPRD, kepala daerah, hingga tingkatan Menteri.
Yang terbaru misalnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dijadikan tersangka atas kasus dugaan suap dana hibah KONI.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Namun, tahukah Anda ada 2 negara yang memiliki lembaga anti korupsi yang menjadi role model atau percontohan di berbagai dunia.
Dilansir dari acch.kpk.go.id, kedua negara tersebut adalah Singapura dan Hongkong.
CPIB Singapura
Upaya pemberantasan korupsi di Singapura ternyata sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Inggris.
Hingga tahun 1952, semua kasus korupsi ditangani oleh unit kecil di kesatuan polisi Singapura yang dikenal dengan "Unit Anti Korupsi".
Tetapi, unit tersebut dinilai terlalu kecil dan tidak maksimal dalam bekerja.
Akhirnya, CPIB (Corrupt Practice Investigation Bureau) dibentuk sebagai pengganti "Unit Anti Korupsi"
CPIB adalah lembaga independen dan terpisah dari lembaga kepolisisan yang bertujuan untuk melakukan penyidikan semua kasus korupsi.
CPIB juga disebut-sebut sebagai pelopor terbentuknya citra Singapura yang bersih dari korupsi.
Kendati demikian, perjalanan CPIB dalam upaya pemberantasan korupsi tidak selalu berjalan mulus.
Pada tahun 1959, perundangan yang ada dianggap kurang mendukung kinerja CPIB. Selain itu, banyak kalangan di Singapura yang skeptis dalam menilai kinerja CPIB saat itu.
Setahun berselang, pemerintah Singapura merespon hal tersebut dengan menciptakan undang-undang anti korupsi yang lebih efektif dengan nama "The Prevention of Corruption Act".
Undang-undang ini menambah kewenangan investigasi dari CPIB dan menetapkan hukuman yang lebih berta bagi pelaku korupsi.
Baca juga: Ironi dari DPR, Mengapa Pembahasan RUU KPK Sangat Cepat?
ICAC Hongkong
Pada tahun 1960 hingga 1970-an, korupsi telah menjadi masalah sosial di negara Hongkong, tetapi pemerintah Hongkong saat itu seperti tidak kuasa untuk mengatasinya.
Lalu, Independent Commision Against Corruption (ICAC) didirikan pada bulan februari 1974 dengan tujuan memberantas korupsi di negara tersebut.
Hingga saat ini, perkembangan ICAC sangat pesat bahkan dijadikan contoh dalam upaya pemberantasan korupsi di negara lain.
Terdapat beberapa kunci yang menjadikan ICAC bisa berhasil, yakni komitmen, konsistensi, dan pendekatan yang koheren antara pencegahan dan penindakan.
ICAC juga disebut model universal lantaran dianggap sebagai komisi anti korupsi yang ideal bagi pemberantasan korupsi.
Ideal dalam arti memiliki kerangka hukum yang kuat, mendapat dukungan keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli yang memadai dan yang paling terpenting adalah konsistensi dukungan pemerintah secara terus-menerus selama lebih dari 30 tahun.
Selain itu, ICAC diberikan wewenang yang cukup besar dalam penindakan dan pencegahan.
Seperti melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan dan dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan.
Dengan demikian, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari komisi anti korupsi di Hongkong:
- Kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumberdaya yang memadai
- Cukup independen
- Pimpinan komisi mempunyai keleluasaan yang cukup dalam mengelola manajemen
- Mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam mempublikasikan proses penuntutan korupsi
- Hukum yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik
- Melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi : investigasi, pencegahan dan pendidikan masyarakat
- Dukungan publik yang kuat
- Rule of Law
Baca juga: Revisi UU KPK, dari Pengibaran Bendera Kuning hingga Anggapan Jokowi Telah Berubah
Pelemahan KPK
Bagaimana dengan Indonesia?
Pengesahan UU KPK oleh DPR pada 17 September 2019 membuat polemik di tengah masyarakat. Pasalnya ada anggapan adanya upaya pelemahan KPK.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pelemahan KPK tersebut salah satunya terkait adanya dewan pengawas.
Dewan tersebut nantinya diangkat oleh Presiden yang menyebabkan komisioner tak lagi menjadi pimpinan tertinggi di KPK.
Kemudian status kepegawaian KPK akan berubah menjadi aparatur sipil negara. Lalu kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK pun harus berdasarkan izin pengawas.
Menurut Laode, hal-hal di atas berpotensi mengganggu independensi KPK dalam mengusut sebuah kasus korupsi.
Selain itu, perubahan status KPK dari lembaga independen menjadi eksekutif juga menimbulkan kekhawatiran sendiri.
Meski dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap bersifat independen, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksamana Bonaprapta khawatir penyidik KPK bakal tunduk pada atasannya, yakni Presiden.
"Yang terjadi selama ini independen itu cuman judul. Semua penyidik independen, penyidik kepolisian, kejaksaan. Masalahnya si penyidik punya atasan, apakah dia bisa memisahkan pada saat menjalankan fungsi penyidikan dia tidak tunduk pada atasan?" kata Gandjar, sebagaimana diberitakan Kompas.com (18/9/2019).
Baca juga: Jokowi, Pengembalian Mandat Pimpinan dan Revisi UU KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.