KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Kelima anggota BPK yang terpilih yakni Pius Lustrilanang (Gerindra) dengan 43 suara, Daniel Tobing (PDIP) 41 suara, Hendra Susanto (internal BPK) 41 suara, Aqsanul Qosasih (Demokrat) 31 suara dan Harry Azhar Aziz (Golkar) 29 suara.
Dari kelima anggota baru BPK tersebut, empat di antaranya ternyata berasal dari partai politik bahkan ada sedang menjadi anggota DPR saat ini.
Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai terpilihnya mayoritas orang politik sebagai anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2014 tidak ada gunanya.
Ia meragukan fungsi BPK yang mayoritas anggotanya berasal dari partai politik.
"Kalau mayoritas anggota BPK berasal dari partai politik, saya meragukan fungsi BPK nantinya akan berjalan dengan baik ke depan," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/9/2019).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sebagai auditor harus bebas dari pengaruh apapun.
Kemudian, Agus menganggap pemerintah dalam hal ini tidak serius.
"Di republik ini ketika panitia seleksi (pansel) nya adalah DPR, itu sudah politik. Ya sudah, pemerintah tidak berniat secara serius, apakah itu sudah dikonsolidasikan, saya tidak tahu, kata Agus.
Baca juga: Profil Daniel Tobing, dari Caleg Gagal hingga Jadi Pimpinan BPK
Kepentingan Golongan
Agus menilai, pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan politik, melainkan pekerjaan profesional.
"Itu nanti orang-orang politik yangg terpilih me-manage dengan ilmu-ilmu politik, padahal seharusnya menggunakan ilmu profesional, jadi pasti ke depannya tidak beres, sepandai-pandainya kalau sudah berbau politik nantinya akan berbeda, kepentingan partai, kepentingan golongan akan tetap ada," papar Agus.
"Padahal tugasnya mengaudit, terus bagaimana, apa yang bisa diharapkan, enggak ada. Kalau bagi saya tidak bisa diharapkan bila komposisinya seperti itu," lanjutnya.
Agus menjelaskan, walaupun mereka (anggota BPK baru) mengatakan akan netral dalam bertugas, ia mengaku tidak percaya soal itu.
Agus mempertanyakan bagaimana bisa bekerja secara profesional mengaudit apabila banyak kepentingan politik di dalamnya.
"Kalau masih ada yang mau nunggu ya silakan, saya sudah hopeless," kata Agus lagi.
Kendati demikian, Agus menekankan bahwa orang yang bukan dari unsur politik juga tidak menjamin, tergantung dari integritasnya.
"Orang di BPK harus berintegritas, istilahnya orang yang sudah kenyang dan tidak punya kepentingan macam-macam. Saya kenal beberapa yang sudah terpilih makanya saya hopeless," jelas Agus.
Sebelumnya, Komisi XI DPR memilih 5 anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) untuk periode 2019-2024.
Terpilihnya 5 anggota baru BPK tersebut setelah Komisi XI DPR menggelar pemungutan suara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Kelima anggota BPK yang terpilih yakni Pius Lustrilanang (Gerindra) dengan 43 suara, Daniel Tobing (PDIP) 41 suara, Hendra Susanto (internal BPK) 41 suara, Aqsanul Qosasih (Demokrat) 31 suara dan Harry Azhar Aziz (Golkar) 29 suara.
Baca juga: Mengenal Pius Lustrilanang, Pernah Dipecat dari PDI-P hingga Menjadi Pimpinan BPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.