KOMPAS.com - Demo menolak disahkannya Rancangan KHUP (RKUHP) dan mendesak pencabutan UU KPK versi revisi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia berakhir ricuh.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, intelijen harus segera turun tangan untuk mengetahui penyebab kerusuhan tersebut.
"Saya berpendapat bahwa intelijen harus segera bergerak, harus mengetahui dari mana penyebabnya," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/9/2019).
Ia mengatakan, ada dua model yang bisa diterapkan untuk mengetahui penyebab rusuh demo mahasiswa.
"Terserah mau pakai model kontra intelijen atau model langsung tangkap," kata Agus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa intelijen harus bergerak dan menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo, karena presiden tidak mengetahui detail di lapangan.
"Kalau mau memakai model kontra intelijen, presiden harus dikasih tahu bagaimana prosesnya. Kan ada ilmunya itu," jelas Agus.
Tak hanya itu, Agus juga mengingatkan bahwa saat ini ada banyak sel-sel kelompok radikal yang berusaha menyebarkan paham mereka.
"Ini kan sekarang banyak sel-sel (kelompok radikal) yang mereka tidak peduli siapa presidennya, pokoknya paham mereka tersebar," papar Agus.
Selain itu, Agus mengatakan kelompok tersebut berupaya untuk merubah pancasila dan mengganti dengan paham milik mereka (kelompok radikal).
Ia mencontohkan banyak kasus seperti ini yang terjadi di luar negeri.
"Contohnya sudah banyak di luar negeri, apa kita mau kejadian tersebut terjadi di Indonesia? kalau tidak mau ya mari kita kerja bersama menghalau hal itu terjadi," terang Agus.
Baca juga: Seni Perlawanan Anak Muda di Balik Poster Lucu Pendemo
Ada yang menunggangi?
Menurut Agus, ada pihak yang mencoba untuk memanfaatkan demo mahasiswa beberapa hari terakhir.
Namun, ia tidak menjelaskan secara jelas pihak mana yang menunggangi kejadian kemarin.
"Menurut saya, ya pasti ada yang menunggangi, coba perhatikan, apa kemarin yang memakai jaket almamater itu semua mahasiswa? belum tentu," kata Agus lagi.
"Kenapa anak-anak STM dan SMA bisa teriak-teriak ikut demo? ada enggak yang meneliti mereka dikasih obat atau tidak? misalnya narkoba, dikasih atau tidak?," lanjut Agus.
Kemudian, Agus mengatakan hal itu merupakan tugas intelijen untuk menyelidiki. Lalu kemudian dilaporkan ke presiden.
Selanjutnya, tinggal menunggu presiden untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan semua nasihat-nasihat.
Internet diputus
Selain itu, Agus berpendapat agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk segera mematikan jaringan internet bila keadaan semakin buruk.
"Saya sarankan kepada Kominfo, kalau kondisi sudah kritis seperti ini, sebaiknya jaringan internet dimatikan saja agar menekan jumlah peredaran berita bohong di media sosial," kata Agus.
Ia menilai, sebaiknya jaringan internet dimatikan terlebih dahulu, lalu langkah berikutnya adalah menyelesaikan permasalahan yang memicu kerusuhan.
Agus kembali menegaskan bahwa media sosial harus selalu dikontrol agar penyebaran berita bohong tidak menyebar.
"Makanya, saya selalu bilang kita perlu kontrol. Dari Cyber Crime juga harus kerja keras, gimana caranya kalau ada berita bohong harus segera diblok. Saya yakin itu pasti bisa, karena itu teknologi," jelas Agus.
"Matikan, matikan, matikan aja. Kalau enggak dimatikan, penyebaran berita bohong dari sel-sel kelompok radikal yang ada di media sosial akan menyebar," lanjut Agus.
Setelah itu, menurut Agus, bila sekiranya ada yang menghasut, harus segera ditindak.
Kontrol di media sosial harus lebih ditingkatkan. Intelijen saat ini tidak hanya membuntuti orang saja, bisa juga dengan mengontrol di media sosial.
"Yang sekiranya menghasut ya diambil (ditangkap), apa boleh buat, ini menyangkut keamanan negara, harus serentak diambilnya, kalau satu-satu ya akan susah," tutup Agus.
Baca juga: Demo Mahasiswa Ricuh, Kominfo Belum Berencana Batasi Akses Internet
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.