5 Fakta Film G30S/PKI, dari Film Wajib Era Soeharto hingga Pecahkan Rekor Penonton

KOMPAS.com – Film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" atau lazim dikenal dengan nama Pengkhianatan G30S/PKI masih kontroversi. 

Bahkan film yang diproduksi Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) pada 1984 tersebut kerap disebut sebagai propaganda ala rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto kala itu.

Film tersebut merupakan film yang menceritakan mengenai kekejaman PKI dan cerita tentang detik-detik bagaimana para perwira tinggi militer Indonesia diculik sebelum kemudian dibantai hingga akhirnya dikubur menjadi satu lubang yang kemudian disebut sebagai lubang buaya.

Baca juga: Kisah Pengambilan Jasad 7 Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya

Berikut ini beberapa fakta seputar film G30S/PKI tersebut:

1. Telan anggaran Rp 800 juta dan memakan waktu 2 tahun

Film G30S/PKI merupakan besutan sutradara kawakan Arifin C Noer.

Film ini dalam pembuatannya menghabiskan anggaran sebesar Rp 800 juta, dan pengerjaannya memerlukan waktu dua tahun.

Arifin sebelumnya juga pernah membuat film berjudul Serangan Fajar, Suci Sang Primadona, Petualang Petualang, Harmonikaku, dan Yuyun.

2. Pecahkan rekor penonton

Berdasarkan data Harian Kompas (31/12/1984), pada 1984, film G30S/PKI memecahkan rekor penonton wilayah DKI melebihi film-film sebelumnya.

Film G30S/PKI sampai Desember 1984, menarik penonton di DKI Jakarta hingga 699.282.

Jumlah tersebut mengungguli top box office 1982 yakni Nyi Blorong yang mencetak penonton 354.790 penonton.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Film Pengkhianatan G30S/PKI Tak Lagi Wajib Disiarkan

3. Menjadi film wajib di era Soeharto

Usai dibuat, film G30S/PKI ini menjadi film yang selalu diputar selama 13 tahun tiap menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila di era kepemimpinan Soeharto.

Oleh karena itu banyak yang menyebut fim G30S/PKI merupakan film propaganda ala rezim orde baru pimpinan Presiden Soeharto

4. Berhenti di era reformasi

Setelah terus menerus diputar selama 13 tahun, film G30S/PKI tak lagi menjadi film wajib usai Soeharto lengser dan masuk era reformasi.

Pemberitaan Harian Kompas, 30 September 1998 menyebutkan saat itu, Departemen Penerangan beralasan film tersebut sudah terlalu sering ditayangkan.

"Karena terlalu sering diputar, filmnya juga sudah kabur," ucap Dirjen RTF Deppen Ishadi SK.

Sementara itu, Menteri penerangan Muhammad Yunus juga berpendapat pemutaran film G30S/PKI tak sesuai dinamika reformasi.

Baca juga: Sejarah Imlek di Indonesia, dari Zaman Jepang, Orde Baru sampai Gus Dur

5. Menuai banyak pro dan kontra

Film G30S/PKI ini menuai pro dan kontra di banyak kalangan.

Sebagian kalangan percaya mengenai brutalnya kisah yang disajikan, sedangkan sebagian yang lain meragukan cerita yang ditampilkan sama seperti sejarah yang sebenarnya terjadi saat itu.

 Baca juga: Seputar G30S/ PKI (1): Sejarah yang Kita Kenal, Fakta atau Rekayasa?