KOMPAS.com - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini lantaran unggahan slip gajinya di akun instagram beberapa waktu lalu.
Adalah akun resmi instagram Kabupaten Banjarnegara @kabupatenbanjarnegara yang mengunggah foto slip gaji Bupati Banjarnegara itu.
Dalam unggahan tersebut, tertera besaran gaji bersih yang diterima Budhi Sarwono sesuai draf yakni sebesar Rp 6.114.100.
Namun, setelah dipotong zakat lewat Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar Rp 152.900, gaji yang ia terima sebesar Rp 5.961.200.
Lantas, berapa harta yang dimilikinya?
Harta Kekayaan
Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, nama Budhi Sarwono tercatat telah melaporkan harta kekayaannya pada 2018.
Dalam laman itu, disebutkan bahwa harta kekayaan Budhi Sarwono sebesar Rp 19.143.742.035.
Jika dirinci, harta kekayaannya terbagi ke dalam empat kategori.
Yakni harta di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp 1.055.856.100 yang terbagi ke dalam dua bidang tanah.
Baca juga: INFOGRAFIK: Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR
Kategori harta bergerak lainnya, Budhi Sarwono memiliki harta kekayaan sebesar Rp 60.800.000.
Sementara itu, surat berharga yang ia miliki bernilai Rp 8.844.400.813.
Di kategori kas dan setara kas, tertera nominal sebesar Rp 9.182.685.122.
Dalam data LHKPN itu juga, disebutkan bahwa Budhi Sarwono tidak memiliki harta di bidang alat transportasi dan mesin.
Gaji Terlalu Kecil
Menanggapi nominal gajinya itu, Budhi Sarwono mengatakan gaji yang ia terima terlalu kecil.
"Kalau saya harus keliling 20 kecamatan gimana. Kalau Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) kasihan, ada 35 kabupaten/kota," kata Budhi, seperti dikutip dari Kompas.com (3/10/2019).
"Kalau seperti itu ngajari bupati cluthak (suka mencuri), kalau cluthak sudah disiapkan jepretan (senjata) yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), habis bupati se-Indonesia," sambungnya.
Ia berharap pemerintah pusat memperhatikan gaji kepala daerah.
Menurutnya, gaji seorang bupati idealnya paling tidak Rp 100 juta atau bahkan hingga Rp 150 juta.
"Kalau anggota dewan saja Rp 30 juta, bupati ya Rp 100 juta atau Rp 150 juta lah," kata Budhi.
Budhi menganggap kenaikan gaji kepala daerah diperlukan agar seimbang dengan gaji para pejabat atau kepala lembaga negara lainnya.
Kendati demikian, Budhi secara pribadi tidak mempersoalkan besaran gaji yang diterimanya.
Sebab, Budhi merupakan pengusaha sukses di daerahnya sebelum menjadi bupati.
Baca juga: Kok Masyarakat Kepo Gaji Anggota DPR di Indonesia?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.