KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan dua pimpinan partai non-koalisi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Pertemuan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (10/10/2019) dan hari ini, Jumat (11/10/2019).
Jokowi bertemu SBY pada Kamis kemarin, dan bertemu Prabowo pada hari ini.
Seusai bertemu SBY, Jokowi mengakui, pertemuannya dengan Presiden ke-6 RI itu sudah lama direncanakan.
Salah satu yang dibahas adalah mengenai peluang Demokrat bergabung di kabinet.
Sementara, seusai bertemu Jokowi, Prabowo menyatakan Gerindra siap membantu pemerintahan Jokowi.
Sinyal apa yang disampaikan Jokowi melalui pertemuan dengan SBY dan Prabowo?
Baca juga: Jokowi Calonkan Mantan Menteri SBY Jadi Pimpinan Bank Dunia
Rangkul semua pihak
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan, langkah Jokowi merupakan bentuk komunikasi politik yang menunjukkan bahwa ia mampu merangkul semua pihak.
Pertemuan dengan kedua pemimpin partai ini juga bagian dari upaya Jokowi merangkul kelompok di luar pendukungnya untuk menjadi bagian dari kabinet barunya bersama Ma'ruf Amin.
"Pembicaraan dengan di luar koalisi ini bisa jadi tentang ditawarkan atau menawarkan diri untuk bergabung dengan kabinet. Jadi, kita harus jeli juga melihat kondisinya," kata Aditya, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/10/2019).
Menurut Aditya, Jokowi berusaha merangkul semua kelompok untuk masuk dalam barisan pendukung pemerintah.
Namun, ia berpandangan, demokrasi Indonesia juga memerlukan keseimbangan.
Baca juga: Jokowi dan Prabowo Bahas Bergabungnya Gerindra ke Koalisi, tapi...
"Pihak oposisi juga harus dikasih kesempatan untuk tidak perlu masuk dalam pemerintahan," ujar dia.
Di sisi lain, Aditya menganggap, Jokowi juga tengah membangun dukungan dari kelompok lain tanpa mengesampingkan partai yang selama ini mendukungnya.
"Saya merasa tantangan Jokowi di kabinet kedua ini adalah kemampuannya untuk menunjukkan sikap mandiri dalam menyatakan sikap politik tanpa ada ikatan kuat dengan koalisi meski tidak mudah dilakukan," kata dia.
Meski demikian, menurut dia, di dalam sistem pemerintahan presidensial, Jokowi punya kesempatan untuk muncul secara independen tanpa ikatan dengan partai koalisi.
"Tapi ke depannya kita tidak tahu apa yang terjadi karena bukan hal yang mudah bagi Jokowi untuk mencari keseimbangan itu," ujar Aditya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.