KOMPAS.com - Sejumlah partai politik koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memberi karpet merah bagi Partai Gerindra yang disebut-sebut ingin bergabung.
Meski penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, namun sejumlah pimpinan parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin menyatakan, tidak keberatan apabila Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan.
Kini, arah politik partai Gerindra untuk lima tahun ke depan dinanti publik.
Lalu, apa itu koalisi dan oposisi? Dan apa perbedaan di antara keduanya?
Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti mengatakan, koalisi merupakan partai atau gabungan partai yang dibentuk dalam periode tertentu untuk tujuan politik bersama.
Wanita yang akrab disapa Puput itu juga mengatakan, koalisi ini sifatnya bekerja dalam periode tertentu, misalnya koalisi dibangun saat pemilu untuk mencalonkan dan mendukung kandidat dalam pemilihan presiden atau kepala daerah.
Sementara itu, koalisi pemerintah dibentuk dalam satu periode pemerintahan untuk mendukung kerja pemerintahan khususnya dukungan dari dalam parlemen saat pembuatan kebijakan.
"Hal ini ditujukan agar kerja pemerintah menjadi lebih efektif karena mendapatkan dukungan parlemen," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/10/2019).
Sementara itu, oposisi merupakan partai atau gabungan partai yang memiliki posisi di luar koalisi pemerintah dalam periode tertentu.
Dalam konteks yg ideal, menurut Puput, posisi koalisi atau oposisi ditentukan oleh ideologi dan visi misi partai.
Dengan kata lain, koalisi atau oposisi dibangun karena dasar kesamaan atau perbedaan ideologinya.
"Artinya, koalisi ditentukan lebih pada kepentingan ideologi dan rencana program atau kebijakan ke depan, bukan kepentingan politik partai atau elite partai," tambahnya.
Baca juga: Menilik Safari Politik Prabowo, dari Megawati hingga Cak Imin
Keuntungan dan kerugian
Meski memiliki peran yang berseberangan, menjadi oposisi dan koalisi dalam pemerintahan sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian.
Menurut Puput, keuntungan menjadi bagian dari koalisi pemerintah adalah bisa terlibat lebih jauh memengaruhi arah dan bentuk kebijakan.
"Kemampuan memengaruhi kebijakan dalam hal ini, khususnya dalam konteks indonesia, bisa dilakukan oleh menteri yang memiliki latar belakang kader partai," tambah Puput.
Namun, partai koalisi masih memiliki keterbatasan untuk mengkritisi lebih jauh kebijakan-kebijakan pemerintah karena komitmen koalisi sebagai pendukung pemerintah atau keterlibatannya yang lebih dalam dalam kebijakan pemerintah.
Sementara itu, oposisi bersifat sebaliknya. Akses dalam mempengaruhi kebijakan secara langsung mungkin terbatas.
Namun, pihak oposisi memiliki kemampuan lebih fleksibel dan objektif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
"Dalam konteks ini, agar check and balances parlemen berjalan, maka kehadiran oposisi sangat penting," ungkap dia.
Puput juga menilai, kombinasi koalisi pemerintah tanpa tambahan baru sudah mencapai kurang lebih 60 persen dan sudah masuk kategori ideal.
Jika koalisi pemerintahan terlalu besar, menurut Puput, hal ini hanya akan mereduksi peran parlemen untuk check and balances.
"Ini yang perlu dipikirkan lebih jauh oleh Jokowi dan elite politik kita, mereka perlu memikirkan bagaimana kerja parlemen dan pemerintah ini bisa optimal sesuai fungsi dan perannya masing-masing," ujar dia.
Baca juga: Soal Pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh, Apa yang Mereka Bahas?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.