KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai tersangka dalam kasus suap terkait urusan proyek dan jabatan di Pemerintahan Kota Medan tahun 2019, Rabu (16/10/2019).
Selain Dzulmi, KPK juga menetapkan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar dan Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari sebagai tersangka.
Dzulmi dan Syamsul diduga sebagai penerima suap, sementara Isa diduga sebagai pemberi suap.
Sebelumnya, Dzulmi terkena OTT KPK pada Rabu (16/10/2019).
Dari OTT tersebut, KPK mengamankan total tujuh orang dari unsur Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota, serta swasta.
Lalu, bagaimana sepak terjang Dzulmi sebelum dicokok KPK?
Dilansir dari pemkomedan.go.id, Dzulmi Eldin lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 1960.
Dzulmi memulai karier di dunia politik pada tahun 2010 sebagai Wakil Wali Kota Medan. Saat itu ia mendampingi Rahudman Harahap pada Pilkada 2010.
Pasangan Rahudman-Eldin memperoleh 485.446 suara atau 65,87 persen suara, sementara rivalnya, pasangan Sofyan Tan-Nelly Armayanti, hanya mampu meraih 251.435 suara atau 34,13 persen suara.
Pada tahun 2013, kariernya semakin menanjak kala menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan menggantikan Rahudman yang tersandung kasus korupsi.
Baca juga: 5 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK dalam 2 Bulan Terakhir
Pilkada Kota Medan
Pada tahun 2015, Dzulmi kembali maju dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Medan.
Saat itu, ia menggandeng Akhyar Nasution sebagai pasangannya sebagai Wakil Wali Kota Medan.
Dzulmi-Ahyar ketika itu berhadapan dengan pasangan Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma.
Hasilnya, Dzulmi-Akhyar keluar sebagai pemenang dengan raihan suara 346.406 suara atau 71,72 persen.
Sementara Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma hanya memperoleh 136.608 suara atau 28,28 persen.
Harta Kekayaan
Diberitakan Kompas.com (17/10/2019), Dzulmi terbilang rajin melaporkan harta kekayaannya ke KPK setiap tahun.
Sebagaimana dikutip dari situs e-lhkpn, pada pada 2016 harta kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp 9.470.065.500.
Sementara pada 2017 harta kekayaannya bertambah lebih dari dua kali lipat yakni Rp 20.283.104.516. T
Terakhir kali ia menyerahkan LHKPN pada 31 Desember 2018. Total hartanya sebesar Rp 20.399.766.565.
Kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 11.581.954.000. Dzulmi dilaporkan memiliki tanah di Medan, Deli Serdang, dan Jakarta Selatan.
Sementara itu, Dzulmi dilaporkan tak memiliki utang.
Baca juga: KPK Tak Dilibatkan Jokowi dalam Pemilihan Menteri, Kenapa?
(Penulis: Dylan Aprialdo Rachman, Mei Leandha, Marcus Suprihadi, Ambaranie Nadia Kemala Movanita | Editor: Diamanty Meiliana, Fabian Januarius Kuwado)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.