Pelantikan Presiden, MPR Apresiasi Kinerja Jokowi-JK dalam 5 Tahun Terakhir

KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama lima tahun terakhir.

Apresiasi kinerja keduanya tersebut terlihat di bidang ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Hal itu diungkapkan Bambang pada sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurut Bambang, sejumlah kemajuan tersebut adalah berkat kerja keras dan ikhtiar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa indonesia.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres JK, pembangunan ekonomi telah banyak mencapai kemajuan dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup serta harkat dan martabat rakyat indonesia," ujar dia.

MPR mencatat, di saat negara-negara lain ekonominya melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

"Angkatan pengangguran terus menurun, penduduk miskin juga terus mengalami penurunan, bahkan mencapai angka terendah dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencapai 9,41 persen, 11,22 persen pada tahun 2015," kata Bambang.

Selain itu, upaya pemerataan pembangunan juga menunjukkan kinerja yang membaik, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini (ketimpangan), indeks pembangunan manusia yang terus meningkat, bahkan masuk dalam status tinggi.

Bambang menambahkan saat  ini tidak ada lagi provinsi dengan tingkat indeks pembangunan manusia yang rendah, konektivitas antar wilayah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, telah mulai dirasakan manfaatnya.

"Akselerasi pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada konektivitas sepanjang rantai pasok, telah menghubungkan pasar dengan sentra sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, prikanan, perkebunan dan industri, termasuk koperasi, usaha kecil mikro dan menengah," ungkap dia.

Baca juga: Pengamanan Pelantikan Jokowi-Maruf Amin Dinilai Berlebihan

Pemanfaatan Dana Desa

Lebih lanjut, dalam lima tahun terakhir, hasil dari dana transfer ke daerah dan dana desa sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat.

"Melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi, dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni dari pendidikan anak usia dini sampai dengan sekolah menengah atas sederajat," jelas Bambang.

Lalu, melalui dana alokasi khusus fisik, pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat.

"Seperti peningkatan jalan, penyelesaian pembangunan jembatan, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium sekolah, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi, pembangunan rumah dan peningkatan kulaitas rumah, serta rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan," terang Bambang.

Dalam upaya pemantapan mental dan ideologi bangsa, pemerintah telah membentuk suatu badan khusus bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, hal ini menunjukkan komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam menjaga ideologi bangsa.

Kolaborasi dan sinergitas antara Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR dan BPIP, akan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam mempertahankan ideologi bangsa.

"Segenap komponen bangsa harus memiliki keyakinan tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang menjadi dasar pijakan dan bintang penuntun yang menjadi kompas ke mana arah tujuan bangsa dan negara dalam memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari," kata Bambang.

Baca juga: 5 Visi Jokowi untuk Indonesia...