JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.
Salah satu yang menarik perhatian dan dinanti adalah pidato Jokowi setelah resmi dilantik sebagai presiden pada periode keduanya.
Lima tahun lalu, 20 Oktober 2014, pidato perdana Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI lebih menekankan pada semangat untuk bekerja.
Bagaimana dengan pidato kali ini? Pidato yang disampaikan Jokowi lebih spesifik, dan menekankan pada kerja-kerja yang perlu dilanjutkan pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin dalam 5 tahun ke depan.
Pidato perdana tahun 2014
Pada pidato perdana Jokowi setelah dilantik sebagai Presiden, Jokowi mengatakan komitmennya untuk persatuan dan gotong royong.
Ia mengajak masyarakat dari semua unsur untuk bekerja.
Bahkan, penekanan pada kata “kerja” dan “bekerja”ia ucapkan sebanyak 16 kali sepanjang pidato.
Baca juga: Pidato Presiden, Jokowi Sampaikan 5 Program Kerja Utamanya di Masa Mendatang
“Saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong royong, karena ini lah momen bersejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama-sama untuk bekerja, untuk bekerja, dan bekerja,” ujar Jokowi di Kompleks Parlemen, Senin (20/10/2014).
Jokowi juga menyinggung pengembangan peradaban global.
Selain itu, dalam pidato perdananya ini, Jokowi mengingatkan untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia.
Jokowi menyatakan, Indonesia saat itu telah lama memunggungi laut dan samudera, maka saatnya untuk mengembalikan semuanya.
“Sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali,” kata Presiden.
Pada pidato ini, ia menyampaikan harapan selama lima tahun ke depan.
Saat itu, Presiden Jokowi mengucapkan harapan agar Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.
Baca juga: Pidato Presiden Jokowi dalam Pelantikan Tekankan Penyederhanaan Eselon
Sekali lagi, ia menekankan “bekerja” sebagai hal yang utama.
Ia berharap, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Harapan lainnya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.
Pidato usai pelantikan 2019
Pada pidato pelantikan tahun 2019 ini, Jokowi mengutarakan harapannya agar Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah pada 2045.
Presiden juga berharap agar pada 2045 mendatang, Indonesia menjadi negara maju.
Jokowi menargetkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar Rp 320 juta per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.
“Itulah target kita. Target kita bersama,” ucap Jokowi di Gedung DPR/MPR, Minggu (20/10/2019).
Baca juga: Pidato Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Akan Dilanjutkan
Presiden menyampaikan harapannya yakni peningkatan produk domestik bruto hingga 7 triliun dollar AS per tahun.
Selain itu, mimpi agar Indonesia sudah masuk dalam 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan yang mendekati nol persen.
“Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Jokowi menekankan agar seluruh elemen masyarkat tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton.
Setelah mendobrak rutinitas, Presiden juga mengatakan, prioritas lain yakni peningkatan produktivitas, khususnya birokirasi.
“Jangan lagi kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata,” kata Jokowi.
Dia menekankan agar para pejabat mengutamakan pelayanan serta berorientasi pada hasil, bukan proses.
Rencana kerja dan prioritas selama lima tahun ke depan
Selama 5 tahun ke depan, Jokowi memaparkan lima fokus pemerintahannya.
Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Ia mengungkapkan pentingnya kerja sama industri dan endowment fund untuk manajemen SDM.
Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi.
Infrastruktur tersebut nantinya dapat mempermudah akses ke kawasan wisata yang dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian masyarakat.
Prioritas selanjutnya, penyederhanaan kendala dalam regulasi.
Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang (UU) besar. Dua UU itu adalah UU Cipta Lapangan kerja dan UU Pembrdayaan UMKM.
“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” ucap Jokowi.
Selanjutnya, lanjut Jokowi, akan ada penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Selain itu, ia mengatakan, eselonisasi juga harus disederhanakan.
Terakhir, transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.