KOMPAS.com - Ketua Pusat Kajian Anti-korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril, berharap, Presiden Joko Widodo akan mengisi pos-pos kementerian bidang hukum dengan sosok menteri yang memiliki kapabilitas bidang hukum.
Hal ini disampaikannya merespons perkembangan terkini penyusunan Kabinet Kerja Jilid 2 oleh Presiden Jokowi.
Pada hari ini, Presiden Jokowi mulai memanggil beberapa orang ke Istana, salah satunya Mahfud MD.
Oce mengatakan, kriteria mumpuni di bidang hukum tersebut dapat dipenuhi dengan melihat sisi track record, yaitu perjalanan, pengalaman, karya-karya, serta kontribusi para calon terhadap bidang hukum, termasuk integritas dalam menjalani profesinya.
Baca juga: Benarkah Nadiem Makarim Menjadi Menteri Pendidikan Kabinet Kerja Jilid 2?
"Kenapa track record itu penting? Karena Presiden harus melihat bagaimana sejauh ini mereka bekerja di pos hukum tersebut. Apakah ada catatan-catatan buruk misalnya, atau ada dugaan-dugaan cacat integritas misalnya," kata Oce, saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2019).
Menurut Oce, kandidat yang tidak memiliki catatan buruk dapat diasumsikan mampu menegakkan hukum dengan baik.
Pemilihan sosok yang mengisi jabatan-jabatan hukum dianggap penting untuk memberikan optimisme bagi publik bahwa visi penegakan hukum ke depan akan dilakukan dengan baik oleh Presiden.
Selain itu, menurut dia, penting memilih orang yang memiliki kepentingan politik atau relasi politik yang kecil.
Di bidang hukum, dibutuhkan sosok-sosok yang bisa bekerja secara netral, berdasarkan kepentingan hukum, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu.
"Tetapi jika ada profesional-profesional hukum yang berasal dari politisi, harus benar-benar dipastikan dia adalah orang yang mampu bersikap kuat, atau menolak terhadap pandangan-pandangan politik itu. Harus dipastikan, jaminan bahwa dia akan netral, dia tidak akan bercampur dengan pandangan-pandangan politik," kata Oce.
Baca juga: Menanti Kabinet Baru Jokowi, Mengingat Pengumuman Kabinet Kerja 2014
Oce juga mengusulkan untuk melakukan crosscheck final terhadap nama-nama yang dicalonkan kepada KPK, PPATK, ataupun lembaga lain, terkait perkara korupsi.
Ia menilai, Presiden dapat memberikan perhatian khusus kepada nama-nama yang pernah tersangkut kasus korupsi dalam penelusuran rekam jejak.
Upaya ini merupakan bentuk kehati-hatian yang mesti dilakukan oleh Presiden.
"Itu langkah kehati-hatian, kecermatan sebelum Presiden meresmikan pengangkatan itu. Karena kalau ternyata bobot keterlibatan cukup berat, tentu ada risiko hukum yang ditanggung cabinet Jokowi jilid II. Tentu ini tidak baik bagi jalannya pemerintahan," kata Oce.
Ia menyebutkan, di pos hukum sendiri, ada dua fokus yaitu terkait penegakan hukum dan kebijakan hukum.
Baca juga: Soal Kabinet Kerja Jilid 2, Ini 4 Kriteria Menteri Jokowi...
Oce berharap, di periode mendatang, penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi, terutama dalam melakukan penegakan hukum terhadap prioritas kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.
Soal kebijakan hukum, ia menyebutkan, penyusunan kebijakan hukum dalam bentuk peraturan harus dilakukan dengan cara yang baik dan berkualitas, serta betul-betul memberikan manfaat kepada rakyat.
Belakangan ini, kata Oce, ada kritik yang keras karena kebijakan-kebijakan hukum yang disusun bertolak belakang dengan aspirasi publik,
"Ini harus menjadi PR kabinet di bidang hukum, bagaimana menegakkan hukum dengan baik tanpa diskriminasi tanpa ada kepentingan politik. Kemudian juga menyusun kebijakan yang jauh lebih berkualtias yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Oce.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.