KOMPAS.com - Pidato Presiden Joko Widodo seusai pelantikan sebagai Presiden 2019-2024, Minggu (20/10/2019), memuat banyak poin penting yang menjadi indikasi arah kepemimpinannya pada lima tahun mendatang.
Pidatonya memuat tujuan-tujuan yang ingin dicapai pada 2045 hingga 5 poin prioritas yang akan dijadikan patokan untuk mewujudkannya.
Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri, pidato yang dilakukan oleh Jokowi menunjukkan orientasinya dalam beberapa hal yang berfokus pada satu aspek pembangunan ekonomi.
Aisah mengatakan, kontinuitas pembangunan yang disampaikan oleh pemerintahan Jokowi, berikut penggunaan angka-angka dalam targetnya, sudah cukup baik.
Akan tetapi, menurut dia, kompleksitas negara ini tidak hanya terletak pada pembangunan ekonomi.
Baca juga: Catatan untuk Pidato Jokowi, Tak Singgung HAM hingga Isu Lingkungan
"Ada banyak aspek lain dalam sosial politik dalam konteks misalnya korupsi, upaay menegakkan atau upaya anti korupsi pemerintahan. Hal ini kan sebenarnya berkaitan dalam tata kelola pemerintahan," kata Aisah saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2019).
Mengacu pada visi misi dari Jokowi-Ma'ruf, Aisah menilai, hal-hal tersebut tidak disampaikan secara spesifik dalam pidato Jokowi.
Meski semuanya akan diimplementasikan, ia menilai, seharusnya aspek-aspek selain ekonomi, yaitu hukum, sosial, dan politik juga disampaikan agar masyarakat paham.
Aisah mengungkapkan, Jokowi dalam pidatonya telah memberikan gambaran yang jelas tentang pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, ada upaya yang jelas dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan seperti tumpang tindih hukum dan penyelesaian pertanggungjawaban birokratif.
Akan tetapi, upaya tersebut masih kurang karena permasalahan Indonesia kompleks dan lebih besar dari itu.
Baca juga: Pidato Jokowi Tak Singgung HAM, Sekjen Nasdem: Fokusnya Memang Perekonomian
Aisah juga menyatakan adanya perbedaan program di pidato Presiden pada pelantikan tahun 2014 dan 2019.
"Ada aspek politik yang cukup kecil kelihatan, walaupun menurut saya ini umum banget. Misal dia menyebutkan tentang perdamaian itu, politik bebas aktif dan mewujudkan keadilan sosial. Tapi paling tidak aspek sosial politiknya muncul selain aspek pembangunannya, aspek pembangunan ekonominya nggak terlalu dominan," kata Aisah.
Menurut dia, pada 2019 terlihat dominasi dan fokus Jokowi pada bidang pembangunan ekonomi itu.
Namun, mengesampingkan aspek sosial politik yang harusnya jadi fokus pemerintah sekarang.
Selanjutnya, terkait Indonesia sebagai negara maritim.
"Hanya 1 poin penting yang menurut saya baik di 2014 tapi tidak terlihat di pidato 2019 kemarin itu adalah orientasi Jokowi utk membangun Indonesia sebagai negara maritim," kata Aisah.
Ia menambahkan, sebagai negara berbasis kepulauan dengan luas laut lebih besar, Indonesia tidak pernah mengutamakan pembangunan berbasis laut atau membangun negara maritim, meskipun implementasinya telah ada dengan membentuk Kemenko Maritim.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.