KOMPAS.com – Jokowi resmi disahkan sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 pada Minggu (20/10/2019).
Saat prosesi pelantikan, Jokowi diberi kesempatan untuk memberikan pidato pertamanya sebagai presiden RI periode 2019-2024.
Terkait apa yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya, Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukamjati menilai pidato presiden mengindikasikan bahwa di pemerintahan Jokowi ke depan reshuffle kabinet akan mudah terjadi.
“Menurut saya Jokowi tak ada beban, kemungkinan tak akan segan-segan reshuffle kabinet,” ujarnya.
Pendapat tersebut menurutnya karena dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa ia tak akan segan memberikan sanksi pencopotan kepada mereka yang tak sevisi.
Baca juga: Korupsi Tak Disinggung dalam Pidato Pelantikan, ICW: Anak Tiri di Periode ke-2 Jokowi
Sebelumnya, dalam pidato, Jokowi memang menyampaikan dirinya tak akan memberi ampun dan memastikan akan mencopot siapapun baik menteri, pejabat atau birokrat yang tak serius menjamin tercapainya pembangunan.
Selain itu, indikasi tersebut ditunjukkan pada fokus pidato yang hanya menyampaikan 5 poin.
Dalam ke lima poin itu Mada menyoroti tidak adanya narasi-narasi besar seperti korupsi, isu lingkungan, maupun Hak Asasi Manusia yang disampaikan presiden dalam pidatonya.
“Bagaimanapun juga pembangunan agenda dari 5 poin itu jadi dasar Jokowi membentuk kabinet selain mempertimbangkan konstelasi politik yang ada," ungkap Mada.
"Jangankan konstelasi politik, isu soal korupsi, lingkungan hidup tak disentuh, sehingga menurut saya memang benar Jokowi tak ada beban,” ujarnya.
Seperti diketahui, dalam pidatonya Jokowi menyampaikan 5 poin tentang apa yang akan ditekankan dalam pemerintahannya 5 tahun ke depan.
Poin-poin tersebut adalah mengenai Pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.
Mada menganggap, apa yang disampaikan presiden menggambarkan sisi di mana Jokowi terlihat berambisi, namun sekaligus juga menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang visioner.
“Sebenarnya dia mulai dari tujuan agar Indonesia keluar dari jebakan pendapatan negara-negara di kelas menengah. Sehingga ia berharap 2045 Indonesia bisa sejajar dengan 5 raksasa ekonomi dunia," kata Mada.
"Di satu sisi kita melihatnya ambisius, tapi di sisi lain menunjukkan sisi visioner dalam membawa Indonesia ke depan,” ujarnya.
Tapi bagaimanapun menurut Mada, Jokowi telah memilih prioritas. Sehingga, apapun konsekuensinya tentunya Jokowi sudah mempertimbangkan.
“Apakah itu (narasi korupsi, lingkungan, dan HAM) kemudian diangkat sebagai pendukung saja sehingga tetap penekanan utama pada pembangunanisme, nah itu yang kemudian menurut saya itu menjadi pilihan Jokowi,” kata dia.
Jika dibandingkan dengan pidatonya dalam pelantikan presiden di periode pertama, Mada menganggap pidato Jokowi kali ini lebih penuh dengan keyakinan dan rasa percaya diri yang besar dibandingkan periode sebelumnya.
Salah satu alasan yang ia menyebutnya demikian karena adanya peringatan sanksi pencopotan yang disampaikan Jokowi serta closing pidato presiden yang berujar
“Pura babbara’ sompekku… Pura tangkisi’ golikku…”
Layarku sudah terkembang…
Kemudiku sudah terpasang…
Kita bersama Menuju Indonesia maju!!!,”
“Ini menunjukan rasa percaya diri yang lebih kuat dibanding tahun lalu. Apakah ini punya implikasi pada struktur kabinet Jokowi, masih kita tunggu,” kata Mada.
Baca juga: Catatan untuk Pidato Jokowi, Tak Singgung HAM hingga Isu Lingkungan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.