Latar Belakang Menteri Tak Sesuai Jabatan, Seberapa Besar Risikonya?

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo telah memperkenalkan dan melantik Menteri-menteri yang akan membantunya bekerja dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Dari 34 menteri yang dilantik, sejumlah nama menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya dipilihnya mantan CEO GoJek Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Atau sosok pengusaha di bidang alat-alat pertanian Johnny G. Plate yang justru dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Tak hanya mereka berdua, sejumlah menteri lain juga diketahui berasal dari latar belakang yang tidak sesuai.

Baca juga: Profil Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Lulusan Harvard yang Dirikan Gojek

Ingin kebaruan

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menilai hal ini bertujuan untuk menghadirkan kebaruan birokrasi.

“Nampaknya lebih untuk menghadirkan kebaruan birokrasi yang diharapkan berdampak pada meningkatnya kinerja birokrasi di kementrian tersebut,” kata pria yang akrab disapa Kang Ubed ini saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/10/2019) sore.

Ia mencontohkan nama-nama lain yang datang dari latar belakang yang tidak sesuai dengan pos kementerian yang diembannya saat ini.

“Menteri Dalam Negeri jika ingin menempatkan profesional birokrasi mestinya bukan Tito Karnafian yang berlatar belakang polisi tetapi mengambil dari birokrasi pemerintahan atau mantan kepala daerah,” Ujar Ubed.

“Mentri Agama mestinya mereka yang berasal dari ormas NU atau Muhammadiyah bukan yang berlatar belakang militer,” lanjutnya.

Ada pula Menteri Koperasi Teten Masduki yang datang dari latar belakang LSM antikorupsi, juga Menteri BUMN Erick Thohir yang berasal dari pengusaha di bidang media.

Penuh risiko

Meskipun memiliki niat yang baik, yakni untuk menghadirkan kebaruan, tetapi ada hal-hal yang perlu dicermati sebagai peluang risikonya.

Sosok-sosok tersebut belum memiliki kecakapan yang sesuai dengan tugas barunya sehingga memerlukan waktu beradaptasi.

“Patut dikritik bahwa upaya tersebut cukup berisiko, karena selain secara psikologis politik memerlukan kemampuan adaptasi dengan budaya birokrasi yang berbeda, juga memerlukan kemampuan leadership berbasis keahlian yang berkesesuaian,” jelas Ubed.

Proses adaptasi ini akan memakan waktu dan membuat kinerja kementerian tidak berjalan secara optimal. Mereka justru akan banyak berkutat pada proses adaptasi, belajar, dan penyesuaian yang mungkin memakan waktu panjang.

“Energi kementrian hanya sibuk mengurusi tata birokrasi internal, bukan pada upaya inovasi kementrianya untuk produktif lahirkan kebijakan progresif bagi kemajuan bangsa,” ujar dia.

Baca juga: Tantangan Wishnutama, Menyelaraskan Pariwisata dengan Ekonomi Kreatif