KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dan melantik para menteri yang mengisi kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Rabu (23/10/2019).
Selain dari unsur TNI dan Polri, menteri-menteri Jokowi juga diisi dari kalangan partai politik serta profesional.
Namun pemilihan menteri-menteri tersebut beberapa di antaranya mengundang kontroversi publik. Pasalnya selain dianggap bukan ahlinya, ada juga menteri yang pernah diberi sanksi pelanggaran etik kedokteran.
Siapa saja mereka?
1. Menteri Agama, Fachrul Razi
Salah satu yang dianggap publik sebagai sosok kontroversial adalah Fachrul Razi, yang dipilih Jokowi sebagai Menteri Agama.
Fachrul Razi dianggap kontroversi, lantaran background-nya yang berasal dari militer dan tidak memiliki riwayat tergabung dalam basis keagamaan.
Ketua PBNU Robikin Emhas juga mengatakan pihaknya menerima protes dari banyak kiai.
Namun Jokowi memiliki alasan tersendiri untuk memilihnya.
Menurut Jokowi, Fachrul memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah radikalisme.
"Kita ingin yang berkaitan dengan radikalisme, yang berkaitan dengan intoleransi itu betul-betul konkret bisa dilakukan oleh Kemenag," kata Jokowi seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (24/10/2019).
Ia menilai Fachrul yang lama berada di militer memiliki pengalaman lapangan yang cukup baik terhadap hal tersebut.
Jokowi juga mengharapkan Fachrul mampu memperbaiki kualitas haji.
Adapun tentang wakil menteri, Jokowi mengaku akan menyiapkan jika dibutuhkan.
"Mengenai kementerian agama dibutuhkan wamen atau tidak, itu kalau membantu tugas menteri ya nanti kita beri, kalau enggak, ya enggak," jelas Presiden.
Baca juga: Profil Fachrul Razi, Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju
2. Menteri Kesehatan, Terawan
Sosok dr. Terawan dipilih Jokowi sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju.
Terawan, dianggap publik kontroversial karena ia pernah diberi sanksi pelanggaran etik kedokteran.
Pelanggaran tersebut salah satunya terkait dengan penggunaan metode ‘brain wash’ yang digunakan Terawan untuk mengobati pasiennya.
Kendati demikian, Jokowi menganggap Terawan adalah orang yang memenuhi kriteria sebagai Menteri Kesehatan yakni berpengalaman dalam managemen anggaran dan personalia di sebuah Lembaga.
"Saya lihat dokter Terawan dalam mengelola RSPAD memiliki kemampuan itu. Beliau juga ketua dokter militer dunia. Artinya pengalaman track record tidak diragukan," ujarnya.
Selain itu, Jokowi menganggap Terawan mampu menangani bencana endemik mengingat wilayah Indonesia rawan bencana yang berpeluang terdapat ancaman penyakit endemik.
Baca juga: Profil Dokter Terawan, Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Maju
3. Jaksa Agung, ST Burhanuddin
ST Burhanuddin masuk dalam susunan kabinet Jokowi sebagai Jaksa Agung.
Namun sejumlah pihak menilai, pemilihan ST. Burhanuddin tidak terlepas karena alasan kepentingan politik tertentu.
Seperti diketahui, Burhanuddin merupakan adik dari politisi PDI-P TB Hasanuddin.
Namun Jokowi menegaskan, dirinya memilih ST Burhanuddin lantaran profesionalitasnya sebagai jaksa karier.
"Jaksa Agung kita melihat juga pertama memang dibutuhkan orang dari internal biar juga bisa memahami hal-hal yang ada di internal Jaksa Agung," katanya.
Ia juga memilih Burhanuddin karena visinya yang lebih mengutamakan pencegahan korupsi.
Ia juga menjamin Burhanuddin profesional dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum di Korps Adhyaksa.
"Beliau mantan jaksa muda berpengalaman, saya lihat penampilan juga oke. Tegas tapi lembut. Ya kan," kata Jokowi.
Baca juga: Profil ST Burhanuddin, Jaksa Agung RI
4. Mendagri, Tito Karnavian
Sosok Tito Karnavian yang sebelumnya merupakan kapolri ini ditunjuk Jokowi untuk menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Penunjukan Tito menuai banyak pertanyaan publik. Salah satu alasannya, karena Tito dianggap belum bisa mengungkap kasus penyiraman air keras yang dilakukan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
Kepada wartawan, Jokowi menegaskan, alasannya memilih Tito masuk ke kabinet lantaran Tito memiliki banyak pengalaman.
"Ya kita tahu Pak Mendagri ini memiliki pengalaman di daerah, pengalaman yang baik di lapangan," ujar Jokowi
Ia juga menilai, hubungan Tito dengan kepala daerah juga baik, sehingga menurutnya ini awal yang baik untuk menciptakan lapangan kerja agar investasi di daerah berjalan baik.
Jokowi juga meminta Tito memastikan pelayanan publik di daerah bisa dikoordinasikan dengan baik dengan seluruh kepala daerah, sehingga tata kelola dengan dunia usaha betul-betul bisa berjalan ramah dan cepat.
Terkait dengan kasus Novel yang belum terungkap, Jokowi menilai itu bukan masalah. Meski Tiot tak lagi memimpin Korps Bhayangkara, tapi tetap pengejaran pengusutan kasus Novel akan dilakukan oleh kapolri yang baru.
Baca juga: Profil Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Maju
5. Menkumham, Yasonna Laoly
Yasonna Laoly, dianggap kontroversial terkait dengan UU KPK yang tercipta pada akhir periode Jokowi-JK.
Sebelum dilantik kembali, sebelumnya pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Yasonna sempat mundur dari posisinya sebagai Menkumham jelang akhir jabatannya karena alasan terpilih sebagai anggota DPR.
Dan kini ia terpilih kembali.
Jokowi menyebut, penugasan kembali Yasonna salah satu alasannya untuk memperbaiki RUU yang dianggap bermasalah.
"Saya sudah tahu Pak menteri ini lama, secara pribadi. Saya sampaikan dan saya tugasi untuk memperbaiki, mengoreksi apa-apa yang memang perlu diperbaiki," kata Jokowi
Sebelumnya, Jokowi sempat memutuskan penundaan pengesahan empat RUU yang sudah dibahas pemerintah dan DPR karena protes masyarakat.
Baca juga: Profil Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM
6. Mendikbud, Nadiem Makarim
Sosok Nadiem Makarim yang semula adalah Bos Go-Jek juga mendapat banyak perhatian publik.
Nadiem sendiri merupakan sosok yang tidak memiliki background politis dan background Pendidikan, padahal ia menjabat Mendikbud. Usianya pun paling muda di antara para menteri yang lain.
Terkait hal tersebut, Jokowi menjelaskan alasannya memilih Nadiem, karena latar belakang Nadiem yang mendirikan perusahaan rintisan berbasis teknologi semacam Go-Jek.
Ia yakin Nadiem bisa menggunakan keahliannya di bidang teknologi untuk menerapkan standar Pendidikan yang sama bagi 300 ribu sekolah dengan 50 juta pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Bayangkan mengelola sekolah, mengelola pelajar, manajemen guru sebanyak itu, dan dituntut oleh sebuah standar yang sama. Kita diberi peluang setelah ada yang namanya teknologi, yang namanya aplikasi sistem yang bisa membuat loncatan. Sehingga yang dulu dirasa tidak mungkin sekarang mungkin,” kata dia.
Jokowi juga mengatakan Nadiem telah bercerita banyak hal kepadanya tentang apa-apa saja yang dikerjakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
"Ada peluang besar untuk, ada terobosan besar untuk melakukan itu. Itu kira-kira kurang lebihnya," ucapnya
Baca juga: Profil Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
7. Menhan, Prabowo
Prabowo ditetapkan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, Rabu (23/10/2019).
Penunjukan Prabowo ini menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan. Salah satunya karena dalam pilpres 2019, Prabowo adalah lawan dari Jokowi.
Terkait hal tersebut, Jokowi memberikan alasan penunjukan Prabowo.
"Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong," kata dia.
Jokowi menjelaskan, di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong.
Karena itu, Jokowi tidak masalah rivalnya masuk kabinet.
"Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, kenapa tidak," kata dia.
Lantas saat ditanya kenapa posisi Menhan yang diberikan kepada Prabowo, Jokowi mengatakan, itu karena pengalamannya saat berkarir di TNI.
"Ya memang pengalaman beliau besar, beliau ada di situ," kata dia.
Baca juga: Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, Gerindra: Nation Call
(Sumber: Kompas.com/Ihsanuddin)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.