KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, seharusnya ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan sebelum penunjukan wakil menteri.
Menurut dia, tahapan itu semacam assessment yang dilakukan terhadap job desc atau ruang lingkup pekerjaan.
Dengan demikian, akan diketahui apakah posisi wakil menteri di sebuah kementerian menjadi penting atau tidak.
"Tentu assessment tersebut dilakukan oleh menteri, sehingga menteri mengetahui seberapa butuh dia (menteri) terhadap posisi wakil menteri," ujar Arya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/10/2019) malam.
Hal itu disampaikan Arya menanggapi penunjukan dan pelantikan 12 wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Jerry Sambuaga, Doktor Muda yang Jadi Wakil Menteri Perdagangan
Arya menduga, karena para menteri baru dilantik, belum ada kajian soal kementerian yang membutuhkan wakil menteri.
"Pasti kan idealnya seharusnya basis penambahan wakil menteri itu sudah berdasarkan suatu kajian yang dilakukan mungkin oleh tim tujuh, atau oleh tim dari kementerian yang bersangkutan," kata dia.
"Sehingga, ketika ditambah bisa di jelaskan alasan penambahannya, kita kan tidak tahu apakah pemerintah sudah melakukan assessment terhadap job desc menteri-menteri itu sehingga perlu ditambah, dan kenapa menambah," sambung dia.
Menurut dia wajar jika sebagian orang menduga penunjukan wakil menteri bagian dari politik akomodatif untuk partai-partai.
"Karena kalo kita lihat polanya, yang pertama muncul beberapa pos itu adalah reaksi Presiden terhadap dinamika yang terjadi dalam dua hari terakhir," kata dia.
Misalnya, lanjut dia, kontroversi Menteri Agama, soal relawan Pro Jokowi (Projo) dan alasan lainnya.
Baca juga: Resmi Dilantik Presiden Jokowi, Apa Saja Tugas Wakil Menteri?
Selain itu, penambahan pos-pos wakil menteri di kementerian yang memiliki pos anggaran besar.
"Apakah Presiden ingin melakukan kontrol ketat di sana, atau apa?," ujar dia.
Misalnya di Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Desa.
Soal 12 wakil menteri
Melihat komposisi wakil menteri, Arya berpendapat, partai-partai politik juga ikut berkompetisi dalam mendapatkan posisi wakil menteri.
"Jadi ketika ada akomodasi ke partai besar, misalnya PDI-P dan Golkar juga ikut mendapatkan jatah," terang dia.
Selain itu, dari partai non parlemen yang tidak terakomodasi kursi menteri, juga mendapatkan jatah wakil menteri, misalnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Perindo.
Baca juga: Berdasarkan Aturan, Wakil Menteri Bukan Bagian dari Kabinet
Sementara, untuk posisi Wakil Menteri Luar Negeri yang ditempati Mahendra Siregar, ia mengapresiasinya.
Menurut dia, Mahendra memiliki pengalaman serta seorang birokrat yang senior, dan memiliki kapabilitas bila diperbantukan untuk memperkuat Kementerian Luar Negeri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan dan melantik 12 nama-nama wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Pelantikan wakil menteri tersebut dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).