KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan menyerahkan gaji pertamanya sebagai menteri kepada BPJS Kesehatan.
Hal ini dilakukan Terawan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi defisit program jaminan kesehatan nasional.
Terawan akan memberikan gaji pokok dan tunjangan kinerjanya.
Bagaimana tanggapan BPJS Kesehatan?
Saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/10/2019), Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Ma'ruf mengatakan, BPJS mengapresiasi langkah Menkes Terawan.
"BPJS Kesehatan mengapresiasi perhatian Menkes atas program JKN-KIS. Komitmen Beliau jelas dan terang sekali untuk memastikan program JKN-KIS ini tetap berjalan dan mampu menjamin peserta yang membutuhkan," ujar dia.
Iqbal mengatakan, BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi mengenai hal ini.
"Akan ditindaklanjuti sesudah kunjungan Pak Menkes (Terawan) kemarin," kata Iqbal, Sabtu (26/10/2019).
Baca juga: Menkes Terawan Akan Serahkan Gaji Pertamanya untuk BPJS Kesehatan
Mengenai gaji yang akan diserahkan Terawan, Iqbal menyebutkan, BPJS Kesehatan punya program donasi JKN-KIS dan crowdfunding JKN-KIS.
Program donasi JKN-KIS merupakan program partisipasi masyarakat atau perusahaan berupa bantuan pembayaran iuran JKN-KIS bagi sejumlah keluarga yang membutuhkan di lingkungannya.
Sementara, program crowdfunding JKN-KIS diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi membantu membayar iuran peserta JKN yang menunggak.
Iqbal menambahkan, dasar program JKN-KIS dibangun atas kontribusi iuran dengan jiwa gotong royong yang sudah diatur dalam regulasi.
"Komitmen tiga kementerian, Kemenko PMK, Kemenkeu, dan Kemenkes kan tetap akan ditindaklanjuti," kata dia.
Ia menjelaskan, hasil rapat kerja gabungan Komisi IX dan XI dengan pemerintah mengerucut pada upaya perbaikan dan penanganan solusi kekurangan pembiayaan program.
Dengan demikian, memang harus dilakukan penyesuaian iuran JKN-KIS dengan sejumlah catatan.
Agar manfaat BPJS Kesehatan dapat berjalan secara maksimal, Iqbal mengimbau masyarakat agar rutin membayar iuran.
"Program JKN-KIS ini sudah dalam track yang benar dengan skema kontribusi iuran, karena memastikan kontribusi semua segmentasi kepesertaan yang ada, yang tidak mampu dan miskin tetap bayar iuran dengan dibantu pemerintah dalam skema penerima bantuan iuran," papar dia.
"Masyarakat juga mesti rajin bayar iuran, dan secara bersama kita berjuang agar program ini bisa tetap dinikmati yang membutuhkan, divisi yang lain ini bagian pemersatu kita sebagai bangsa Indonesia," lanjut Iqbal.