Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, Bagaimana Prosedurnya?

KOMPAS.com - Hari ini, Jumat (8/11/2019), Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan kepada enam tokoh. Upacara penganugerahan tersebut dilaksanakan di Istana Negara.

Adapun enam tokoh tersebut terdiri atas Ruhana Kuddus, Sultan Himayatuddin, Sardjito, Abdul Kahar Muzakir, AA Maramis, dan KH Masykur.

Nama-nama tersebut dianugerahi gelar pahlawan nasional setelah melalui proses yang panjang.

Proses panjang tersebut terdiri dari berbagai persyaratan dan tahapan.

Lantas, bagaimana proses atau mekanisme hingga seseorang dapat dianugerahi gelar pahlawan nasional?

Dikutip dari Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Baca juga: Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Ini Profil Prof Dr Sardjito

Sementara, Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya.

Tim ini bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 orang dan terdiri dari praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait.

Melansir dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, untuk memperoleh gelar tersebut, seseorang harus memenuhi dua jenis syarat, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umumnya terdiri atas hal-hal berikut:

• WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi NKRI
• Memiliki integritas moral dan keteladanan
• Berjasa terhadap bangsa dan negara
• Berkelakuan baik
• Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Sementara, syarat khusus terdiri atas:

• Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
• Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan
• Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya
• Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara
• Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa
• Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi
• Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional

Dalam hal ini, merujuk pada aturan pemberian gelar pahlawan pada UU Nomor 20 Tahun 2009, PP Nomor 35 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012, setiap orang maupun institusi dapat mengajukan usul pemberian gelar calon pahlawan nasional.

Permohonan atau usulan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui bupati/walikota, dan gubernur kepada Menteri.

Melansir laman Portal Informasi Indonesia, tata cara pengusulan dimulai dari masyarakat yang mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional kepada Bupati/Walikota setempat.

Baca juga: INFOGRAFIK: Mengenal Ruhana Kuddus, Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2019

Bupati/Walikota kemudian mengajukan Calon Pahlawan Nasional kepada Gubernur melalui instansi sosial provinsi setempat.