KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok rencananya akan memimpin salah satu badan usaha milik negara (BUMN) strategis.
Menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di Indonesia, Ahok pernah melakoni beberapa peran, mulai dari pengusaha kontraktor, kepala daerah, hingga berakhir di penjara.
Berikut rekam jejak Ahok:
Pengusaha
Dikutip dari buku Jejak Para Pemimpin (2014), selepas menjadi sarjana Teknik Geologi dari Universitas Trisakti, Ahok memutuskan mengikuti jejak ayahnya menjadi pengusaha.
Pada 1989, ia pulang kampung ke Belitung dan mendirikan CV Panda. Perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan, sebagai kontraktor PT Timah.
Baca juga: Perjalanan Ahok, dari Pulau Timah ke Ibu Kota
Selama dua tahun menjadi kontraktor, Ahok bermimpi menjadi pengusaha di bidang pembangunan yang lebih besar lagi.
Namun, ia sadar bahwa untuk menjadi pengolah mineral, diperlukan modal yang besar serta manajemen yang profesional.
Untuk itu, ia kembali ke Jakarta dan mengambil S2 di bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetia Mulya.
Setelah meraih gelar Magister Manajemen (MM), Ahok diterima bekerja di PT Simaxindo Primadya di Jakarta. Perusahaan itu bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik.
Ahok berperan sebagai staf direksi bidang analisis biaya dan keuangan proyek. Namun, tak lama, Ahok ingin mengembangkan usahanya di Belitung sehingga berhenti bekerja dan pulang kampung pada 1992.
Baca juga: Melihat Gaya Kepemimpinan Anies dan Ahok...
Pada 1992, Ahok mendirikan PT Nurinda Ekapersada. Perusahaan itu didirikan sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.
Pabrik yang dimaksud berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Manggar, Belitung Timur.
Ahok bermimpi pabrik itu menjadi percontohan agar usaha bisa menguntungkan bagi pemegang saham, karyawan, dan warga sekitarnya.
Dengan dibantu berbagai orang, pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung itu didirikan pada 1994.
Ahok memilih menggunakan teknologi dari Amerika Serikat dan Jerman untuk operasionalnya. Ia ingin perusahaannya bisa memulai tumbuhnya suatu kawasan industri terpadu dan pelabuhan samudra dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).
Sayang, langkahnya terhenti pada tahun 1995. Pabrik Ahok ditutup pemerintah. Ahok mengaku ada oknum Kementerian Kehutanan yang menerbitkan sertifikat hutan lindung di lahan tambang miliknya.
Baca juga: Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN
Diduga, ada tambang lain yang berusaha memuluskan izin, tetapi mengorbankan tambang yang berizin resmi yang tak lain dimiliki Ahok.
Soal kasus ini, ia pernah menceritakannya kepada jajaran Pemprov DKI ketika menjabat sebagai Gubernur DKI.
"Saya pun dulu sebelum jadi pejabat, saya muak dengan yang namanya oknum pejabat. Saya betul-betul muak dengan kemunafikan, meras, menekan, saya betul-betul muak," kata Ahok dengan nada tinggi pada 2016 silam.
Sontak, perusahaan tambang Ahok ditutup. Peristiwa inilah yang pada akhirnya membuat Ahok berniat menjadi pejabat. Sebab, lanjut dia, pengusaha tidak bisa melawan kebijakan pemerintah.
Wakil rakyat
Maka, pada 2004, Ahok bergabung ke politik. Ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin Dr Sjahrir.
Karena tak punya modal besar, Ahok melakukan blusukan ke pelosok Belitung Timur untuk menemui konstituen.
Baca juga: Ahok Bakal Masuk ke BUMN, Luhut: Kan Dia Kerjanya Bagus
Kepada masyarakat, Ahok menyatakan tak memberikan uang politik. Cara itu ampuh dan mengantarkannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.
Di DPRD, Ahok menolak terlibat praktik korupsi. Ia menolak mengambil uang perjalanan dinas fiktif. Ia dikenal masyarakat karena menjadi satu-satunya anggota Dewan yang berani dan sering menemui warga.
Bupati
Setelah tujuh bulan menjadi anggota Dewan, Ahok yang meraih banyak dukungan didorong menjadi Bupati Belitung Timur pada 2005.
Ia maju dengan modal Rp 2 miliar, blusukan, dan memberi nomor ponsel pribadinya ke warga. Ahok mengantongi 37,13 persen suara dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.
Setelah 16 bulan menjadi bupati, Ahok membenahi sistem keuangan dan birokrasi di Belitung Timur. Ia juga membangun jaminan sosial dan kesehatan di sana.
Baca juga: Melihat Gaya Kepemimpinan Anies dan Ahok...
Selain kesehatan gratis, Ahok juga memberlakukan kebijakan sekolah gratis serta beasiswa.
Kesuksesan ini membuatnya maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung pada 2006. Ia mengundurkan diri untuk maju pencalonan.
Sayangnya, kendati didukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ahok gagal menjadi Gubernur Babel.
Pada tahun itu, ia dinobatkan majalah Tempo sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia.
Pada 2007, ia juga pernah dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi oleh Kadin, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia.
Anggota DPR
Kegagalan itu tak menyurutkan langkah Ahok di politik. Pada 2009, ia maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Meski ditempatkan di nomor urut empat, Ahok berhasil meraih suara terbanyak.
Baca juga: Kala Ahok Buka Suara soal Sistem E-Budgeting yang Dikritik Anies
Di DPR, Ahok duduk di Komisi II yang membawahkan bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.
Ahok membuat gebrakan sebagai anggota Dewan dengan melaporkan secara rutin kinerjanya lewat situs web pribadi, mulai dari kunjungan kerja hingga pembahasan undang-undang.
Di DPR, Ahok kembali menonjol. Alkisah pada 2010, Ahok sebagai anggota delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Maroko.
Namun, ketika anggota yang lain ingin menambah jalan-jalan ke Spanyol, Ahok dan satu anggota Fraksi PKS menolak.
Pada periode ini pula kasus korupsi e-KTP berjalan di bawah meja. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersaksi bahwa semua anggota Komisi II menerima uang suap untuk memuluskan proyek ini.
Namun, Ahok membantahnya. Ia menduga namanya masuk daftar penerima, tetapi ia yakin tak ada yang berani memberinya uang.
Wakil Gubernur hingga Gubernur DKI
Belum selesai jabatannya di DPR, pada 2012, Ahok dilirik untuk maju mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Baca juga: Ahok: Gubernur Jakarta Jabatannya Baru Berakhir pada Oktober 2019
Ia pun menyanggupi dan maju lewat Partai Gerindra. Pasangan Jokowi-Ahok menang dan memimpin Jakarta lewat berbagai gebrakan.
Nama Jokowi yang melambung tinggi ikut menguntungkan buat Ahok. Jokowi yang ditarik maju ke pilpres dan menang pada 2014 membuat Ahok naik menjadi Gubernur DKI.
Mulai saat itulah namanya selalu jadi perhatian publik seluruh Indonesia. Dengan gaya kepemimpinan yang terlalu jujur dan berani, Ahok merebut hati masyarakat.
Di sisi lain, kejujuran dan keberaniannya ini yang membuatnya tersandung berbagai kasus dan mendapat banyak musuh.
Pada 2016, Ahok dilaporkan atas kasus penistaan agama berdasarkan pidato yang diunggahnya saat sedang kunjungan kerja di Kepulauan Seribu.
Berbagai gelombang unjuk rasa memprotes Ahok dicopot dan dipenjara. Pada akhirnya, Ahok kalah dalam pertarungan pilkada dan gagal menjadi Gubernur DKI.
Narapidana
Sudah jatuh tertimpa tangga, seusai kalah pilkada, Ahok divonis bersalah menista agama. Ia pun dihukum dua tahun penjara sejak 9 Mei 2017.
Baca juga: Djarot: Saya Bangga Pak Ahok Dipenjara Bukan karena Korupsi
Di penjara, Ahok masih melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, seperti membantu masyarakat yang mengirim surat kepadanya.
Ahok juga sibuk menulis buku di penjara.
Pada 24 Januari 2019, Ahok bebas. Setelah keluar dari penjara, Ahok kembali aktif dengan mengunggah tayangan di YouTube.
Buku yang ditulisnya kemudian diterbitkan dengan judul Kebijakan Ahok dan dijual dengan harga Rp 1 juta agar Ahok tetap bisa membantu masyarakat.
Ahok juga mengaku menjadi konsultan di perusahaan keluarganya yang bernama PT Basuki Solusi Konsultindo. Ahok menjadi konsultan bidang politik, bisnis, pemerintahan, dan manajemen.
Perusahaan keluarga tersebut dibentuk saat Ahok masih mendekam di penjara.
Tak kapok, Ahok pun kembali ke politik dengan bergabung ke PDI-P.
Calon Dirut BUMN?
Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).
Baca juga: Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel
Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok sebagaimana dikutip dari Antara.
Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.
"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.
Ahok menyebutkan bahwa banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Erick Thohir, antara lain tentang BUMN mana saja yang didiskusikan.
"Dari Sarinah sampai Krakatau Steel," kata dia.
Baca juga: Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membocorkan bahwa Ahok kemungkinan akan menempati jabatan di BUMN yang mengurusi sektor energi.
Luhut mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan kepada Ahok. Namun, ia menekankan bahwa keputusan itu tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.
"Ya kira-kira begitu (di BUMN sektor energi). Ya saya tahu (di mana Ahok ditempatkan), tapi masak saya kasih tahu kamu. Nanti tergantung Presiden-lah," ujar Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Soal BUMN mana yang jadinya akan dipimpin Ahok, mari kita tunggu keputusan resminya....
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.