KOMPAS.com - Nama Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan ahok kembali ramai diperbincangkan.
Pasalnya, ia digadang-gadang akan menempati posisi petinggi di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal itu didasari atas pertemuan Ahok dengan Menteri BUMN Erik Thohir, Rabu (13/11/2019) yang membicarakan soal perusahaan BUMN.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga membenarkan bahwa Ahok akan menjadi salah satu pimpinan di BUMN.
Namun, kejelasan posisi Ahok di BUMN baru akan diketahui pada awal Desember mendatang.
Penunjukan Ahok sebagai petinggi di BUMN pun banyak ditanggapi oleh sejumlah tokoh. Berikut tanggapan mereka:
Baca juga: Ahok Didera Polemik, dari Mantan Napi hingga Kader Parpol...
Kinerjanya Baik
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap jejak kinerja Ahok yang cukup baik menjadi salah satu pertimbangan untuk menjadi petinggi BUMN.
"Artinya kalau memang dia mampu sebagai komisaris utama di presiden dia proper juga. Kinerja selama lima tahun pimpin Jakarta keliatannya baik bangunan di mana-mana," kata Prasetio, seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (15/11/2019).
Menurutnya, masa lalu Ahok sebagai mantan narapidana kasus penistaan agama tak perlu dibesar-besarkan.
Sebab, Ahok sudah mempertanggungjawabkan tuduhan kepadanya melalui hukuman kurungan penjara.
Baca juga: Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik
BUMN Bukan Badan Hukum Publik
Meski banyak mendapat dukungan, tak sedikit juga publik yang menanggapi secara negatif penunjukan Ahok sebagai bos BUMN.
Menurut mereka, Ahok merupakan mantan narapidana kasus penistaan agama, sehingga tak boleh menempati posisi tersebut.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa BUMN itu bukan badan hukum publik, melainkan badan hukum perdata.
"Badan hukum perdata itu tunduk pada undang-undang PT (Perseroan Terbatas), tunduk ke situ. bukan undang-undang ASN," kata Mahfud, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (16/11/2019).
"Jika Ahok ditunjuk sebagai pejabat publik, itu baru tidak boleh," sambungnya.
Sarjana Pertambangan
Mantan Wakil Gubernar DKI Jakarta Sandiaga Uno ikut menanggapi penunjukan Ahok itu.
Menurutnya, Ahok dipilih jadi petinggi salah satu perusahaan BUMN karena latar belakang pendidikannya sebagai sarjana pertambangan.
Baca juga: Menurut Sandi, Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Ahok Jadi Bos BUMN
"Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya kepada right man at the right place," kata Sandi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (14/11/2019).
Jika sudah benar-benar terpilih, Sandi mengajak masyarakat agar mendukung Ahok karena BUMN milik rakyat, bangsa, dan negara.
Punya Pengalaman Memimpin
Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menilai bahwa Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN karena memiliki pengalaman dalam memimpin.
Menurutnya, Ahok sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Ia pekerja keras dan lurus orangnya. Selama ditahan, dia banyak belajarlah, terutama dalam menjaga lidah ya," kata Buya, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (16/11/2019).
Baca juga: Ahok Jadi Calon Bos BUMN, Buya Syafii Maarif: Saya Rasa Oke
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu juga tak memikirkan komentar sejumlah publik yang meragukan kemampuan Ahok.
"Biarkan saja, enggak usah dengar. Pokok (Ahok) tunjukkan prestasi, kerja dengan baik. Saya rasa dia bisa memimpin, jadi gubernur bisa, apalagi membawa BUMN," pungkasnya.
Menambah Masalah
Komentar berbeda diungkapkan oleh Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.
Rizal mengatakan, penunjukan Ahok sebagai pejabat perusahaan BUMN hanya akan menambah masalah baru.
"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (16/11/2019).
Baca juga: Rizal Ramli Sebut Ahok Masuk BUMN Hanya Akan Tambah Masalah
Rizal juga menyoroti track record Ahok yang dianggapnya tidak mulus, di antaranya adalah kasus pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ia menyarankan agar petinggi perusahaan BUMN ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.
Sumber: Kompas TV, Kompas.com (Ryana Aryadita Umasugi/Wijaya Kusuma/Kiki Safitri/Markus Yuwono | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita/Aprillia Ika/Yoga Sukmana/David Oliver Purba)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.