Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pangkas Eselon III dan IV, Jokowi Diingatkan Tak Tergesa-gesa Ganti dengan AI

Baca di App
Lihat Foto
Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan forum komunikasi pimpinan daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
|
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan akan menghapus eselon III dan eselon IV pada 2020.

Tugas-tugas asministratif yang diemban oleh pemangku jabatan-jabatan tersebut akan digantikan oleh kecerdasan buatan (AI).

Dosen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Gabriel Lele mengatakan, AI mensyaratkan tiga hal secara teoritis.

Ketiga syarat itu adalah adanya kebijakan makro yang membingkai, sarana prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung.

"Nah tiga syarat ini indonesia secara internasional termasuk yang paling rendah," kata Gabriel kepada Kompas.com, Jumat (29/11/2019).

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dengan kondisi itu, Gabriel mengatakan, penggantian eselon dengan AI tidak bisa diberlakukan secara serentak.

Baca juga: Penghapusan Eselon III dan IV, Apa Plus Minusnya?

Oleh karena itu, pemerintah harus memetakan urusan atau lembaga yang bisa langsung menerapkan AI dan yang tidak bisa menerapkannya.

"Itu harus ada pemetaannya. Jangan sampai tergesa-gesa dan pada akhirnya malah berantakan," papar Gabriel.

Selain itu, ia menilai, artificial intelligence culture juga tidak kalah pentingnya.

Menurut Gabriel, orang-orang tertentu seperti generasi milenial memang sangat suka dengan AI. Mereka tidak mau berhadapan dengan orang.

"Urusan apa pun mereka selesaikan dengan teknologi. Tapi kan ada generasi yang ketika mau menyelenggarakan urusan apa pun, ia harus bertemu dengan orang," ujar Gabriel.

"Jadi AI itu bisa menghilangkan wajah manusiawi dari pelayanan, sehingga pertanyaan dasarnya adalah, apa kita mau setiap saat berkomunikasi dengan mesin? Itu tantangan yang paling berat," lanjut dia.

Gabriel mengatakan, di Australia, yang sudah menerapkan sistem seperti ini, saat ini mulai ada perlawanan terkait penggunaan AI di sejumlah layanan publik.

Baca juga: Gubernur Kalbar Setuju Pemangkasan Eselon III dan IV, Kasi Dinas PU Dihilangkan

Ketika berurusan dengan birokrasi, banyak warga Australia tidak mau hanya berurusan dengan mesin.

"Mereka mau harus ada orang yang menyapa, memberi senyum, melayani ketimbang harus berhadapan robot," kata Gabriel.

Menurut Gabriel, penggantian eselon dengan AI harus dikalkulasi dengan matang. Ia menyarankan agar dilakukan secara bertahap.

"Disiapkan pelan-pelan untuk memasuki perubahan yang dramatis. Tidak ada satu manusia pun yang suka dengan perubahan drastis. Itu rumus yang sangat umum. Perubahan pasti terjadi, pilihannya adalah melakukan revolusi apa evolusi," papar Gabriel.

Bagi Gabriel, kebijakan itu tepat untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sederhana.

Akan tetapi, tidak tepat untuk urusan yang kompleks.

"Yang mensyaratkan lapis-lapis pengambilan keputusan untuk memastikan prinsip prudence, kehati-hatian, kecermatan. Harus dipetakan dulu," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi