KOMPAS.com – SAS (17) seorang atlet senam dari Kediri, Jawa Timur gagal mengikuti SEA Games karena dituding tidak perawan.
Keluarganya pun tak terima, karena berdasarkan tes yang dilakukan di rumah sakit milik Polri di Kediri pada 20 November 2019 dinyatakan kondisi selaput dara SAS masih utuh.
Pihak pelatih menolak hasil tes tersebut dan meminta tes diulang di RS yang ada di Gresik.
Tes Keperawanan sebagai 'syarat', bukan isu baru yang terdengar di kancah publik.
Sebelum masalah SAS, sudah pernah ada beberapa isu yang mencuat terkait tes keperawanan yang dijadikan sebagai syarat.
Berikut ini beberapa isu tes keperawanan yang pernah ada di Indonesia:
1. Tes Keperawanan untuk masuk SMP dan SMA di Jambi
Pada tahun 2010, wacana tes keperawanan bagi siswa yang akan masuk ke jenjang SMP dan SMA pernah muncul.
Melansir dari Harian Kompas, Jumat (08/10/2010) usulan DPRD Provinsi Jambi tersebut menimbulkan protes keras dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Meski saat itu dikatakan bahwa tes yang akan dilakukan hanya berupa wawancara, akan tetapi hal tersebut tetap dianggap tidak sesuai.
"Walaupun berupa wawancara, tetapi tes itu akan menimbulkan stigma yang akan terus terbawa hingga dewasa," ujar Wahyu Hartomo, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kamis (7/10/2010).
2. Tes uji keperawanan untuk anak SMA di Prabumulih Sumatera Selatan
Melansir dari Harian Kompas, Selasa (20/08/2013) warga Prabumulih dihebohkan dengan wacana kepala dinas pendidikan setempat untuk menggelar tes keperawanan bagi pelajar SMA atau sederajat.
Program tersebut dimasukkan dalam pengajuan untuk APBD 2014.
Alasannya adalah guna mencegah praktik asusila yang dilakukan oleh pelajar putri. Adapun dana yang diajukan senilai Rp 630 juta.
Lini masa Twitter kemudian ramai dengan penyebutan kata “keperawanan” yang dibicarakan oleh 4.592 pengguna pada Selasa (20/08/2013) pagi. Prabumulih pun sempat menjadi trending saat itu.
"Tes keperawanan SMA tuh buat apa? Kalo gak perawan gak boleh sekolah? Dibuang ke pulau kosong? Dirajam?”" kicau Merry Magdalena Parikesit, penulis buku, melalui akun Twitter @MerryMP.
Terkait hal tersebut, melansir dari Harian Kompas, Rabu (21/08/2013), Kepala Dinas Pendidikan setempat, HM Rasyid, membantah adanya pemberlakuan uji keperawanan bagi siswi SMA di Prabumulih.
Baca juga: Beredar Lokasi Tes CPNS 2019 untuk Jateng dan DIY, Ini Kata BKN
Ia menyebut rencana tersebut dilontarkan terkait tuntutan para orangtua murid yang nyaris menjadi korban perdagangan perempuan.
Beberapa hari sebelumnya enam siswi SMA Prabumulih diselamatkan dari transaksi human trafficking. Ketika itu, perantara perdagangan yang diamankan polisi menyangkal tuduhan dengan mengatakan para siswa tersebut tak lagi perawan.
Menurutnya para orangtua tak terima dan meminta tes keperawanan.
”Saat itulah muncul wacana itu, tetapi hanya untuk korban trafficking, bukan untuk seluruh siswi,” kata dia.
Terkait uji keperawanan untuk siswa SMA, Prof Sirozi, pakar pendidikan dan Ketua Dewan Pendidikan Sumatera Selatan saat itu menilai hal tersebut bisa mencederai hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan.
Selain itu menurutnya pembenahan tindakan pelajar perlu dilakukan dengan membenahi materi pendidikan di sekolah, rumah dan masyarakat.
Baca juga: Pelamar CPNS Ristek/BRIN Boleh Pilih Tempat Tes, Ini 33 Lokasinya...
3. Tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswa di Jember
Pada 2015, publik dihebohkan dengan usulan Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Jaw Timur, Mufti Ali.
Pasalnya ia mengusulkan poin dalam perda yang akan dibentuk yakni salah satu syarat kelulusan siswa tingkat SMP dan SMA adalah tes keperawanan dan keperjakaan.
Hal tersebut karena adanya keprihatinan atas temuan siswa SMP yang melakukan seks bebas secara berulang dengan pacarnya.
Usulan tersebut banyak menuai pro dan kontra.
Salah satu warga Kelurahan Tegal Besar, Bambang (48) seperti dilansir dari Kompas.com (07/02/2015) mengatakan tidak sepakat.
Ia menilai ide tersebut tidak tepat lantaran bisa menyebabkan timbulnya dampak pada psikologi anak. Selain itu menurutnya penyebab hilangnya keperawanan bukan hanya akibat hubungan seksual.
“Bisa jadi kan karena kecelakaan, kemudian fafktor lainnya, kita kan tidak tahu, lalu bagaimana dengan membuktikan keperjakaan,” tanya dia.
Sempat menimbulkan banyak pro dan kontra, pada akhirnya DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur meminta maaf atas adanya usulan tersebut dan berjanji untuk mengkaji ulang dengan mendatangkan para ahli guna membuat kebijakan yang lebih baik.
Baca juga: UMK Jawa Timur 2020 Disahkan, Tertinggi Rp 4,2 Juta, Terendah Rp 1,9 Juta
4. Tes keperawanan untuk calon Polwan
Melansir dari Kompas.com (18/11/2014) Organisasi Pengawas Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch (HWR) mengungkap adanya tes keperawanan pada perempuan yang ingin menjadi anggota Polri.
Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto.
Ia mengatakan tes kesehatan sebatas memeriksa kesehatan organ reproduksi untuk mengetahui apakah calon polwan memiliki penyakit atau tidak pada organ reproduksinya.
Sementara itu, melansir dari Kompas.com (19/11/2014), Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenederal Moechgiyarto saat itu membenarkan adanya tes keperawanan bagi calon polisi wanita.
Ia mengatakan tes tersebut untuk menjaga moral calon perwira kepolisian.
"Memang kalau dikaitkan dengan profesi tidak ada pengaruhnya, tapi kita ada aturan main. Ini soal moral, kita tidak mau ada bibit yang tidak baik," kata Moechgiyarto saat itu.
Baca juga: 7 Larangan Pamer Kemewahan bagi Anggota Polri, Ini Rinciannya...
5. Tes keperawanan untuk calon tentara wanita
Diberitakan Kompas.com (15/05/2015) Moeldoko yang saat itu masih menjabat sebagai Jenderal Panglima TNI mengakui bahwa institusinya telah melakukan tes keperawanan untuk para calon tentara wanita.
Menurutnya, hal tersebut adalah untuk kebaikan, sehingga tak perlu dipermasalahkan.
Saat ditanya perkara keterkaitan tes keperawanan dengan kemampuan wanita menjadi tentara Moeldoko mengisyaratkan hal tersebut tidak terkait langsung.
Ia hanya menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dimiliki seorang prajurit TNI yakni moralitas, akademik dan kekuatan fisik.
Sedangkan tes keperawanan adalah bagian dari penilaian moralitas.
Saat itu, wacana tersebut muncul ketika pertama diungkap oleh Human Rights Watch (HRW) melalui situsnya Rabu (13/5/2015) yang sebelumnya mengungkap masalah serupa di institusi Polri
"Angkatan Bersenjata Indonesia harus memahami bahwa 'tes keperawanan' yang melukai dan mempermalukan perempuan dalam tes masuk itu tidak ada kaitannya dengan meningkatkan keamanan nasional," ujar Nisha Varia, Associate Director untuk Hak Perempuan HRW.
(Sumber: Kompas.com/Ahmad Winarno, Sabrina Asril, Abba Gabrillin I Editor: Kistyarin, Farid Assifa, Bayu Galih)
Baca juga: 6 Menteri Jokowi dari Unsur TNI, Siapa Saja Mereka?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.