KOMPAS.com - Modus penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berkedok pengangkatan CPNS melalui jalur Indonesia Sehat dari Kementerian Kesehatan beredar luas di masyarakat.
Pesan yang beredar meminta peserta menyiapkan uang sebesar Rp 250.000.000.
Setelah menyerahkan uang tersebut, peserta hanya tinggal menunggu Surat Keputusan untuk dibagikan.
Informasi yang dihimpun, oknum dalam kasus tersebut mengaku sebagai staf Kementerian Kesehatan, dan mengumpulkan dana di Palembang, Sumatera Selatan.
Saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/12/2019), Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni mengatakan, pesan ini pernah muncul dua tahun lalu, pada 2017.
"Itu hoaks. Itu berita lama dinaikkan lagi," kata Busroni, Selasa (17/12/2019) siang.
Baca juga: Daftar dan Link 43 Pemerintah Daerah yang Sudah Umumkan Seleksi Administrasi CPNS 2019
Busroni menjelaskan, pada 2015, Kemenkes memang mempunyai program Nusantara Sehat yang merekrut tenaga kesehatan.
Program tersebut merupakan program khusus untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).
Busroni mengatakan, peserta program Nusantara Sehat diperbolehkan mengikuti rangkaian seleksi CPNS.
Namun, ia menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi peserta dari program ini.
"Peserta tetap harus ikut seleksi dan tes (CPNS) seperti lainnya," ujar Busroni.
Baca juga: [HOAKS] Surat Penetapan NIP CPNS yang Mengatasnamakan BKN
Secara terpisah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan tentang CPNS.
Kepala Biro Humas Kemenpan RB Andi Rahadian mengatakan, tidak ada program pengangkatan CPNS jalur Indonesia Sehat.
"Sudah dikonfirmasi, Kementerian Kesehatan tidak memiliki program pengangkatan CPNS jalur Indonesia Sehat," kata Andi dalam keterangan resmi, Senin (16/12/2019) lalu.
Masyarakat, lanjut dia, dapat mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar mengenai CPNS, terutama jika meminta sejumlah uang.
"Jika mendapatkan informasi terkait proses seleksi CPNS dan dirasa tidak wajar, harap untuk selalu waspada dan konfirmasi dengan Kementerian PAN-RB terlebih dahulu,” kata Andi.