KOMPAS.com - Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo untuk membuka keran ekspor benih lobster menuai sejumlah kontroversi.
Meskipun masih dalam tahap pengkajian dan jauh dari kata pengesahan, wacana ini sudah menuai banyak banyak kontroversi dari netizen melalui berbagai media sosial.
Tak hanya itu, Menteri KKP di periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti juga langsung reaktif mengetahui informasi ini.
Melalui Instagram dan Twitter-nya, Susi menyampaikan ketidaksetujuannya atas rencana yang tengah digodok Edhy di Kementerian KKP.
Susi menganggap benih lobster yang ditangkap dan dijual ke negara lain hanya merugikan Indonesia, baik dari segi finansial maupun keutuhan ekosistem.
Benih lobster bila dibiarkan besar di lautan Indonesia, maka nantinya nelayan dapat memanennya saat ukurannya sudah besar dan memiliki harga jual yang jauh lebih tinggi.
Selain itu, jika benih lobster ditangkap dan diekspor ke luar negeri, maka lobster akan sulit didapatkan oleh nelayan kita.
"Lobster yang bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita untuk menjual bibitnya; dengan harga seperseratusnya pun tidak. Astagfirullah... karunia Tuhan tidak boleh kita kufur akan nikmat dari-Nya," tulis Susi di akun Twitter @susipudjiastuti.
Selama menjabat Menteri KKP 2014-2019 Susi memang terkenal tegas melindungi keberadaan telur dan benih lobster di lautan. Ia melarang keras segala bentuk penangkapan apalagi penjualan benih-benih lobster.
Peraturan itu tertuang dalam Permen No 56 Tahun 2016.
Baca juga: Saat Jonan, Susi Pudjiastuti hingga Rudiantara Masuk Bursa Bos BUMN...
Dalih Kesejahteraan Nelayan
Bertolak belakang dengan Susi, Edhy berpendapat kebijakan ini harus ia lakukan sebagai langkah untuk memerhatikan kesejahteraan para nelayan, dengan tidak mengabaikan kelestarian lobster di lautan.
"Ada muncul wacana ekspor, tentu ini harus dikaji lagi apakah bertahap atau dengan kuota. Seandainya kita ekspor sejuta benih lobster misalnya. Berapa nilai yang benar-benar masuk ke nelayan dan berapa nilai yang masuk ke pajak negara," kata Edhy dikutip dari artikel Kompas.com (15/12/2019).
Alasan lain, Edhy menyatakan pelarangan ekspor tidak bisa menghentikan penyelundupan benih lobster yang ada di Indonesia. Jadi, menurutnya akan lebih baik apabila perdagangan benih lobster itu terpantau melalui cara legal, sehingga lebih menguntungkan nelayan juga Negara.
"Kalau dibiarkan nyatanya penyeludupan tetap berjalan. Makanya kita buka saja (ekspor), sehingga penyeludupan di Indonesia tidak punya nilai lagi," jelasnya.
Di pihak lain, Presiden Jokowi juga memberikan tanggapan terkait seteru yang terjadi antara Edhy dan Susi.
Entah berpihak pada Edhy atau Susi, Jokowi memberikan jawaban yang seolah menengahi keduanya.
Yang paling penting, menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu. Jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin, diekspor, juga enggak benar," kata Jokowi, Selasa (17/12/2019).
Baca juga: Mengintip Gaji dan Tunjangan Wantimpres Jokowi-Maruf...
(Sumber: Kompas.com/Kiki Safitri, Fika Nurul Ulya, Ihsanuddin | Editor: Sakina Rakhma Dina Setiawan, Yoga Sukmana, Kristian Erdianto)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.