Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Perangkat Desa dan Bupati Gunakan NMAX dan Rubicon...

Baca di App
Lihat Foto
Tribun Jateng/Agus Iswadi
Tampilan Jeep Rubicon, kendaraan dinas Bupati Karanganyar
|
Editor: Sari Hardiyanto

KOMPAS.com - Para perangkat desa di sejumlah daerah di Jawa Tengah dikabarkan mendapatkan kendaraan operasional motor "mewah", Yamaha NMAX yang dibanderol dengan harga puluhan juta rupiah baru-baru ini.

Tidak hanya para perangkat desa, Bupati Karanganyar Juliyatmono dikabarkan juga mendapatkan mobil dinas berupa jeep Wrangler Rubicon yang ditaksir memiliki harga senilai Rp 2 miliar.

Mobil gahar berwarna oranya itu pertama kali digunakan Juliyatmono saat menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Karanganyar, Kamis (26/12/2019).

Pemilihan mobil tersebut diklaim untuk menunjang kinerja bupati dua periode tersebut.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melansir dari Tribunnews, Pemkab Sukoharjo merogoh kocek hingga Rp 4,9 miliar guna membeli 179 motor Yamaha NMAX berwarna merah yang diberikan kepada para kades, lurah hingga camat.

Sedangkan Pemkab Klaten memberikan 401 motor NMAX berwarna merah untuk 391 unit untuk kades dan 10 unit untuk lurah.

Menggapi hal itu, pengamat sosial Drajat Kartono meyakini setiap daerah tentunya sudah memiliki pertimbangan untuk mengadakan pembelian motor atau mobil operasional tersebut.

Ia menilai asalkan unsur-unsur administrasi sudah terpenuhi hal itu bukanlah masalah.

“Jadi sepanjang unsur-unsur administrasi sudah dipenuhi baik itu pengadaan, kontrak tender maupun itu untuk pertanggungjawaban, sebenarnya enggak masalah,” ujarnya kepada Kompas.com, baru-baru ini.

Baca juga: Ketika Anak Pejabat Maju di Pilkada...

Abdi Masyarakat

Meski demikian, pengamat dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini mengkhawatirkan pengadaan mobil dinas maupun motor-motor dinas ini bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Ia mengingatkan agar jangan sampai pemda yang sebenarnya adalah abdi masyarakat menampilkan diri secara simbolik terlalu jauh dari rakyatnya.

Hal itu karena mobil mewah bisa menjadi simbol dari reputasi pemerintah daerah. Sehingga seharusnya simbol-simbol itu tak boleh terlalu jauh dengan kondisi masyarakat, yang bisa menimbulkan kesenjangan.

Meskipun mungkin kendaraan tersebut bisa meningkatkan kepantasan di hadapan tamu-tamu dari luar.

“Jadi ada modal simbolik kepada tamu, tapi juga ada kehormatan terhadap rakyatnya. Jadi jangan sampai jeep Rubicon ini membuat rakyat merasa ini lo aku itu sengsara kok bupatiku itu kok malah berpenampilan seperti itu. Itu malah menimbulkan modal simbolik (reputasi yang dimiliki) pejabat publiknya menjadi berkurang,” kata Drajat.

Saat disinggung terkait pengaruh keberadaan motor atau mobil dinas mewah tersebut dengan kinerja, menurutnya secara langsung mungkin tidak ada.

“Kinerja itu kan kompleks. Ada indikator kerja kompleks. Sedangkan transportasi ini kan sebagai sarana sehingga secara langsung tak berpengaruh, namun secara keseluruhan kalau ditinjau mungkin bisa,” imbuh dia.

Baca juga: Mereka yang Tergiur Surga Politik, dari Artis, Anak Pejabat hingga Jubir Istana

Kinerja Pejabat

Sementara itu Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat pengadaan mobil mewah ini menjadi semacam ironi.

“Pak Ganjar sudah merespons tidak masalah asal sesuai peraturan. Tapi di sini bukan cuma peraturan saja yang kita lihat. Tapi kita lihat keadaan masyarakat masih membutuhkan,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (06/12/2019).

Lebih lanjut, Nailul mengingatkan pada para pemimpin daerah untuk menyadari bahwasanya sekarang ini adalah era keterbukaan, di mana masyarakat sudah bisa melihat secara langsung ketika mereka melakukan tindakan yang tak sesuai.

Pengamat ekonom dari Indef lainnya, Enny Sri Hartati menambahkan pengadaan mobil mewah Bupati Karanganyar yakni jeep Rubicon tidak ada masalah asalkan dana yang dipergunakan memang sesuai.

"Kalau itu dari APBD dan porsi proposional itu tak masalah. Artinya tak mengambil alokasi-alokasi anggaran fine-fine saja," ujarnya kepada Kompas.com, baru-baru ini.

Namun ia juga menekankan, supaya pertimbangan pengadaan itu juga mempertimbangkan terkait dengan kondisi geografis setempat, sehingga pengadaan fasilitas benar-benar mampu meningkatkan kinerja pejabat.

 Baca juga: Kelakuan Pejabat yang Menjadi Sorotan, dari Minta Jatah Kursi hingga Telanjang Dada

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi