KOMPAS.com - Banjir yang terjadi di Jakarta sejak Rabu (1/1/2020) ramai diperbincangkan warganet di lini masa Twitter.
Mereka membandingkan anggaran pencegahan banjir dengan anggaran penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2020.
Serta menuding anggaran pencegahan banjir di Jakarta dipangkas untuk mengadakan Formula E 2020.
Di lini masa Twitter pun muncul tanda pagar alias tagar #ShameOnYouFormulaEJakarta.
Salah satu akun menyebut tagar tersebut bentuk perlawanan warga akibat dipotongnya dana penanggulangan banjir untuk event formula e.
"Tagar ini bentuk perlawanan warga akibat dipotongnya dana penanggulangan banjir untuk event formula e," tulis pemilik akun @RizkiRusdianto.
Hal serupa juga diungkapkan oleh pemilik akun @permadiaktivis.
"Dear @FIAFormulaE, you should know this: the current governor of Jakarta had cut down the expenses on flood litigation (probably in order to pay you) which has caused flood disaster worst in history. Jakarta has no business having you, the city needs the money for repair, thank u," tulis pemilik akun tersebut.
Lantas berapa nilai anggaran penanggulangan banjir DKI Jakarta?
Baca juga: Warganet Tuding Anggaran Cegah Banjir Dipangkas Demi Formula E, Anies: Tak Benar, Itu Mengarang
Anggaran penanggulangan banjir DKI Jakarta
Tercatat, banjir besar terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2002, kemudian 2007, dan terakhir tahun 2013.
Ketiga peristiwa banjir besar tersebut menelan korban jiwa dan juga kerugian materi.
Meski demikian, anggaran penanggulangan banjir yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2002, 2007 dan 2013 tidak sampai 6 pesen dari total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta.
Berikut nilai anggarannya :
- Pada 2002, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir tercatat Rp 294,7 miliar atau sekitar 3 persen dari total Rp 9,4 triliun APBD DKI Jakarta 2002.
- Pada 2007, alokasi anggaran pengendalian banjir tahun 2007 yaitu mencapai Rp 1,2 triliun. Jumlah tersebut sebanyak 5,8 persen dari total APBD DKI tahun 2007 senilai Rp 20,68 triliun.
- Dalam APBD 2013 DKI Jakarta saat itu ditetapkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk penanggulangan banjir. Secara persentase, anggaran tersebut hanya 3 persen dari total APBD DKI senilai Rp 49,98 triliun.
- Mengutip pemberitaan Harian Kompas, Jumat (3/1/2020), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengucurkan bantuan Rp 15,4 miliar untuk penanggulangan bencana di Jakarta tahun 2013(Kompas, 18/1/2013).
Baca juga: Jakarta Banjir, Anggaran Triliunan Rupiah Formula E DKI Dikritik
- Tahun 2020, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta tahun ini hanya berkisar 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020, yang senilai Rp 87,9 triliun.
- Anggaran normalisasi kali Ciliwung dikurangi dari semula Rp 850 miliar menjadi Rp 350 miliar (Kompas, 11/11/2019). Persoalan defisit pada sisi realisasi pendapatan di APBD DKI Jakarta 2019 memaksa pengurangan anggaran untuk program antisipasi banjir.
Baca juga: Banjir Jakarta, Ketua DPRD DKI Singgung Anggaran Penanganan Banjir yang Dipangkas Pemprov
Respons Anies dan Ketua DPRD DKI
Di sisi lain, terdapat silang pendapat antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Pemerintah Provinsi DKI tidak memprioritaskan penanganan banjir.
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak fokus dalam melakukan penanganan banjir, terbukti dengan sedikitnya anggaran yang diajukan untuk program tersebut.
Padahal naturalisasi saat ini belum efektif berjalan dan masih banyak wilayah yang terdampak banjir.
"Saya juga melihat kemarin biaya banjir diefisiensi sebetulnya juga enggak betul ini. Makanya di sini saya minta sekali lagi kepada teman-teman eksekutif konsentrasi bagaimana ini banjir masih panjang," kata Prasetio.
Pemprov DKI Jakarta sendiri batal membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang untuk normalisasi.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan warganet.
Menurut Anies, tudingan itu tidak benar. "Bukan hanya tidak benar, itu mengarang," ujar Anies di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020).
Anies pun tidak mau berkomentar lebih banyak mengenai tudingan warganet.
Baca juga: Anies: Penyerapan Anggaran 2019 Meningkat Dibanding Tahun Lalu
(Sumber: Kompas.com/ Ryana Aryadita Umasugi, Nursita Sari | Editor: Egidius Patnistik, Jessi Carina)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.