KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan membangun pangkalan militer, salah satunya di Natuna.
Rencana menambah pangkalan militer itu muncul setelah sejumlah kapal China diketahui memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Direktur Imparsial Al Araf menyebut aspek peningkatan pertahanan dengan membangun pangkalan sudah diawali Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada 2018.
Menurutnya, selain membangun pangkalan yang perlu dikuatkan adalah fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Indonesia, imbuhnya tidak memiliki coast guard yang jelas.
"Bakamla awalnya dibangun untuk coast guard. Tetapi kapasitasnya sedang dalam proses itu," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (10/1/2020).
Namun pada titik lain, kata Al Araf, Bakamla harus tuntas dalam tugas dan fungsi dengan aktor lain di laut seperti dengan TNI AL, Polairud, Kementerian KKP dan beberapa stakeholder.
"Tergantung political pemerintah dan parlemen untuk memastikan wilayah itu. Tetapi jangan sampai ada tumpang tindih dengan TNI AL dan Polairud," jelasnya.
Baca juga: Menyelisik Klaim China atas Laut Natuna...
Kedaulatan teritorial
Sementara itu, pengamat Hubungan Luar Negeri UGM Dafri Agussalim mengatakan, melihat respons Indonesia dengan rencana membangun pangkalan sudah cukup stratregis.
Sebab membangun pangkalan wujud ketegasan untuk mempertahankan kedaulatan teritorial.
Dafri menjelaskan, jika kondisi pelanggaran Zona Ekonomi Ekslusif dibiarkan, akan berdampak pada isu teritorial lain di ZEE Indonesia.
"Perlu memberi isyarat ke China agar tindakan melanggar ZEE tidak dibiarkan," katanya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2020).
Pendirian pangkalan militer, imbuhnya juga bisa memberikan peringatan kepada China, bahwa pelanggaran teritorial tidak hanya berdampak pada Indonesia namun juga negara lain di ASEAN.
Sebab menurut pria yang juga Direktur Pusat Studi ASEAN Universitas Gajah Mada (UGM) itu, Indonesia punya peran signifikan di ASEAN.
Baca juga: Jadi Tempat Favorit Kapal Asing Pencuri Ikan, Apa Saja Potensi Perairan Natuna?
Ancaman negara
Di sisi lain, hadirnya pangkalan militer di Natuna juga untuk mencegah agar yang disebut persepsi ancaman negara saja, Indonesia ada di wilayah Natuna.
"Sebagai simbol Indonesia siap merespon tindakan provoktif negara yang dianggap ancaman, baik China maupun negara lain," jelas dia.
Meksipun demikian, Dafri juga menyebut, di sisi lain adanya pangkalan militer Indonesia di Natuna juga bisa menimbulkan security dilema.
Yaitu kondisi aksi reaksi, bila satu negara membangun kekuatan militer seperti pangkalan militer.
Pembangunan basis militer bisa dianggap sebagai tantangan bagi negara lain. Negara tersebut juga akan melakukan hal yang sama seperti Indonesia.
"Kebetulan negara ASEAN berkonflik satu sama lain di Natuna. Indoensia dengan Malaysia misalnya. Sehingga perlu dikomunikasikan dengan negara ASEAN," pungkasnya.
Baca juga: Ratusan Nelayan Pantura Siap Geruduk Natuna, Ini Syarat yang Diminta