KOMPAS.com - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Kelompok Roda Dua (Garda) menggelar aksi demo di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).
Dalam aksinya, mereka menuntut tiga hal kepada pemerintah.
Ketiga hal itu yakni penyesuaian tarif, payung hukum, dan permintaan penutupan pendaftaran calon pengemudi di kawasan padat, terutama di daerah Jawa dan Kalimantan.
Lantas, akankah demo ojol ini mengakibatkan kenaikan tarif ojek online?
Saat dikonfirmasi terkait tuntutan tersebut, Humas Dirjen Perhubungan Darat Pitra Setiawan menegaskan, pihaknya masih melakukan kajian terkait persoalan tarif ojek online (ojol) ini.
“Sampai ke tahap kenaikan perlu dirapatkan dulu dengan semuanya sehingga tiba-tiba naik itu tidak mungkin,” kata Pitra saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2020).
Selain alternatif kenaikan, tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan melakukan penurunan tarif ojol.
“Semua kemungkinan tetap ada. Nah, nanti kita lihat dulu. Kayak usulan yang demo kemarin kan dikembalikan ke provinsi,” katanya lagi.
Baca juga: Catat, Ini yang Harus Dilakukan jika Alami Penipuan Ojek Online
Sistem zonasi
Pitra menyampaikan, sejauh ini besaran tarif ojek online ditetapkan berdasarkan sistem zonasi yang terbagi di tiga wilayah.
Zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali.
Zona 2 terdiri dari kawasan Jabodetabek, serta zona 3 terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua.
Saat disinggung terkait lamanya proses pengkajian tersebut, pihaknya belum dapat memastikan.
“Pengkajian itu kan berupa rapat. Mengundang berbagai stakeholder lagi. Melibatkan Kemenaker, Kominfo, Dinas Perhubungan, serta kemungkinan nanti dari KSP (Kantor Staf Presiden) kita undang lagi,” tutur dia.
Baca juga: Viral Ojol Terima Orderan Fiktif Senilai Rp 660.000, Ini Penjelasan Grab
Masuk akal
Pitra menyebutkan, pembahasan tarif biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pasalnya, pembahasan tarif harus bisa mengakomodasi berbagai pihak.
“Bicara tarif itu kan membicarakan tiga pihak yang terlibat. Satu driver, mereka tuntutan sama, ingin naik karena menyangkut kesejahteraan driver,” ujarnya.
Yang kedua adalah pihak regulator. Regulator disebutnya ingin tarif yang masuk akal sehingga iklim bisnisnya jalan.
Sedangkan yang ketiga adalah dari pihak masyarakat, di mana setiap masyarakat ingin tarif yang terjangkau tanpa mengurangi aspek-aspek keselamatannya.
“Ketiga pihak ini kan harus dipertemukan titik tengahnya,” ujarnya lagi.
Ia juga menyampaikan pengkajian masalah tarif dilakukan per tiga bulan. Bisa dilakukan dari ketentuan waktu tersebut dengan melihat situasi kondisi yang ada di masyarakat.
Baca juga: Viral Driver Ojol Bawa Kabur Orderan Senilai Rp 22 Juta, Ini Penjelasan Gojek
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.