KOMPAS.com – Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Joko Sutopo mengatakan, 21.769 perantau kembali pulang ke Wonogiri.
Kedatangan para pemudik ini menarik perhatian di tengah mewabahnya virus corona.
"Total 21.769 pemudik dari 1.200 bus yang masuk per tanggal kemarin," ujarnya saat dihubungi Kompas.com Sabtu (28/03/2020).
Bagaimana langkah Pemkab Wonogiri merespons gelombang pemudik ini agar tak menjadi sumber penularan virus corona?
Joko mengatakan, pihaknya melakukan screening awal mereka yang baru datang dari perantauan.
Screening dilakukan di Terminal Giri Adipura.
Baca juga: Bupati Mengaku Tak Bisa Larang Perantau Jabodetabek Mudik ke Wonogiri
“Jadi screening sebagai identifikasi awal kesiapsiagaan gugus tugas kami. Dari screening kita bisa lakukan deteksi dini. Bagi pemudik yang memenuhi kualifikasi medik awal, langsung kita lakukan tindakan-tindakan medis turunan sesuai SOP,” ujar Joko.
Mereka yang lolos pada screening awal, diimbau untuk tidak lupa tetap melakukan karantina mandiri dan membatasi aktivitas sosialnya.
Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat melaporkan dirinya ke RT/RW setelah sampai ke kampung halaman.
“Laporan ke Pak RT/RW untuk basis data seluruh pemudik. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu berkaitan corona kita bisa lakukan tindakan,” ujar Joko.
Sebelumnya, beredar kabar di media sosial bahwa pemudik diharuskan lapor terlebih dahulu ke puskesmas setempat.
“Kalau check up ke puskesmas, satu realitas yang kita diskusikan bersama adanya keterbatasan para medis,” ujar dia.
Baca juga: Di Tengah Wabah Corona, 18.752 Perantau dari Jabodetabek Serbu Wonogiri
Oleh karena itu, screening awal di terminal menjadi langkah yang diupayakan.
“Kalau semua menuju ke puskesmas tanpa screening awal, tanpa ada gejala awal, apakah mampu paramedis kita untuk menangani? Kan tidak mampu. Malah di situ terjadi kerumanan, di situ social distancing tak terpenuhi. Kalau terjadi sesuatu, potensi penularan tinggi,” papar Joko.
Ia mengatakan, padahal sebelumnya sudah ada imbauan agar masyarakat tak mudik ke kampung halaman.
Namun, beberapa perantau tetap memilih pulang karena mudik sudah dianggap sebagai bagian kultur sosial ekonomi.
“Pemkab Wonogiri tidak memiliki otoritas, maka harus kebijakan yang terintegrasi Pemprov DKI dan kabupaten lain termasuk Wonogiri. Kalau kami melarang, sementara daerah lain tidak karena perantau tidak hanya dari Wonogiri saja,” ujar Joko, sebagaimana diberitakan Kompas.com Kamis (26/03/2020).
Tambah tempat isolasi
Sebagai upaya antisipasi, Joko mengatakan, saat ini tengah mempersiapkan tambahan ruang isolasi.
“Kami di lini 2 di RSUD menyiapkan 23 ruang isolasi. Kita ada tambahan tenda-tenda yang kemarin rekomendasi Kemenkes. Hari ini kita sudah mempersiapkan RS lini 3 swasta untuk kami wajibkan mempersiapkan ruang-ruang isolasi,” kata dia.
Ia mengatakan sampai Jumat (27/03/2020) kemarin, jumlah PDP Wonogiri ada sebanyak 16 orang, dengan ODP 79 orang.
“Yang PDP status 2 terkonfirmasi, yang satunya meninggal. Yang satu diisolasi dalam kondisi baik, yang 5 sembuh, yang 8 negatif,” ujar Joko.
Persoalan yang dihadapi saat ini adalah permasalahan APD.
Menurut dia, jumlah APD yang ada sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan jumlah pemudik.
Ia khawatir, jumlah tersebut tak akan cukup seandainya terjadi lonjakan kasus.
“Paramedis harus disiapkan APD-nya. Problem besarnya, kita tidak dapat mengakses pengadaan di mana, beli di mana. Semua barang sold out,” ujar dia.
Jika melihat dari statistik, jumlah pemudik Wonogiri seharusnya mendapatkan perhatian khusus.
“Kami berharap dari pemerintah baik provinsi maupun pusat untuk memberi perhatian khusus kepada Wonogiri karena potensi mudik kami besar, beda dengan kabupaten-kabupaten lain,” kata dia.
Baca juga: Begini Karantina di Rumah yang Efektif Dilakukan China untuk Menekan Virus Corona