KOMPAS.com - Keberadaan staf khusus milenial Presiden Joko Widodo kembali mendapatkan sorotan beberapa hari terakhir.
Berawal dari beredarnya surat permohonan yang ditujukan kepada para camat di seluruh Indonesia untuk mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) yang mengatasnamakan salah satu staf khusus milenial Andi Taufan Garuda Putra dengan kop Sekretariat Kabinet.
Melalui surat itu, para camat diminta mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek dalam menanggulangi Covid-19.
Hal ini menjadi sorotan karena Andi Taufan merupakan pimpinan PT Amartha sehingga dinilai memiliki konflik kepentingan.
Meski Andi telah meminta maaf, publik menyayangkan tindakan tersebut.
Baca juga: Ombudsman Minta Jokowi Mengevaluasi Keberadaan Stafsus Milenial
Istana juga menyatakan telah menegur keras Andi Taufan dan menyebutkan bahwa tak ada sanksi bagi yang bersangkutan karena telah meminta maaf dan menjelaskannya kepada publik.
Selain Andi Taufan, staf khusus milenial lainnya, Adamas Belva Delvara juga menjadi sorotan.
Adamas merupakan CEO Ruang Guru. Ruang Guru menjadi salah satu mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja. Publik juga menganggap hal ini sarat akan konflik kepentingan.
Mengenai hal ini, Istana menegaskan tak ada konflik kepentingan dalam penunjukan mitra Kartu Prakerja tersebut.
Baca juga: Surat Stafsus Milenial Jokowi yang Dinilai Berpotensi Korupsi...
Peran staf khusus
Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM Mada Sukmajati mengatakan, melihat fenomena yang terjadi pada dua staf khusus milenial ini, ada pertanyaan yang muncul seputar fungsi dan tugas para staf khusus milenial presiden.
Menurut dia, fungsi dan tugas para staf khusus ini, dalam pemahaman awam adalah memberikan masukan dan rekomendasi kepada presiden.
"Kalau memang seperti itu, maka kaitannya dengan surat yang beredar kemarin dan tender Ruang Guru, itu berarti di luar tupoksi mereka. Kalau di luar tupoksi ya tidak pantas," kata Mada saat dihubungi, Kamis (16/4/2020).
"Ini kan menjadi pertanyaan, job desc-nya itu apa? Sehingga mereka itu fokus saja dan dari situ masyarakat bisa melakukan kontrol dan memastikan bahwa mereka melakukan tupoksinya," lanjut dia.
Mada mengatakan, surat kepada camat yang dikirimkan staf khusus presiden menjadi sorotan karena tidak dalam konteks memberikan rekomendasi kepada presiden, tetapi lebih pada permohonan atau instruksi.
Sementara, terkait keterlibatan perusahaan milik stafsus dalam program pemerintah, menjadi sorotan karena publik ingin memastikan tak ada penyalahgunaan kekuasaan.
"Saya kira integritas ini harus menjadi pertimbangan dalam merekrut stafsus. Karena kalau pertimbangannya hanya soal kompetensi dan mengabaikan integritas, ya itu menjadi hal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah," ujar Mada.
Ia menilai, harus ada kejelasan mengenai kelembagaan stafsus milenial.
"Saya menyoroti pada kelembagaannya, ini arahnya mau ke mana? Apakah sekadar pencitraan dan menunjukkan kepada publik atau substantif dalam hal ini sangat terbuka kepada anak muda dan gagasan-gagasan segar," kata Mada.
Mada menyebutkan, momentum ini bisa digunakan publik untuk mempertanyakan kembali desain kelembagaan stafsus milenial, termasuk tugasnya, proses rekrutmen, dan pola evaluasi.
Baca juga: Belajar dari Kasus Stafsus Milenial Jokowi, Ini Dampak dan Pencegahan Konflik Kepentingan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.