Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jurnalis
Bergabung sejak: 11 Apr 2017

Jurnalis

Kartu Prakerja dan Bisnis Stafsus Milenial di Proyek Negara

Baca di App
Lihat Foto
Tampilan laman Kartu Prakerja untuk pendaftaran dan login
Editor: Heru Margianto


PEMUTUSAN Hubungan Kerja (PHK) mulai masif terdengar. Bahkan, diperkirakan ada jutaan warga miskin baru yang muncul sebagai dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di sejumlah daerah.

Di satu sisi, PSBB wajib dilakukan di daerah yang memiliki catatan penularan Virus Corona tinggi. Di sisi lain, ada efek yang tidak bisa dihindari yaitu hantaman ekonomi yang luar biasa.

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ada sekitar 25 juta warga miskin di Indonesia. Berdasarkan prediksi sejumlah lembaga, angka ini akan naik cukup signifikan ke depan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 74.430 perusahaan yang merumahkan 1,2 juta pekerjanya.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperkirakan, akan ada 4 juta pekerja yang terkena PHK karena pemberlakuan PSBB. Jika PSBB diperluas di sejumlah daerah maka angka PHK akan bertambah sekitar 6.000 pekerja.

Data ini dikeluarkan pada 8 April 2020 lalu. Artinya, hari ini angkanya bisa jadi sudah lebih tinggi.

Upaya cepat pemerintah, tapi...

Pemerintah berupaya untuk bekerja cepat. Dana Rp 110 triliun digelontorkan, di antaranya Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 5,6 Triliun diperuntukkan bagi penerima manfaat peserta Kartu Prakerja.

Target peserta Kartu Prakerja dalam setahun sebanyak 5,6 Juta orang. Tetapi di dua pekan pertama, pendaftar Kartu Prakerja sudah membludak menjadi hampir 6 juta orang.

Ada perdebatan di antara analis dan pemerintah soal Kartu Prakerja. Mana yang lebih baik: bantuan langsung atau pelatihan?

Jika pelatihan yang dimaksudkan pemerintah adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas, apakah setelah pelatihan ini mereka akan terserap dalam bursa kerja? Bukankah perusahaan banyak yang kolaps. Siapa yang akan memberi pekerjaan bagi mereka yang telah selesai mengikuti pelatihan?

Konflik kepentingan stafsus milenial?

Saya tidak hendak membahas soal manfaat Kartu Pra-kerja. Yang saya soroti pada Program AIMAN, Senin (20/4/2020), adalah soal keterlibatan salah seorang Staf Khusus Presiden Jokowi yang sering disebut stafsus milenial yaitu Belva Devara.

Belva adalah pimpinan perusahaan Ruangguru. Ruangguru adalah salah satu perusahaan yang menjadi fasilitator pelatihan Kartu Prakerja yang memiliki anggaran Rp 5,6 triliun seperti disebut di atas.

Ada delapan perusahaan yang digandeng pemerintah untuk proyek Kartu Prakerja. Jika dibagi rata, maka masing-masing berpotensi meraup Rp 700 miliar. Pantaskah?

 

Saya mewawancarai Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid. Ia menyampaikan, stafsus milenial melekat pada kelembagaan Presiden. Sudah selayaknya para stafsus menjauhkan diri dari konflik kepentingan.

Yenny mempertanyakan, mengapa pelatihan ini memerlukan dana luar biasa sementara ada pelatihan sejenis yang banyak bertebaran gratis di Internet. Pelatihan gratis bisa dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak tertentu.

Ada banyak perusahaan digital yang mengandalkan subscriber untuk meningkatkan valuasi perusahaannya. Mereka pasti dengan senang hati mau diajak kerjasama tanpa biaya alias gratis.

"Ada anak SD yang memecahkan tabungan untuk membelikan APD, Mochamad Hafid namanya. Tapi, sekarang ada perusahaan yang mau cari untung besar!" tambah Yenny yang adalah putri Presiden keempat, Abdurrahman Wahid.

Bantahan

Saya tanyakan soal konflik kepentingan ini ke Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.

Ia membantah ada konflik kepentingan.

"Karena Ruangguru adalah perusahaan yang sudah banyak dikenal dan banyak digunakan untuk memberikan pelatihan. Ruangguru dan perusahaan lain seperti Bukalapak dan Tokopedia kita ajak karena kita ingin memastikan masyarakat sudah terbiasa menggunakannya," Jelas Denni.

Analis Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menentang pernyataan Denni.

"Disayangkan ada orang dalam yang ikut dalam proyek pelatihan online. Ini sebenarnya yang menjadi masalah utama," kata dia.

Perdebatan akan terus muncul selama potensi konflik kepentingan tidak dihentikan.

Dalam bahasa saya, dengan logika sederhana, kok bisa perusahaan milik salah seorang staf Presiden ikut dalam proyek triliunan rupiah?

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag
Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi