Mundurnya Belva Devara dari Stafsus Jokowi Dinilai Sudah Tepat, tetapi...

KOMPAS.com - Mundurnya Belva Devara dari jabatannya sebagai Staf Khusus Kepresidenan menuai pro kontra di tengah masyarakat.

Namun, pengamat sosial dari Univeristas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menilai, mundurnya Belva merupakan langkah yang baik.

Menurutnya, hal itu merupakan suatu bentuk dari sikap dan pengetahuan bertanggungjawab atas tindakan yang diambil.

Dalam budaya politik, kata Drajat, tindakan bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan politik yang menimbulkan respons-respons yang kurang baik dari masyarakat adalah hal yang tepat.

Baca juga: Menilik Gaji Staf Khusus Milienial Presiden Jokowi...

Tak langsung menghapus kesalahan

Kendati demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada pelaksanaan kultur budaya mundur tersebut.

"Bahwa mundur itu tidak dengan serta merta kemudian menghapuskan kesalahan, apa yang terjadi kalau itu dianggap salah tentu oleh pimpnannya atau pihak-pihak hukum yang terkait, tentu itu tetap harus mendapatkan perhatian," kata Drajat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/4/2020).

"Apakah itu karena kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, yang memang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau perusahaannya," tambahnya.

Pasalnya, imbuh Drajat, hal yang hampir mirip juga terjadi pada beberapa pejabat lain yang menyodorkan perusahaan yang dulu pernah dijabat atau sekarang masih dijabat untuk ikut dalam proses-proses yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

Sehingga, budaya mundur tidak dengan serta merta kemudian menyebabkan masalahnya atau kekeliruannya tersebut dianggap selesai.

Drajat mengungkapkan, mundurnya Belva juga mencerminkan kontrak kerja kesepahaman dari presiden ke staf khusus, masih belum betul-betul jelas.

"Sehingga, staf khusus itu kemudian melakukan kekeliruan itu, tentu saja dengan asumsi bahwa kekeliruan itu tidak disengaja, tetapi terjadi karena memang ketidak-tahuan bahwa sejuh itu sudah melampaui," jelas dia.

Oleh karena itu, Drajat menekankan bahwa kontrak kerja atau aturan-aturan seperti itu perlu lebih jelas.

Baca juga: Staf Khusus Milenial Jokowi, antara Kebutuhan atau Ornamen Politik?

Konflik kepentingan

Karena pencampuran antara politik dengan pelaku-pelaku bisnis memang harus dibatasi dengan ketat agar tidak terjadi conflict of interest atau konflik kepentingan.

Menurutnya, secara ekonomi politik, pelaku bisnis selalu berusaha untuk memaksimalisasi ruang-ruang di mana mereka bisa melakuan investasi.

"Artinya selalu berusaha untuk menguntungkan perusahaannya sendiri atau orang-orang di sekitarnya," kata Drajat.