SEBAGAI pembelajar kemanusiaan, saya merasa iba atas penderitaan para fakir miskin, tuna wisma, buruh terpapar PHK, ojekawan, pedagang asongan, kaki lima dan lain-lain warga yang kehilangan sumber nafkah demi sesuap nasi dan seteguk air minum pada masa pageblug virus Corona.
Untuk rakyat
Terdorong rasa prihatin atas derita rakyat, maka melalui naskah sederhana ini dengan penuh kerendahan hati saya memberanikan diri mengajukan tiga permohonan kepada pemerintah.
Tiga permohonan bukan untuk diri saya sendiri namun untuk sesama warga Indonesia yang belum menikmati nikmatnya kemerdekaan Indonesia setelah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945.
Insya Allah, para pemimpin bangsa yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menduduki tahta singgasana kekuasaan tidak melupakan nasib rakyat yang telah memilih mereka.
Kepentingan rakyat terutama kaum wong cilik , harus dikedepankan sebagai prioritas pembangunan negara, bangsa dan rakyat Indonesia.
Jangan ingkar kenyataan bahwa sebelum ada negara dan bangsa, terlebih dahulu sudah ada rakyat. Mustahil ada negara dan bangsa tanpa rakyat. Maka hukumnya wajib bahwa kepentingan rakyat harus diletakkan pada posisi tertinggi di atas segala-galanya.
Permohonan pertama
Dengan penuh kerendahan hati saya memohon pemerintah berkenan menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya di perkotaan namun juga di seluruh pedesaan di persada Nusantara.
Selaras sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, seyogianya pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi bukan sebagian namun seluruh rakyat Indonesia selaras Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia.
Jika pelayanan kesehatan secara gratis dianggap mustahil akibat dianggap terlalu mahal bagi Indonesia yang memang geografis sangat luas dengan ratusan juta penduduk, sebenarnya dapat dihadirkan pelayanan kesehatan berdasar asuransi dibiayai para warga wajib pajak seperti yang telah saya alami sendiri ketika bekerja sebagai pendidik di Jerman.
Silakan pemerintah menyimak sistem asuransi pajak berdasar keadilan sosial yang diselenggarakan di Jerman dan negara-negara Skandinavia untuk kemudian dapat dipertimbangkan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung pembangunan pelayanan kesehatan di Tanah Air Udara tercinta.
Permohonan kedua
Dengan penuh kerendahan hati saya memohon pemerintah berkenan membenahi pendidikan.
Pancasila bukan tujuan namun pedoman dalam menempuh perjalanan perjuangan menuju cita-cita terluhur bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang hidup bersama di dalam negeri gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja.
Pageblug Corona membuktikan bahwa Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia belum terwujud antara lain akibat belum seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak atas pendidikan sesuai UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang hitam di atas putih tertera kalimat “ Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
Jangan sampai pendidikan malah makin menambah beban derita rakyat!
Segenap lembaga pendidikan milik pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa uang gedung, uang seragam, uang buku, uang studi wisata, uang entah apa lagi selaras pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Jika Korea Utara dan Kuba terbukti mampu, Indonesia pasti lebih mampu. Jika mau.
Permohonan ketiga
Dengan penuh kerendahan hati saya memohon pemerintah berkenan menatalaksana pembangunan infrastruktur selaras agenda pembangunan berkelanjutan.
Apabila pembangunan alih-alih menyejahterakan malah menyengsarakan rakyat maka jelas ada yang salah dalam penafsiran serta pengejawantahannya.
Apalagi sebenarnya segenap negara anggota PBB termasuk Indonesia sudah sepakat bahwa pembangunan planet bumi abad XXI mampu (jika mau) diselenggarakan tanpa mengorbankan manusia dan alam.
PBB telah memaklumatkan sejumlah agenda pembangunan berkelanjutan yang pada hakikatnya selaras dengan makna adiluhur yang terkandung di dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mau pun kontrak politik Jakarta baru yang dijalin Joko Widodo dengan masyarakat miskin kota Jakarta pada 15 September 2012 di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta.
Agenda pembangunan berkelanjutan sama sekali bukan menghambat namun malah memungkinkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tanpa harus mengorbankan rakyat dan alam.
Pageblug Corona telah membuktikan betapa buruk dampak akibat pembangunan nirkelanjutan yang tanpa berkedip siap mengorbankan rakyat dan alam demi kepentingan pembangunan infrastruktur.
Insya Allah, pemerintah menatalaksana pembangunan bukan demi menyengsarakan namun menyejahterakan rakyat dengan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati PBB sebagai agenda pembangunan planet bumi termasuk Indonesia abad XXI tanpa mengorbankan kepentingan manusia dan tanpa merusak alam.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.