Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Buruh 1 Mei: Nasib Buruh di Tengah Pandemi Virus Corona

Baca di App
Lihat Foto
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Pekerja menyelesaikan pembangunan jalan tol Cengkareng-Batu Ceper-Cikunir di Jalan Daan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Minggu (12/4/2020). Tol sepanjang 14,19 kilometer ini menelan biaya investasi sekitar Rp 3,5 triliun. Ruas tol ini akan menambah variasi rute yang dapat digunakan untuk menuju dan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Tangerang. Proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan menjadi salah satu proyek yang masih terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.
|
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Tahun 2020 menghadirkan suasana berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Empat bulan berlalu, dunia diselimuti kekhawatiran akan krisis ekonomi akibat pandemi virus corona.

Kebijakan penguncian atau lockdown yang diterapkan di sejumlah negara untuk mengatasi virus corona berdampak besar pada iklim ekonomi global saat ini.

Berdasarkan catatan Organisasi Buruh Internasional, 7 April 2020, penguncian penuh atau parsial telah berdampak pada hampir 2,7 miliar pekerja atau sekitar 81 persen dari total pekerja di dunia.

Laporan terbaru ILO, 29 April 2020,menunjukkan angka itu mengalami penurunan dalam dua minggu terakhir menjadi 68 persen, ketika beberapa negara telah melonggarkan penguncian.

Menurut ILO, para pekerja ini dan keluarga mereka tidak akan memiliki sarana untuk bertahan hidup tanpa sumber pendapatan alternatif.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebagai akibat dari krisis ekonomi, ILO menyebut, 1,6 miliar pekerja informal berpotensi kehilangan mata pencaharian.

Pada bulan pertama krisis, diperkirakan mengakibatkan penurunan 60 persen pendapatan pekerja informal secara global.

Artinya, terjadi penurunan 81 persen di Afrika dan Amerika, 21,6 persen di Asia dan Pasifik, dan 70 persen di Eropa dan Asia Tengah.

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19 pada Pendidikan Kedokteran Indonesia

Pengangguran di Indonesia

Di Indonesia, kebijakan physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat banyak orang kehilangan penghasilan.

Jumlah pengangguran pun melonjak seiring bertambahnya jumlah para pekerja yang terkena PHK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka pengangguran terbuka di Indonesai akan mengalami peningkatan signifikan pada tahun ini.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, untuk skenario berat bakal ada penambahan 2,9 juta orang menganggur di Indonesia.

Adapun untuk skenario yang lebih berat, jumlah pengangguran bakal meningkat hingga 5,2 juta orang.

"Pengangguran yang selama ini menurun dalam lima tahun terakhir bakal mengalami kenaikan. Skenario berat ada kenaikan 2,9 juta orang pengangguran dan bisa lebih berat, yaitu 5,2 juta orang," kata Sri Mulyani, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 15 April 2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka sebesar 5,28 persen atau mencapai 7,05 juta orang.

Jika ditambah dengan angka pengangguran akibat pandemi virus corona, maka jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun ini akan mencapai sekitar 10-12 juta orang.

Baca juga: Ini Daerah dengan Rasio Pengangguran Terbanyak di Indonesia

Kartu Prakerja, bisakah jadi solusi?

Program Kartu Prakerja, yang awalnya diprioritaskan untuk pencari kerja usia muda, kini juga menyasar para pekerja yang terkena PHK.

Meski demikian, program Kartu Prakerja tak luput dari sorotan, kritik, dan kontrobersi.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Hartati menilai, program Kartu Prakerja tidak efektif untuk saat ini.

Menurut dia, tidak pernah ada negara mana pun dalam sejarah yang menyelenggarakan pelatihan kerja kepada tenaga kerja secara online.

Jika ada pelatihan atau kursus yang sudah diselenggarakan secara online, hal tersebut sifatnya otodidak semata.

Ia menyebutkan, akan lebih bermanfaat apabila anggaran yang sudah dialokasikan untuk kartu prakerja di-realokasi dan di-refocusing untuk penanganan Covid-19.

Menurut Enny, anggaran sebesar Rp 20 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk kartu prakerja akan lebih terasa manfaatnya bila dialihkan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona.

Baca juga: Jokowi Disarankan Bentuk Tim Kecil untuk Evaluasi Kartu Prakerja

(Sumber: Kompas.com/Penulis: Mutia Fauzia/Jawahir Gustav Rizal | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan/Rizal Setyo Nugroho)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi