KOMPAS.com - Sebuah unggahan video yang merekam keluhan soal isi paket bantuan sosial viral di media sosial Twitter.
Video itu diunggah oleh sebuah akun di Twitter pada 5 Mei 2020. Hingga hari ini, Jumat (8/5/2020), video tersebut telah dibagikan ulang lebih dari 1.100 kali.
Dalam video yang diunggah oleh akun @IwanSumule itu terlihat seorang ibu sedang mengeluarkan sembako dari kantong paket.
Dia menyebutkan, isinya hanya 5 liter beras, 3 bungkus mi instant, 2 kaleng sarden, dan 1/4 liter minyak goreng.
Ibu dalam video tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah warga RT 10 RW 08 Kalideres, Jakarta Barat.
Baca juga: Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E
Berikut narasi yang dituliskan pengunggah bersama video itu:
Konon tiap kantong paket bansos Presiden berisi:
14 bungkus mi instan
10 kg beras
2 liter minyak goreng
2 sarden
2 kornet
3 sabun batang
1 kotak teh celup
1 botol saos
1 botol kecap
1 liter susu
Kenapa di video itu jadi berkurang? Kalo benar, ada indikasi korupsi.
Iya gak sih?
Berikut tangkap layar unggahan tersebut:
Kepala Biro Perencanaan Kemensos yang juga anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Adhy Karyono, memberikan penjelasan mengenai hal ini.
Ia mengatakan, pada Rabu (6/5/2020), tim Kemensos telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut.
Kemensos melakukan pengecekan ke PT Pos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan warga setempat.
Dari penelusuran itu, diketahui bahwa ibu tersebut tidak terdata sebagai penerima bansos.
"Akibat data DKI yang kurang valid, masih ada keluarga yang enggak dapat bansos. Maka ada inisiatif RT untuk membagi rata. Tapi kesepakatan itu tidak terkomunikasikan dengan baik," kata Adhy, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/5/2020).
Menurut dia, Ketua RT setempat bermaksud baik dengan membagi rata bantuan sosial agar tidak ada gejolak.
Baca juga: Pembagian Bansos Ricuh, Pemprov Sumbar Sebut akibat Tak Sesuai Prosedur
Langkah yang dilakukan adalah membagi rata dengan warga lain yang sebenarnya layak mendapatkan tetapi tidak terdata.
Adhy menjelaskan, warga yang belum mendapatkan bansos tersebut akhirnya tetap mendapatkan bantuan karena Kemensos menyiapkan cadangan.
Menurut Adhy, pengurus RT tersebut telah taat aturan dengan memberikan bansos sesuai daftar nama yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jika di lapangan ditemui ada yang membutuhkan bantuan tetapi belum masuk daftar, maka mereka tidak bisa memberikan bantuan karena menunggu perbaikan data untuk tambahannya.
"Kemsos sudah tugaskan TKSK dan karang taruna untuk cek lapangan. Jika ada keluarga yang benar-benar layak dan belum dapat, akan diajukan datanya lewat dinas terus ke Kemsos," ujar dia.
Adhy menambahkan, ada usulan perbaikan data dari Pemda untuk tahap berikutnya. Dengan demikian, kasus seperti ibu di atas tidak akan terulang dan selanjutnya dipastikan dapat bansos.
Ia mengakui, banyak warga yang layak mendapatkan bantuan tetapi belum terdata. Jumlahnya masih terus diperbarui oleh tim Kemensos.
Selain itu, ada pula data yang double, menjadi penerima bantuan dari Kemensos dan pemerintah daerah. Pemda juga melakukan perbaikan data untuk memastikan hal ini tidak terjadi.
Baca juga: Heboh Terima Transfer Rp 600.000 di Rekening BRI, Ini Penjelasan BRI dan Kemensos