Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika PSBB Dilonggarkan, Berikut Saran Epidemiolog yang Harus Dilakukan...

Baca di App
Lihat Foto
ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar
Petugas memeriksa kendaraan roda empat di Jalan tol Jakarta - Cikampek Km 47, Karawang, Jawa Barat, Rabu (6/5/2020). Penyekatan akses transportasi di tol Jakarta - Cikampek tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan larangan mudik dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc.
|
Editor: Rizal Setyo Nugroho

KOMPAS.com - Sejumlah negara seperti Thailand, Australia, dan Amerika Serikat disebut-sebut akan mulai membuka dan melonggarkan lockdown pada masa pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk kembali menggerakkan roda ekonomi yang lumpuh selama masa penguncian.

Sementara di Indonesia, meskipun tidak mengambil kebijakan lockdown, menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Indonesia juga berupaya agar ekonomi kembali bergerak.

Baca juga: WHO, Pelonggaran Lockdown, dan Angka Kematian di AS...

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarat pelonggaran

Ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, pelonggaran aturan memang dimungkinkan, asalkan tetap diberlakukan pengetatan pelaksanaan sosial dan physical distancing.

"Selain tentu dilakukan strategi utama pandeminya: test, tracing, dan treat. Bahaya besar jika upaya pelonggaran ini dilakukan tanpa adanya penguatan program," kata Dicky saat dihubungi, Jumat (8/5/2020).

Selain itu, kata Dicky, untuk mendukung opsi strategi pelonggaran lockdown atau penguncian, negara juga harus menyajikan klaim data valid.

Namun, hingga saat ini, belum semua negara memberikan dukungan bukti bahwa kurvanya telah melandai. Kondisi tersebut yang dikhawatirkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Pelonggaran membawa konsekuensi jika sifat penularan virus angka Ro masih di atas 1, potensi penyebaran bisa tinggi. Ini harus jadi perhatian setiap negara," ungkap dia.

Dicky juga menggarisbawahi hal-hal yang penting diperhatikan saat pelonggaran PSBB adalah penguatan kapasitas layanan kesehatan. Selain itu, juga ketersediaan kamar dan fasilitas pendukung perawatan pasien virus corona Covid-19.

"Penguatan layanan kesehatan, proteksi tenaga kesehatan penting apabila waktu pandemi ini lama," papar dia.

Hal itu, menurut dia, harus menjadi perhatian sebelum melonggarkan aturan PSBB diterapkan. 

Baca juga: Bersiap Hadapi New Normal Life Saat Karantina Covid-19 Berakhir, Seperti Apa?

"New normal life"

Dicky juga mengatakan, apabila akan ada pelonggaran, pemerintah perlu mengedukasi dan melakukan aturan new normal life pada semua sendi kehidupan masyarakat selama vaksin Covid belum ditemukan.

"Atau setidaknya hingga obat yang definitif dapat menyembuhkan dan mencegah penyakit Covid ditemukan," tutur dia.

Epidemiolog yang pernah bersama mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam tim penanganan pandemi Swine Flu menjelaskan pentingnya penerapan aturan new normal life.

Contohnya, pada restoran diharuskan memilih online atau take away. Namun, apabila tetap makan di tempat, harus ada penyekatan jarak.

Selanjutnya, pada perkantoran diberlakukan posisi atau jarak antara karyawan dibatasi tidak kurang dari dua meter. Pun dengan physycal distancing di dalam lift.

"Di transportasi publik, diatur jumlah penumpang per kendaraan (bus atau busway) atau di gerbong kereta api juga wajib diatur," papar Dicky.

Baca juga: Semua Moda Transportasi Diizinkan Beroperasi, Apa Dampaknya?

Selain itu, di dalam transportasi publik, penting untuk diatur posisi duduk atau berdirinya dan diukur juga suhunya. Transportasi publik juga wajib dibersihkan dengan disinfektan setiap harinya.

"Semua new normal life ini harus diedukasi ke masyarakat. Apalagi untuk Indonesia harus mulai dibiasakan," jelas dia.

Pengenalan new normal life, kata Dicky, dapat melibatkan kader-kader kesehatan atau kader sosial lainnya untuk mengedukasi publik.

Dicky menyebutkan, di negara semaju seperti Swedia sekali pun, pemerintah tetap melakukan edukasi ke masyarakatnya.

"Sebab, perjalanan pandemi ini masih panjang, vaksin masih lama," tutur dia.

Baca juga: Ini Strategi Baru Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Strategi hadapi pandemi

Terkait strategi pemerintah menghadapi pandemi corona, Dicky menyebutkan, sejak awal pandemi pihaknya tidak menyarankan lockdown untuk dilakukan di Indonesia.

Menurut dia, yang penting dan utama adalah memasifkan tes, pelacakan kasus, dan melakukan isolasi terpusat, selain pembatasan sosial dan fisik.

"Saya melihat daya dukung saat ini tidak memungkinkan untuk Indonesia memilih baik karantina wilayah maupun PSBB sebagai strategi penguat pengendalian pandemi Covid," kata dia.

Dicky mengatakan, dari awal justru Indonesia mempunyai keuntungan geografis, dengan wilayah kepulauan yang menjadikan semacam "isolasi" atau sekat alam.

Kondisi itu membantu membatasi atau mengontrol pergerakan manusia. Namun, menurut dia, dukungan ini harus disertai dengan pelaksanaan tes, tracing, dan isolasi yang optimal.

"Yang belum terlalu jelas buat saya di Indonesia adalah bagaimana strategi secara jangka pendek, menengah, dan panjang dalam pengendalian Covid ini. Padahal, ini penting untuk pedoman semua, terutama pemda juga akan terbantu. Ini yang harus terus didorong," jelas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi