KOMPAS.com - Bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta masih diperbincangkan setelah sebelumnya sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos, sedangkan Sri Mulyani mengungkapkan permasalahan anggaran.
Pernyataan-pernyataan tersebut pun ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama soal anggaran.
Namun, keterangan yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan Sri Mulyani soal anggaran berbeda.
Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Buat Situs Khusus Data Penerima Bansos
Anggaran bansos
Melansir Kompas.com, 6 Mei 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak mampu menyalurkan bansos untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.
Oleh karena itu, beban penyaluran bansos untuk 4,7 juta KPM ini dibebankan kepada pemerintah pusat.
Pernyataan ini pun ditanggapi oleh Anies. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos ini.
Baca juga: Mensos Tagih Pemda yang Belum Serahkan Data Penerima Bansos Tunai
Mengutip Kompas.com, Jumat (8/5/2020), anggaran tersebut dimasukkan ke dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.
Anggaran ini dapat dialokasikan untuk penanganan pada tiga sektor, yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).
Karena tergolong BTT, anggaran tersebut dapat digunakan jika dibutuhkan termasuk saat pandemi ini.
"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," kata Anies.
Baca juga: Warga Miskin Bertambah, Mensos Minta Pemda Bantu Lengkapi Data Penerima Bansos
Penyaluran bansos
Melansir Kompas.com, Sabtu (8/5/2020), Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos kepada warga terdampak Covid-19 di Jakarta sejak 9 April.
Adapun pembagian ini dilakukan sebelum bansos dari pemerintah pusat turun.
Menurut Anies, bansos tersebut telah dibagikan kepada para warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi dalam bentuk paket sembilan bahan pokok (sembako), sehari sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.
Ia menyebut bahwa pemberian bansos ini dilakukan untuk mengisi kekosongan sebelum adanya distribusi bansos dari pemerintah pusat.
Baca juga: Sri Mulyani Soal Bansos: Masalahnya Bukan di Anggaran...
Tumpang tindih data dan bantahan Menko PMK
Di sisi lain, Menko PMK Muhadjir Effendy keberatan dengan pernyataan tersebut karena data penerima bansos masih tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.
Pada kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos. Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali.
Baca juga: Sri Mulyani: Ada Kemungkinan Penerima Bansos Tumpang Tindih
Sejak 20 April 2020, pemerintah pusat sendiri melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mulai mendistribusikan bansos yang diberi nama bantuan presiden (banpres) kepada warga di Jakarta.
Karena adanya banpres ini, Pemprov DKI pun memutuskan untuk menunda pemberian bansos tahap kedua.
Menurut Anies, jumlah penerima bansos untuk tahap kedua nantinya akan bertambah menjadi 2 juta KK.
Baca juga: Simak, Ini Cara Mengecek Kepesertaan Bansos Covid-19
(Sumber: Kompas.com/ Mutia Fauzia, Ryana Aryadita Umasugi |Editor: Erlangga Djumena, Sandro Gatra)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.