KOMPAS.com - Media sosial diramaikan pembicaraan mengenai bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin belakangan ini.
Ada yang mengritik kebijakan tersebut tidak tepat sasaran, dan bahkan ada yang mencurigai korupsi di dalam proses pemberiannya.
Salah satunya disebutkan oleh akun @IwanSumule. Unggahannya berupa video yang merekam keluhan soal isi paket bansos dari Kemensos.
Baca juga: Viral Prank Sembako Sampah, Ferdian Paleka, dan Ketiadaan Empati...
Berikut tangkapan layarnya:
Hingga Jumat (8/5/2020), video tersebut telah dibagikan ulang lebih dari 1.100 kali. Selengkapnya terkait unggahan video tersebut dapat dilihat di sini.
Baca juga: Soal Prank Sampah YouTuber Ferdian Paleka, dari Pelanggaran Etika hingga Tekanan karena Keadaan
Narasi yang beredar
Berdasarkan penelusuran Kompas.com, dalam video itu terlihat seorang ibu sedang mengeluarkan sembako dari kantong paket.
Dia menyebutkan, isinya hanya 5 liter beras, 3 bungkus mi instan, 2 kaleng sarden, dan 1/4 liter minyak goreng.
Ibu dalam video tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah warga RT 10 RW 08 Kalideres, Jakarta Barat.
"Konon tiap kantong paket bansos Presiden berisi:
14 bungkus mi instan
10 kg beras
2 liter minyak goreng
2 sarden
2 kornet
3 sabun batang
1 kotak teh celup
1 botol saos
1 botol kecap
1 liter susu
Kenapa di video itu jadi berkurang? Kalo benar, ada indikasi korupsi.
Iya gak sih?" tulis akun @IwanSumule, (5/5/2020).
Baca juga: Viral Polsuska Turunkan Paksa Diduga Anak Punk dengan Pistol, Ini Penjelasan PT KAI
Konfirmasi Kompas.com
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Perencanaan Kemensos yang juga anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Adhy Karyono mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran atau investigasi di lapangan terkait dengan unggahan di atas pada Rabu (6/5/2020).
Dalam prosesnya, mereka memeriksa PT Pos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan warga setempat. Lalu didapati bahwa ibu tersebut tidak terdata sebagai penerima bansos.
"Akibat data DKI yang kurang valid, masih ada keluarga yang enggak dapat bansos. Maka ada inisiatif RT untuk membagi rata. Tapi kesepakatan itu tidak terkomunikasikan dengan baik," katanya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/5/2020).
Menurutnya ketua RT setempat bermaksud baik, yakni supaya tidak ada gejolak. Jadi bansos yang ada dibagi rata dengan warga lain yang sebenarnya layak mendapatkan tapi tidak terdata.
Adhy menjelaskan warga yang belum mendapatkan bansos tersebut akhirnya tetap diberi bansos. Hal itu karena Kemensos menyiapkan cadangan.
Baca juga: INFOGRAFIK: Syarat Mendapatkan Uang Rp 600.000 Per Bulan dari Pemerintah
Kemensos, klaimnya taat aturan, memberi bansos sesuai daftar nama dari gubernur.
Jika di lapangan ditemui ada yang membutuhkan namun belum masuk daftar, maka pihaknya tidak bisa memberi bansos begitu saja. Solusi yang diambil yakni menunggu perbaikan data untuk tambahannya.
"Kemsos sudah tugaskan TKSK dan karang taruna untuk cek lapangan, jika ada keluarga yang benar-benar layak dan belum dapat, akan diajukan datanya lewat dinas terus ke Kemsos," ujarnya.
Adhy menambahkan, saat ini ada usulan perbaikan data dari pemda untuk tahap berikutnya.
"Sehingga seperti kasus ibu itu bulan depan dipastikan dapat bansos," katanya lagi.
Pihaknya mengakui masih banyak yang belum terdata padahal layak mendapat bansos. Oleh karena itu saat ini pemda sedang memperbaiki datanya lagi.
Baca juga: Viral Video Jenazah ABK Indonesia Dilarung di Laut, Bagaimana Aturan Menurut ILO?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.