KOMPAS.com - Sejak Jumat (15/5/2020), media sosial berbagai platform diramaikan dengan tanda pagar alias tagar #IndonesiaTerserah.
Warganet menyuarakan kekecewaan mereka tentang kebijakan pemerintah yang dianggap melonggarkan pergerakan masyarakat menjelang Lebaran.
Di media sosial Twitter, twit yang diunggah tak hanya mengkritik pemerintah, tetapi juga perilaku sebagian masyarakat yang tak disiplin dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona.
Mereka meramaikannya dengan unggahan foto tenaga medis membawa tulisan "Indonesia Terserah".
Baca juga: Ramai Tagar Indonesia Terserah, Apakah Tenaga Medis Menyerah?
Kritik kebijakan pelonggaran pembatasan
Kritik atas kebijakan pemerintah muncul dalam sepekan terakhir ketika pemerintah memutuskan mengoperasikan kembali seluruh moda transportasi umum.
Meski menyatakan kebijakan ini hanya berlaku untuk masyarakat kategori tertentu, kenyataannya terjadi penumpukan calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta untuk berbagai daerah tujuan.
Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Pengurangan PSBB, Mulai dari Transportasi
Muncul pula dugaan jual beli surat bebas Covid-19.
Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan tenaga medis, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Para tenaga medis khawatir pelonggaran ini membuka peluang meningkatnya penyebaran virus corona.
Anggota Bidang Kesekretariatan, Protokoler, dan Publik Relation Pengurus Besar (PB) IDI, Dr Halik Malik mengatakan, ada kekhawatiran pemudik yang tetap nekat pulang akan membawa virus corona ke kampung halamannya.
PB IDI berharap, ada protokol kesehatan yang dijalankan, seperti karantina 14 hari bagi mereka yang datang dari luar kota dengan pengawasan pemerintah daerah.
PB IDI juga mengusulkan restriksi transportasi massal. Artinya, melarang alat transportasi massal darat, laut, udara beroperasi sementara terutama menjelang Lebaran.
"Karena kalau imbauan saja tidak efektif. Perlu restriksi, (yaitu) tidak ada yang bisa keluar atau stop transportasi massal ke lokasi mudik," kata Halik, seperti diberitakan Kompas.com, Sabtu (16/5/2020).
Baca juga: Viral Foto Antrean di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Ini Penerapan Jaga Jarak di Bandara
PB IDI juga meminta agar pemerintah tidak melonggarkan PSBB sampai ada data pendukung yang tepat hingga indikator dan kriteria terpenuhi, baik itu indikator medis, epidemologis, dan sistem kesehatan.
Sementara itu, Guru Besar Psikologi Sosial UGM Prof Faturochman menilai, munculnya "Indonesia Terserah" merupakan bentuk protes para tenaga medis terhadap pemerintah dan masyarakat.
Menurut dia, para tenaga medis sejak awal berharap ada kebijakan yang tegas dari pemerintah.
"Indonesia Terserah" dinilainya sebagai puncak kekesalan setelah melihat penumpukan penumpang yang mengabaikan jarak sosial di Bandara Soekarno Hatta Terminal 2 setelah dioperasikannya transportasi umum.
Kritik untuk warga yang tidak disiplin
"Seandainya PSBB dijalankan, semua saling mendukung, saya yakin baik-baik saja," ujar Fatur.
Hal yang sama juga diungkapkan sejumlah pengguna Twitter yang memotret ketidakdisiplinan di ruang publik pada masa pandemi virus corona ini.
Ada yang menyebutkan, jalanan mulai ramai menjelang Lebaran, bahkan sejumlah pasar ramai oleh warga.
Selain itu, sorotan terhadap sikap abai keselamatan diri dan orang lain karena ada yang tidak menggunakan masker.
Dalam sejumlah kesempatan, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengingatkan bahwa disiplin masyarakat merupakan salah satu kunci untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.
"Artinya, disiplin untuk physical distancing, disiplin untuk tidak keluar rumah, disiplin untuk tidak bepergian, disiplin untuk tidak mudik akan menjadi kunci keberhasilan," kata Yurianto, seperti diberitakan Kompas.com, 9 Mei 2020.
Ia menekankan, untuk mengurangi risiko terpapar Covid-19, sebaiknya menerapkan physical distancing.
Kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kebiasaan ini harus dilakukan secara disiplin dan terus menerus.
Masyarakat juga diharapkan disiplin menggunakan masker saat keluar rumah, serta mematuhi aturan pemerintah daerah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
(Sumber: Kompas.com/Penulis: Dandy Bayu Bramasta, Vina Fadhrotul Mukaromah, Nur Fitriatus Shalihah, Haryanti Puspa Sari | Editor: Sari Hardiyanto, Inggried Dwi Wedhaswary, Diamanty Meiliana)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.