KOMPAS.com - Beberapa tempat wisata di Indonesia akan kembali dibuka di masa pandemi ini.
Dilansir Antara, Senin (18/5/2020), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) akan membuka kembali operasional taman wisata candi beserta fasilitasnya.
Pembukaan tempat wisata di atas rencananya akan dilakukan pada Juni 2020, tepatnya 8 Juni, setelah ditutup selama kurang lebih 3 bulan.
Baca juga: Indonesia Terserah, Ekspresi Kekecewaan, dan Bentuk Protes kepada Pemerintah...
Nantinya akan diterapkan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah pusat, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Mereka mengklaim siap menuju the new normal pariwisata.
"Dengan telah diterapkannya the new normal pariwisata diharapkan dapat membangun kepercayaan wisatawan, sehingga dunia pariwisata dan perekonomian di kawasan ini dapat bangkit kembali," kata Direktur Utama PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) Edy Setijono pada Antara, Selasa (19/5/2020).
Baca juga: Mengurai Corona, dari Ramainya Pusat Perbelanjaan hingga Ancaman Kluster Baru...
Bisa timbul klaster baru
Saat dikonfirmasi terkait pembukaan sejumlah tempat wisata tersebut, epidemiolog Indonesia kandidat doktor pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman memaparkan, dalam masa pandemi lokasi wisata bukan prioritas untuk dibuka. Cenderung berbahaya.
"Saya melihat belum tepat untuk situasi saat ini. Berbahaya, karena berpotensi terjadinya penularan dan timbul kluster baru," kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (20/5/2020).
Jika sudah bisa dibuka, hal pertama yang bisa dibuka setelah memasuki masa new normal adalah kantor, bukan tempat wisata.
Menurutnya, pengendalian pandemi harus diutamakan daripada lainnya. Meski alasannya untuk membuka kembali perekonomian, menurutnya itu tidak tepat.
"Ini (membuka kembali perekonomian) yang salah kaprah. Prinsipnya lebih baik bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Mencegah lebih baik dari mengobati," ujarnya.
Menanggulangi pandemi itu adalah untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat.
Adapun pelonggaran terhadap kegiatan ekonomi dapat dilakukan sesuai fase-fase dan indikator epidemiologi yang dibuat dan disepakati.
Baca juga: 15 Warga Sidoarjo Positif Corona, Benarkah karena Mandikan Jenazah?
Sebelum memutuskan pembukaan suatu tempat wisata, mal atau tempat lain yang akan memungkinkan banyak orang datang, maka harus dilakukan penilaian risiko atau kajian risiko.
Dia mengatakan perlu mempertimbangkan kondisi atau status pandemi Covid-19 di wilayah tersebut, apakah masuk zona berbahaya atau tidak.
Selain itu dilihat juga bagaimana kondisi penularan tingkat komunitasnya, kasus baru harian, dan sebagainya.
Perlu dilihat juga apakah pengelola sudah memiliki serangkaian mekanisme baru yang menjamin terjaganya kepatuhan terhadap jaga jarak, personal hygiene, dan lain-lain.
Faktor risiko datangnya orang dari luar daerah akan berpotensi membawa atau terpapar virus.
"Intinya banyak hal yang harus disiapkan dan dipastikan sudah terkendali," katanya.
Selain itu menurutnya Indonesia masih belum ke arah sana dalam waktu dekat.
Baca juga: Mengenal Apa Itu New Normal di Tengah Pandemi Corona...
New Normal
Dicky memberikan catatan mengenai new normal yang disebut-sebut pemerintah. Dalam pembukaan tempat-tempat wisata diyakini adalah fase new normal Indonesia.
Dicky menjelaskan new normal sama dengan pola baru. New normal punya prasyarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan.
New Normal atau pola baru ini hanya efektif dan bisa dilaksanakan jika pemerintah tetap konsisten melakukan intervensi pandemi melalui testing tracing dan isolasi secara masif serta agresif.
Bila intervensi mengendur dan pelaksanaan pola baru tidak didukung keberadaan aturan, kegiatan, dan sarana yang diperlukan, maka potensi terjadinya kluster baru dan penambahan kasus kesakitan yang dapat berujung kematian sangat mungkin terjadi.
Keberadaan dan kejelasan Strategi Nasional dan Daerah yang komprehensif dalam penanganan pandemi Covis-19 menjadi hal penting.
Sehingga posisi dan peran pola baru dalam bekerja, sekolah, pelayanan dan lainnya akan terlihat jelas dan sekaligus dapat terus dimonitor dan dievaluasi perkembangannya.
Baca juga: Indonesia Terserah, Kebijakan Plin-plan, dan Pembiaran Negara...