JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melakukan berbagai upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Hampir seluruh wilayah di Tanah Air melakukan pembatasan melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Berdasarkan pertimbangan perkembangan kasus di wilayah tertentu, pemerintah bersiap menerapkan new normal di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota.
Pelonggaran pembatasan juga dilakukan untuk memastikan perekonomian dan keberlangsungan usaha tetap berjalan.
Rencana ini direspons beragam oleh masyarakat. Di media sosial, beredar informasi yang menyebut bahwa pemerintah menerapkan herd immunity.
Herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar kelompok atau populasi manusia kebal terhadap suatu penyakit karena sudah pernah terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut.
Merespons anggapan ini, pemerintah menegaskan bahwa penanganan virus corona di Indonesia tidak menggunakan konsep herd immunity.
Narasi yang beredar
Banyak akun di media sosial Facebook maupun Twitter dan Instagram serta grup percakapan Whatsapp yang berspekulasi soal penerapan herd immunity karena adanya pelonggaran PSBB dan akan diterapkannya new normal.
Narasi yang diunggah beragam. Salah satunya yang dibagikan akun Facebook berikut ini:
Denger² karena Lockdown dan PSBB ngga berhasil dilakukan di Indonesia maka bakalan ke arah Herd Imunity. Setelah Idul Fitri Pemerintah tidak akan update jumlah yang tekena Covid. Saat ini yang terdeteksi 20.162 Kemungkinan dalam waktu dekat akan diberlakukan
*Herd Immunity*, artinya _menyerahkan rakyat pada seleksi alam ; yang kuat bertahan, kemudian imun yang lemah meninggal dengan sendirinya.
"SELEKSI ALAM AKAN MULAI BERJALAN DI INDONESIA #Dibaca dengan baik pelajaran sekaligus info bagi seluruh rakyat Indonesia
Seleksi Alam sudah mulai berjalan? Karena Lockdown dan PSBB tidak berhasil dilakukan di Indonesia maka akan berganti kearah Herd Immunity (HI) ya?" demikian narasi lain yang beredar.
Konfirmasi Kompas.com
Dalam sejumlah kesempatan, pemerintah menyatakan tidak menggunakan konsep herd immunity dalam penanganan virus corona di Indonesia.
Seperti diberitakan Kompas.com, 13 Mei 2020, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menegaskan, pemerintah tidak menggunakan strategi herd immunity.
"Pertanyaannya apakah kita pakai itu? Jawabannya tidak," ujar Yuri.
Ia juga memastikan, ke depannya strategi tersebut tidak akan digunakan.
"Tidak, tidak (ke depannya tidak digunakan)," lanjut dia.
Bantahan yang sama juga disampaikan pihak Istana melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral.
Donny menegaskan, rencana pemerintah melakukan relaksasi PSBB bukan bertujuan untuk memunculkan kekebalan kelompok.
"Tidak benar akan ada herd immunity karena protokol kesehatan tetap dilakukan. Ketika orang berada di luar pun nanti ketika pelonggaran, tidak serta merta orang keluar rumah tanpa pakai masker, berkerumun, dan tidak menjaga jarak," kata Donny, seperti diberitakan Kompas.com, 13 Mei 2020.
Sementara itu, ahli epidemiologi Pandu Riono berpandangan, penerapan new normal tidak bisa diartikan sebagai upaya menerapkan strategi herd immunity.
Ia mengatakan, herd immunity dan istilah new normal yang digulirkan oleh pemerintah adalah dua hal yang berbeda.
"Kalau new normal kan kalau nanti sudah dikurangi pembatasannya, maka kita akan mengadopsi perilaku hidup yang berbeda agar menekan risiko penularan virus, seperti selalu pakai masker, dan lain-lain. Itu pun akan dilakukan bertahap setelah pesyaratan pelonggaran terpenuhi," kata Pandu.
Ia tak yakin pemerintah akan menempuh opsi herd immunity. Apa alasannya?
"Kalau memang ada pembiaran secara sistematik agar banyak masyarakat terinfeksi, ya bisa dianggap seperti itu. Tetapi, itu tidak mungkin karena herd immunity hanya terjadi bila lebih dari 70-80 persen penduduk indonesia terinfeksi dan punya imunitas yang berhasil hidup," kata Pandu Riono.
Pandu mengatakan, adanya spekulasi terkait herd immunity muncul karena tidak ada edukasi pada masyarakat.
Hal ini membuat masyarakat lebih mudah dihasut dengan isu yang belum tentu benar.
(Sumber: Kompas.com/Penulis: Ihsanuddin, Dian Eka Nugraheny, Jawahir Gustav Rizal | Editor: Diamanty Meiliana, Kristian Erdianto, Virdita Rizky Ratriani)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.