KOMPAS.com - Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan topik #boikotTVRI setelah sejumlah warganet mengunggah tangkapan layar dari rekam jejak twit Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno pada Jumat (29/5/2020).
Salah satu pengunggah tangkapan layar tersebut adalah akun Twitter @ekowboy2.
Dalam unggahan tersebut berisi tangkapan layar dari sjeumlah twit yang diduga akun milik Iman Brotoseno, @imanbr yang mengungkapkan komentar tidak pantas.
"Percuma tutup akun twit bijak dirut TVRI udah jadi arsip nasional. Retweet ya gaes.. #BoikotTVRI," tulis akun @ekowboy2.
Baca juga: Viral Foto Akun Kemenkominfo di Situs Porno, Ini Klarifikasinya
Selain itu, tangkapan layar twit Iman Brotoseno juga diunggah oleh akun Twitter @CyberSkuad.
Baca juga: Berita Seks dan Video Porno Banyak Dibaca, Mengapa Orang Tertarik?
Adapun sejumlah twit yang dituliskan oleh akun Twitter Iman Brotoseno dikirimkan pada tahun 2011 hingga 2014.
Kendati demikian, topik #BoikotTVRI menjadi ramai di media sosial Twitter, bahkan hingga Jumat (29/5/2020) tagar tersebut telah dibahas sebanyak lebih dari 10.000 kali oleh pengguna Twitter lainnya.
Penjelasan Pengamat Komunikasi Digital
Menanggapi rekam jejak digital pejabat yang dikulik kembali oleh warganet, Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menyampaikan, ruang data digital begitu mudah untuk menentukan rekam jajak seseorang.
Oleh karena itu, Ubedilah mengungkapkan, setiap orang yang menjadi pejabat publik harus siap-siap dibongkar data digitalnya oleh publik.
"Di episode masyarakat digital ini ruang data digital begitu mudah untuk menemukan rekam jajak seseorang, termasuk rekam jejak Iman Brotoseno," ujar Ubedila saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/5/2020).
"Setiap orang yang menjadi pejabat publik harus siap siap dibongkar data digitalnya oleh publik," lanjut dia.
Ubedilah yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS) ini mengatakan ada dua hal yang terjadi pada Iman Brotoseno melalui twitnya.
Baca juga: Pejabat Korsel yang Bertugas Menangani Virus Corona Dilaporkan Bunuh Diri di Sungai Han
Pertama, masyarakat masih menempatkan pentingnya moralitas personal bagi setiap pejabat publik. Karenanya masyarakat digital atau netizen menolak sosok pejabat publik yang bermasalah secara moralitas.
Kedua, menunjukan bahwa ruang sosial digital cukup efektif menjadi kanal partisipasi kritik publik terhadap suatu kebijakan atau keputusan negara.
"Terkait korelasi problem moralitas dam kinerja perlu ada riset untuk menemukan korelasinya, tetapi secara psikopolitik seorang pejabat yang problem moralitasnya menjadi perbincangan publik biasanya mempengaruhi psikologisnya dalam bekerja," ujar dia.
Menurutnya, kecenderungan umumnya akan terganggu karena bekerja dengan membawa beban.
"Jadi jika benar rekam jejak digitalnya Iman Brotoseno bermasalah dan sudah menjadi perbincangan publik, tentu kan mempengaruhi kondisi psikologisnya, dan ini sedikit banyak akan mempengaruhi kinerjanya," lanjut Ubedilah.
Baca juga: Saat Para Pejabat Dunia Potong Gaji untuk Tangani Virus Corona
Penilaian publik
Di sisi lain, Dosen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Malang, Anang Sujoko mengatakan rekam jejak bisa menjadi pertimbangan untuk menilai kredibilitas dan integritas seseorang dalam menduduki suatu jabatan.
Ia menambahkan, hal tersebut bukan satu-satunya pertimbangan dalam menilai.
"Artinya publik juga harus menilai prestasi-prestasi lain dan mencoba untuk meramu. Dibutuhkan sebuah sikap yang arif dalam menilai seseorang," ujar Ubedilah saat dihubungi terpisah, Jumat (29/5/2020).
Menurutnya, jika seseorang ingin mencari kelemahan, seharusnya juga mempertimbangkan kebaikannya pula.
Namun, ia juga menjelaskan bahwa rekam jejak twit Iman seharusnya menjadi porsi yang sensitif.
"Rekam jejak negatif Iman Brotoseno tersebut seharusnya menjadi porsi yang sangat sensitif dalam menduduki sebuah lembaga penyiaran publik," ujar Ubedillah.
Baca juga: Dipecat Jadi Dirut, Helmy Yahya dan TVRI Jadi Trending di Twitter
Mempertimbangkan hal itu, TVRI sebagai LPP memiliki peran strategis dalam membangun karakter kebangsaan.
Tetapi, sangat disayangkan jika peran ini dicederai oleh ranah publik di masa lalu.
Anang menyampaikan, ketika rekam jejak Iman yang kurang baik itu tersebar luas di media sosial, masih ada hal yang dapat diperbaiki agar Iman dapat dipercaya bagi masyarakat.
Ia menyampaikan, Iman harus berkomitmen untuk menjaga ranah publik yang dikelola TVRI dan tidak akan pernah mengecewakan publik.
"Hal tersebut harus ditunjukkan secara tertulis dan sanggup mengundurkan diri jika terbukti akan terulang lagi catatan buruk tersebut," ujar Ubedilah.
"Ini memang jalan tengah di mana beliau juga tidak harus ngotot apa yang telah dilakukan tersebut adalah hak pribadi dan kebenaran menurut dirinya," lanjut dia.
Baca juga: Dinonaktifkan sebagai Dirut TVRI, Berikut Sepak Terjang Helmi Yahya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.