KOMPAS.com - Program Kartu Prakerja kembali disoroti. Pada Kamis (18/6/2020), Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan hasil kajiannya terhadap program Kartu Prakerja.
KPK menemukan sejumlah permasalahan dan memberikan 7 rekomendasi kepada pemerintah.
Permasalahan itu di antaranya rawan kepentingan dan perlunya mekanisme kontrol agar tak menjadi fiktif.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengungkapkan, menemukan sejumlah catatan terhadap program Kartu Prakerja.
Hal itu diketahui setelah ICW melakukan analisis dengan metode pengumpulan data.
Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, ada 5 hasil analisis ICW mengenai Kartu Prakerja.
"Kami temukan lima hal. Dan kami mendesak agar pemerintah untuk menghentikan program tersebut untuk selanjutnya dilakukan evaluasi," kata Wana saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/6/2020).
Baca juga: Insentif Belum Cair, Kartu Prakerja Masih dalam Proses Evaluasi
Berikut analisis ICW mengenai Kartu Prakerja:
Platform digital dan lembaga pelatihan
Wana menjelaskan, berdasarkan hasil analisis ICW, terdapat 850 jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh 147 lembaga pelatihan.
Dari jumlah itu, 111 berbentuk lembaga dan 36 merupakan individu yang tersebar dalam delapan platform digital, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Pintaria, Skill Academy, MauBelajarApa, dan Kemnaker.
Sebanyak 36 lembaga pelatihan yang berbentuk individu seluruhnya terdaftar di platform digital Skill Academy.
Dari 36 itu, 10 di antaranya merupakan individu yang masih terkait dengan lembaga yang juga menjadi mitra dalam program Kartu Prakerja.
"Dalam Pasal 25 ayat (1) Permenko 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa pelatihan diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau pemerintah. Dalam aturan tersebut, tidak pernah dijelaskan mengenai lembaga pelatihan yang bersifat individu," kata Wana.
Ia menyebutkan, Pasal 26 Permenko 3 Tahun 2020 juga menyebutkan serangkaian kriteria yang harus di penuhi lembaga pelatihan, yaitu mulai dari memiliki kerjasama dengan platform digital hingga memiliki perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Sistem Online Single Submission (OSS).
Kriteria tersebut tentu akan sulit dipenuhi jika lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan adalah individu.
Baca juga: Kajian KPK soal Kartu Prakerja: Ada Konflik Kepentingan, Rawan Fiktif, hingga Materi Tak Memadai
Tidak ada standar harga
Sebanyak 850 pelatihan yang disediakan oleh lembaga pelatihan melalui platform digital memiliki rentang harga mulai dari Rp 0 (gratis) hingga Rp 1 juta.
Beberapa pelatihan di antaranya menawarkan jenis pelatihan yang sama tetapi dengan harga yang berbeda–beda. Contohnya pelatihan terkait penulisan CV.
"Ada beberapa jenis pelatihan yang sama tapi beda harga," jelas Wana.
Menurut penelusuran ICW, lanjut dia, ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang sebenarnya masih dalam satu naungan. Akan tetapi, harga pelatihannya dipatok berbeda.
"Misalnya, pelatihan menulis CV oleh Skill Academy (SA) dan Imam Usman, salah satu pendiri Ruangguru. Menariknya, meskipun platform digital dan pemberi pelatihan memberikan materi yang serupa, tapi harga pelatihannya berbeda. SA Rp 135.000 dan Iman Rp 168.000," kata Wana.
Wana juga menyebut tidak adanya standar harga terlihat dari pelatihan tentang desain grafis.
ICW menemukan, harga untuk materi desain grafis berbeda-beda, mulai dari Rp 227.000 hingga Rp 1 juta.
Tidak adanya transparansi dan standar dalam penetapan harga pelatihan oleh manajemen pelaksana dalam mengelola program kartu prakerja membuat harga yang dipatok untuk pelatihan yang serupa berbeda-beda dan hanya berdasarkan standar lembaga pelatihan.
"Padahal dana yang digunakan untuk membiayai pelatihan daring ini adalah bersumber dari APBN," ujar Wana.
Baca juga: Awal Mula Program Kartu Prakerja Mendadak Jadi Kursus Online
Besaran komisi platform tidak jelas
Dalam sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan program prakerja, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai besaran komisi yang berhak diterima platform digital.
Ia menyebutkan, mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Permenko 3/2020, disebutkan bahwa "Platform digital diperbolehkan mengambil komisi jasa yang wajar dari Lembaga Pelatihan yang melakukan kerja sama."
Sementara itu, pada Pasal 52 ayat (2) Permenko 3/2020 menyebutkan, "Besaran komisi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan mendapat persetujuan dari Manajemen Pelaksana."
Dari dua pasal tersebut tidak ada penjelasan mengenai harga wajar yang berhak didapatkan oleh platform digital.
Baca juga: Menanti Kejelasan Insentif Kartu Prakerja yang Tak Kunjung Cair...
Lembaga pelatihan diduga tak miliki pengalaman
Wana mengungkapkan, ICW juga melakukan sampling acak untuk melihat latar belakang dari lembaga pelatihan yang ikut serta dalam program Kartu Prakerja.
Dari pengecekan acak ini, setidaknya ada 2 lembaga yang latar belakangnya dipertanyakan dalam melakukan pelatihan.
Menurut Wana, lembaga-lembaga itu dipertanyakan pengalamannya dalam melakukan pelatihan online dengan materi junior desain grafis.
Alasannya, menurut ICW, dari penelusuran di mesin pencarian, salah satu lembaga merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga politeknik.
"Namun lembaga ini diduga tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pelatihan secara online," ujar Wana.
Potensi konflik kepentingan
Sorotan mengenai potensi konflik kepentingan sudah disoroti sejak beberapa bulan lalu, saat pendiri Ruangguru Adamas Belva Syah Devara masih menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo.
Belva mendirikan Ruangguru bersama Muhammad Iman Usman. Belva mengundurkan diri dari jabatan sebagai staf khusus saat polemik prakerja muncul.
Selain itu, ICW juga menemukan beberapa mitra yang jika ditelusuri terafiliasi dengan tim kampanye dan partai politik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.