KOMPAS.com - Pemerintah mengatur sejumlah fasilitas atau insentif dalam fiskal perpajakan di masa pandemi corona ini.
Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah, Kamis (25/6) dalam acara Media Briefing Pajak secara virtual.
Menurut PP tersebut, ada 5 jenis fasilitas pajak yang diberikan, yaitu sebagai berikut:
Baca juga: Selama Pandemi, Bayar Pajak Kendaraan 5 Tahunan Tetap Wajib Datang ke Samsat
1. Tambahan pengurangan penghasilan neto
Fasilitas pajak ini diberikan untuk Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang memproduksi alat alat kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan Covid-19 di Indonesia.
Adapun alat-alat kesehatan yang dimaksud meliputi:
- Masker bedah dan respirator N95
- Pakaian pelindung diri berupa coverall medis, gaun sekali pakai, heavy duty apron, cap, shoe cover, googles, faceshield, dan waterproof boot
- Sarung tangan bedah
- Sarung tangan pemeriksaan
- Ventilator
- Reagen diagnostic test untuk Covid-19
Kemudian, PKRT yang dimaksud adalah antiseptic hand sanitizer dan disinfektan.
Besaran pengurangan penghasilan neto yang dapat diberikan adalah sebesar 30 persen dari biaya yang dikeluarkan.
Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan Menteri.
Baca juga: Tak Setor Pajak, Seorang Direktur di NTB Dipidana 1 Tahun 10 Bulan
2. Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) memberi sumbangan untuk Covid-19, maka sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sebesar nilai sesungguhnya yang dikeluarkan.
Sumbangan yang dimaksud disampaikan oleh Wajib Pajak kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, yang meliputi:
- BNPB
- BPBD
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
- Lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
Sumbangan yang diberikan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat didiukung oleh bukti penerimaan sumbangan dan diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki NPWP.
Bentuk sumbangan dapat berupa uang, barang, jasa, dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi.
Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan Menteri.
Baca juga: Hingga Juni, 6 Juta Lebih Kendaraan di Jakarta Belum Bayar Pajak
3. Tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan
PP Nomor 29 Tahun 2020 ini juga membahas tarif 0 persen pada PPh 21 yang bersifat final untuk tambahan penghasilan dari pemerintah, berupa honorarium atau imbalan yang diterima WP Pribadi untuk tenaga kesehatan yang mendapat penugasan penanganan Covid-19.
Tenaga kesehatan tersebut mencakup tenaga kesehatan sesuai peraturan kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan seperti asisten, tenaga kebersihan, administrasi, pemulasaran jenazah, pengemudi ambulans, dan pendukung kesehatan lainnya.
4. Penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta
Penghasilan WP dari pemerintah yang dikenakan PPh final 0 persen atas kompensasi atau penggantian dengan nama dalam bentuk apapun dari:
- Persewaan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam PP tentang Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan (PP Nomor 34 Tahun 2017)
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan
Baca juga: Dirjen Pajak Sebut 6 Perusahaan Bakal Jadi Pemungut PPN Produk Digital
5. Pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa
Pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa (buy back) untuk WP Perseroan Terbatas yang ingin memperoleh penurunan tarif sebesar 3 persen.
Maka, 40 persen saham yang disetor, diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) atau harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak.
Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5 persen dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam satu tahun.
Pihak yang dimaksud, tidak termasuk WP yang melakukan buy back saham dan/atau yang memiiki hubungan istimewa dengan WP.
WP buy back dianggap tetap memenuhi ketentuan Pihak dengan syarat mendapat penunjukan/persetujuan Pimpinan Kementerian terkait/OJK.
Buy back saham dilakukan dari 1 Maret hingga 30 September 2020.
Saham hanya boleh dikuasai hingga 30 September 2020 dan menyampaikan laporan-laporan buy back pada SPT Tahunan PPh.
Baca juga: Kemenkeu: Penerimaan Pajak Tahun Ini Merosot 9,2 Persen
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.