KOMPAS.com - Polemik dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) via jalur zonasi di DKI Jakarta masih belum selesai.
Di sisi lain, sejumlah siswa disebut-sebut mulai merasa depresi lantaran belum juga mendapat sekolah untuk tahun ajaran baru.
Bahkan, Komnas Perlindungan Anak (PA) menerima laporan dari orangtua siswa bahwa terjadi sejumlah upaya percobaan bunuh diri yang dilakukan para siswa yang tertekan akibat tidak juga mendapatkan sekolah.
Kecemasan tentu tidak hanya mendera para siswa, namun juga orangtua.
Aksi protes mereka lakukan mulai dari mendatangi Komisi X DPR RI hingga kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta.
Dalam audiensi di Komisi X DPR RI, Selasa (30/6/2020), seorang calon siswi SMA menangis di depan para anggota DPR RI. Dia mengaku tidak diterima karena kalah dari siswa yang lebih tua usianya.
Dikutip dari Kompas.com (7/1/2020), siswi berusia 14 tahun itu dinyatakan tidak lolos jalur zonasi meskipun tempat tinggalnya dekat dengan lokasi sekolah. Dirinya merasa diperlakukan tidak adil dengan adanya pertimbangan jalur zonasi berdasarkan usia.
"Saya juga mau sekolah. Saya mau sistem ini diulang. Ini tidak adil bagi saya. Mungkin kami cuma anak-anak, tapi kami punya hak. Buat apa kami belajar tiga tahun, lalu melanjutkan sekolah itu pakai umur?" ujar dia.
Baca juga: Polemik PPDB DKI 2020 Jalur Zonasi, Siswa Menangis Berhari-hari hingga Banyak Diam
Anak stres adalah wajar
Melihat fenomena yang terjadi, psikolog anak dan remaja dari Lembaga Psikologi Anava, Maya Savitri menyebut stres atau depresi yang dialami oleh sebagian siswa-siswi di DKI Jakarta merupakan sesuatu yang wajar.
"Sangat wajar anak-anak stres karena tidak mendapat sekolah sesuai harapannya. Karena anak-anak yang mendaftar tersebut jelas punya harapan besar. Misalnya rumah dekat dengan sekolah lewat zonasi tapi ternyata gagal karena faktor usia," kata Maya kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2020).
Harapan yang tidak terpenuhi ini menjadi begitu mengecewakan, menurut Maya bisa jadi dipicu oleh minimnya sosialisasi yang diberikan pihak terkait soal syarat usia ini.
Semestinya suatu kebijakan diberitahukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan agar dapat diterima dan dipahami oleh semua pihak, utamanya pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.
"Karena mungkin sosialisasi yang tidak diberikan jauh sebelum PPDB berlangsung terutama yang berkaitan dengan usia," ujar Maya.
Orangtua harus bagaimana?
Maya menyebut orangtua yang ikut bingung dan stres dengan hal ini juga wajar, karena anak mereka belum mendapatkan sekolah untuk melanjutkan pendidikan.
Namun, menurut Maya yang terpenting adalah orangtua harus bisa membawa diri ketika berada di depan anak-anak mereka yang juga sedang mengalami tekanan tersendiri.
Orangtua atau anggota keluarga terdekat sebaiknya memberikan suntikan semangat kepada buah hati agar tetap optimis.
Baca juga: Gagal PPDB DKI Jakarta 2020, Orangtua Pilih Swasta dan Tunda Sekolah
"Peran orangtua dan lingkungan keluarga saat ini yang penting. Mendampingi anak dan memberikan keyakinan bahwa kunci keberhasilan dan kesuksesan kelak tidak terpaku dari satu sekolah," sebut Maya.
Selain itu, orangtua tidak perlu membicarakan lebih lanjut soal PPDB di hadapan anak yang jelas-jelas tengah mengalami tekanan.
"Segera cari sekolah alternatif lain untuk ananda. Kalau dirasa anak ada perubahan perilaku yang drastis segera hubungi ahlinya untuk membantu menangani kasus ananda," ungkap Maya.
Lalu ketika para orangtua memutuskan untuk turun menyampaikan aspirasinya kepada pihak-pihak terkait, sebisa mungkin semuanya disampaikan secara bijak dan santun.
Dan emosi yang diluapkan di luar jangan lagi di bawa ke dalam rumah karena akan menambah tekanan pada anak.
"Tapi ketika di rumah sebisa mungkin kontrol emosi di hadapan anak, agar anak tidak semakin ikut terpancing dengan rasa kecewanya," jelas Maya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyebut pihaknya telah merespon situasi yang terjadi dengan mengirim surat kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
"Kami telah mengirimkan surat rekomendasi ke Dinas Pendidikan DKI untuk evaluasi terhadap kebijakan PPDB DKI," kata Susanto, Selasa (30/6/2020) malam.
Baca juga: FSGI Sarankan PPDB Jakarta Jalur Zonasi Diperpanjang, Ini Alasannya...
(Sumber: Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi | Editor: Egidius Patnistik)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.